TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan dinilai harus berjalan seiring dengan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Fraksi NasDem-PKS DPRD Kabupaten Bulungan saat menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pendapat akhir fraksi dibacakan Ketua Fraksi NasDem-PKS DPRD Bulungan, Slamet Widodo, dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Bulungan, Selasa (21/7/2026).
Meski menerima ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, fraksi menilai pembahasan pertanggungjawaban APBD harus menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas program dan arah pembangunan daerah.
“Laporan pertanggungjawaban ini bukan sekadar kewajiban administratif dan konstitusional semata. Momentum ini merupakan ruang evaluasi bersama untuk menakar sejauh mana efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun 2025,” ujar Slamet.
Dalam pendapat akhirnya, NasDem-PKS menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan di sejumlah wilayah. Fraksi menilai masyarakat di Tanjung Selor Timur, wilayah hulu, hingga kawasan pesisir masih membutuhkan perhatian pemerintah, terutama terkait perbaikan jalan, jembatan, penerangan jalan umum, dermaga tambatan perahu nelayan, hingga penyediaan akses air bersih.
Menurut fraksi, keberadaan proyek strategis nasional dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulungan seharusnya turut diikuti pemerataan pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah.
“Pemerintah harus memastikan APBD didesain dengan asas keadilan spasial. Pembangunan jalan antardesa, fasilitas dermaga tambatan perahu nelayan, serta akses air bersih di desa-desa terpencil harus diprioritaskan agar ketimpangan ekonomi antarwilayah tidak semakin melebar,” katanya.
Selain infrastruktur, Fraksi NasDem-PKS juga mengingatkan pentingnya mempersiapkan tenaga kerja lokal menghadapi perkembangan investasi dan industrialisasi di Kabupaten Bulungan.
Fraksi berharap alokasi anggaran tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga mendukung pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan sertifikasi kompetensi agar masyarakat lokal memiliki daya saing di dunia industri.
“Alokasi APBD untuk program pendidikan tidak hanya fokus pada pembangunan gedung sekolah, tetapi juga pendidikan vokasi dan pelatihan sertifikasi melalui balai latihan kerja agar tenaga kerja lokal mampu memenuhi kebutuhan industri,” ujar Slamet.
NasDem-PKS juga meminta pemerintah daerah memberi perhatian lebih besar terhadap sektor ekonomi kerakyatan, khususnya UMKM, pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan.
Menurut fraksi, sektor-sektor tersebut menjadi penopang utama perekonomian masyarakat sehingga perlu mendapat dukungan anggaran yang memadai, termasuk penyediaan sarana produksi dan kepastian harga hasil panen.
Setelah menyampaikan berbagai catatan tersebut, Fraksi NasDem-PKS menyatakan menerima Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Fraksi berharap berbagai rekomendasi DPRD dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD berikutnya.
“Keberpihakan anggaran dan kebijakan harus diarahkan untuk memperkuat sektor UMKM, pertanian, dan perikanan. Menjaga kedaulatan pangan adalah menjaga kedaulatan daerah,” tutup Slamet. (*/rn)
