PENAJAM, Headlinews.id – Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh menjadi penghambat inovasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Hal itu ditegaskan Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, saat memimpin rapat harmonisasi kebijakan program dan kegiatan perangkat daerah di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Senin (29/6/2026).
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah PPU Tohar, para asisten, staf ahli Bupati, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU.
Mudyat menekankan setiap perangkat daerah harus mampu menyusun program yang lebih efektif, kreatif, dan tepat sasaran agar tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat meski dalam kondisi fiskal yang terbatas.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada enam urusan wajib pemerintahan, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial, sebelum menjalankan program pembangunan lainnya.
“Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik. Justru kondisi ini harus menjadi dorongan untuk menghadirkan inovasi agar setiap program benar-benar memberi dampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Mudyat menegaskan APBD harus diposisikan sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar dokumen perencanaan tahunan. Karena itu, setiap program wajib selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Selain itu, ia juga mendorong penguatan sektor ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Menurutnya, optimalisasi potensi lokal penting dilakukan agar perputaran ekonomi tetap berada di wilayah Kabupaten PPU dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kita memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Harapan saya, perputaran ekonomi di PPU bisa terus tumbuh di daerah sendiri sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Mudyat juga memberikan apresiasi atas capaian Kabupaten PPU yang berhasil meraih predikat sebagai salah satu daerah terbaik dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Capaian tersebut dinilai sebagai hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah.
Ia berharap capaian tersebut dapat terus ditingkatkan melalui penguatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan di setiap perangkat daerah.
“Capaian ini adalah hasil kerja kolektif. Ke depan, saya berharap seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan agar pelayanan publik semakin baik dan pembangunan daerah semakin optimal,” pungkasnya. (*)
