TARAKAN, Headlinews.id – Pemblokiran sertifikat tanah warga di kawasan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Tarakan mendapat kritik dari praktisi hukum Oeij Jian Hiap, S.H. Ia mempertanyakan dasar hukum tindakan tersebut, terutama terhadap sertifikat hak atas tanah milik masyarakat yang telah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Tarakan, Kamis (5/11/2026), Oeij menyampaikan pandangan mengenai perbedaan antara hak pengelolaan wilayah kerja pertambangan dan hak atas permukaan tanah. Menurut dia, penetapan suatu kawasan sebagai WKP tidak serta-merta memberikan hak kepemilikan tanah kepada perusahaan.
Berikut naskah lengkap dengan kutipan langsung yang disusun lebih bervariasi. Fokus utama diarahkan pada kritik terhadap pemblokiran sertifikat warga, dasar hukum WKP, serta usulan pembentukan Pansus.
“WKP itu merupakan wilayah kerja untuk kegiatan pertambangan, bukan berarti seluruh tanah di atasnya otomatis menjadi milik perusahaan. Hak atas tanah tetap memiliki aturan sendiri. Kalau perusahaan membutuhkan tanah masyarakat, ada mekanisme hukum yang harus ditempuh,” ujarnya.
Oeij juga mempersoalkan pembatasan proses administrasi terhadap sertifikat warga. Menurut dia, sertifikat yang telah diterbitkan BPN tetap memiliki kedudukan hukum selama belum ada keputusan atau putusan yang mengubah status hak tersebut.
Ia berpandangan, apabila Pertamina memiliki keberatan terhadap sertifikat tertentu, perusahaan dapat mengajukan permohonan pemblokiran secara resmi kepada BPN. Namun, tindakan itu memiliki batas waktu dan tidak dapat dibiarkan tanpa penyelesaian hukum.
“Pemblokiran sertifikat memiliki batas waktu, bukan tindakan yang bisa dibiarkan tanpa kepastian. Dalam ketentuan yang saya sampaikan, masa pemblokiran itu 30 hari. Setelah itu, pihak yang merasa memiliki hak bisa melanjutkan persoalan melalui pengadilan,” katanya.
Ia meminta Pertamina menempuh jalur hukum apabila menganggap terdapat kekeliruan dalam penerbitan sertifikat tanah warga. Gugatan ke pengadilan dinilai sebagai ruang pembuktian bagi pihak-pihak yang bersengketa, bukan dengan membatasi pelayanan administrasi pertanahan secara berkepanjangan.
Selain status sertifikat, Oeij mempertanyakan penerapan zona penyangga atau *buffer zone* di sekitar fasilitas operasional migas. Ia menyebut terdapat informasi mengenai pembatasan jarak 50 meter hingga 100 meter, tetapi dasar teknis dan regulasinya belum dijelaskan secara terperinci.
“Kalau ada pembatasan 50 meter atau 100 meter dari fasilitas migas, dasar hukumnya harus jelas. Masyarakat perlu mendapat penjelasan mengenai aturan, ukuran jarak, dan alasan keselamatan yang digunakan dalam penetapan zona tersebut,” tuturnya.
Dalam menyampaikan pandangannya, Oeij merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 33 ayat (2). Ia mengacu pada ketentuan mengenai hak atas wilayah kerja yang tidak mencakup hak atas tanah permukaan.
“Undang-Undang Migas sudah mengatur hak atas wilayah kerja tidak mencakup hak atas tanah permukaan. Jadi, penguasaan wilayah kerja dan kepemilikan tanah merupakan dua hal berbeda. Perusahaan tetap perlu menyelesaikan persoalan tanah sesuai ketentuan agraria,” ungkapnya.
Oeij turut mengangkat persoalan riwayat tanah bekas hak barat dengan merujuk ketentuan konversi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979.
Ia berpendapat, tanah bekas hak barat memiliki ketentuan penyelesaian status hak dengan batas waktu 24 September 1980. Menurut penafsirannya, bidang tanah yang tidak diselesaikan sesuai ketentuan konversi dapat berstatus tanah negara. Namun, penentuan status setiap bidang tetap membutuhkan pemeriksaan dokumen dan riwayat penguasaan.
“Riwayat tanah lama juga harus diperiksa. Ada ketentuan konversi hak-hak barat dengan batas waktu tertentu. Kalau status haknya tidak diselesaikan sesuai aturan, kedudukan tanah tersebut harus ditelusuri kembali berdasarkan dokumen pertanahan,” jelasnya.
Di luar persoalan sertifikat, Oeij meminta DPRD Tarakan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk memetakan kawasan WKP, termasuk sumur-sumur minyak lama. Pendataan tersebut dinilai dapat memberikan gambaran mengenai status lahan, kondisi fasilitas, serta kewajiban perusahaan terhadap sumur yang sudah tidak beroperasi.
“Saya mendorong DPRD membentuk Pansus untuk memetakan seluruh kawasan WKP, termasuk sumur-sumur lama. Pendataan itu bisa memberikan gambaran mengenai status tanah, kondisi fasilitas, serta kewajiban perusahaan terhadap sumur yang sudah tidak beroperasi,” pungkasnya. (saf)
