MALINAU, Headlinews.id – Pemerintah Kabupaten Malinau melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik delapan pejabat pimpinan tinggi pratama, Rabu (6/5/2026). Langkah ini ditempuh untuk memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah sekaligus menjawab tantangan fiskal dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin dinamis.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, di Ruang Tebengang Kantor Pemda Malinau. Prosesi berlangsung dengan penegasan komitmen para pejabat untuk menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
Dalam momentum tersebut, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya percepatan kinerja pasca-pelantikan, sehingga tidak hanya pengisian jabatan administratif.
“Pengisian jabatan ini adalah bagian dari kebutuhan organisasi. Saya berharap pejabat yang dilantik segera beradaptasi dan langsung bekerja, karena yang dibutuhkan masyarakat adalah hasil nyata,” ujar Wempi.
Delapan pejabat yang dilantik mengisi posisi strategis di lingkungan Pemkab Malinau, yakni Yefta Lasung sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marten Dermawan sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Tjito Wdjaja sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Setim Ala sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah.
Selain itu, Mekhendri dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan, Efanles sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Aji Widodo sebagai Kepala Dinas Perhubungan, serta Lewi sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malinau.
Bupati menegaskan perubahan struktur jabatan harus diikuti dengan perubahan cara kerja. Ia menilai, tantangan pembangunan saat ini menuntut aparatur yang mampu bekerja cepat, tepat, dan adaptif terhadap berbagai kondisi di lapangan.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Setiap perangkat daerah harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika yang ada, menjaga disiplin, serta menunjukkan loyalitas terhadap kebijakan pemerintah daerah,” tegasnya.
Selain penguatan kinerja, Pemkab Malinau juga memberi perhatian serius pada efisiensi anggaran. Hal ini seiring adanya penyesuaian transfer dari pemerintah pusat yang berdampak pada ruang fiskal daerah. Perencanaan dan pelaksanaan program diharapkan lebih selektif agar benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Dalam kondisi anggaran seperti sekarang, kita harus lebih cermat. Program yang dijalankan harus tepat sasaran dan berdampak nyata, bukan sekadar menghabiskan anggaran,” kata Wempi.
Pemerintah daerah mendorong inovasi sebagai bagian dari strategi pembangunan. Program unggulan seperti Desa Sarjana disebut perlu terus diperkuat agar mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjawab kebutuhan daerah ke depan.
Upaya tersebut juga diiringi dengan perhatian terhadap potensi risiko yang dihadapi wilayah, khususnya menjelang musim kemarau. Ancaman kekeringan dan kebakaran menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi oleh seluruh perangkat daerah melalui langkah mitigasi yang terencana.
“Potensi bencana harus kita antisipasi sejak dini. Pengelolaan sumber daya, terutama air, harus dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.
Dalam aspek kepegawaian, Pemkab Malinau juga menekankan pentingnya manajemen talenta dan pemanfaatan teknologi digital. Sistem kerja ASN diharapkan semakin berbasis kinerja dan kompetensi, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.
“Ke depan, pengelolaan ASN harus lebih modern. Kita dorong digitalisasi dan sistem berbasis kinerja agar pelayanan menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” tutupnya. (*)
