BALIKPAPAN, Headlinews.id – Akses layanan publik bagi penyandang disabilitas semakin diperhatikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Sejumlah fasilitas khusus disiapkan, mulai dari jalur landai, kursi roda, hingga penerjemah bahasa isyarat.
“Semua ini bentuk keseriusan kami agar teman-teman difabel merasa terlayani dan tidak kesulitan ketika datang ke kantor pemerintah,” ucap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Balikpapan, Erriansyah Haryono., Kamis (4/9/2025).
Ia menjelaskan, fasilitas ramah difabel sudah diterapkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Di MPP, kami siapkan jalur landai, kursi roda, bahkan petugas khusus untuk mendampingi difabel. Termasuk penerjemah bahasa isyarat bagi teman-teman tunarungu,” katanya.
Menurut Erriansyah, sarana tersebut benar-benar diprioritaskan bagi penyandang disabilitas.
“Fasilitas ini khusus untuk difabel. Bahkan wali kota sekalipun tidak menggunakan fasilitas tersebut. Jadi betul-betul hanya untuk mereka,” tegasnya.
Meski begitu, Pemkot mengakui masih ada tantangan dalam penyesuaian gedung lama agar sesuai standar ramah difabel.
Salah satunya Kantor Sekretariat Daerah yang butuh renovasi bertahap. “Bangunan lama memang sulit untuk langsung disesuaikan, tapi secara perlahan kami lakukan perbaikan,” ujarnya.
Selain di MPP, beberapa kantor kelurahan juga mulai dilengkapi jalur landai dan kursi roda, sementara gedung utama Pemkot sudah memiliki lift.
Ke depan, fasilitas penunjang lain akan ditambah, termasuk peningkatan jumlah petugas pendamping.
“Masukan dari masyarakat jadi bahan evaluasi penting bagi kami. Kalau ada kebutuhan lain dari difabel, itu akan kami tindak lanjuti,” tambahnya.
Dengan berbagai upaya dan perbaikan yang terus dilakukan, Pemkot Balikpapan berharap visi kota inklusif dapat segera terwujud.
“Kami ingin semua warga, tanpa terkecuali, bisa menikmati pelayanan publik yang adil dan setara. Itu cita-cita kami ke depan,” tegas Erriansyah.
Langkah Pemkot ini mendapat perhatian dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur.
Komisioner Bidang Kelembagaan, Erni Wahyuni, menilai secara umum keterbukaan informasi publik di Balikpapan sudah berjalan baik, meski masih ada catatan.
“Saat verifikasi, sempat ada kendala jaringan internet yang tidak bisa diakses. Tapi setelah dicek, penyebabnya bukan di PPID, melainkan jaringan di wilayah Balikpapan yang sedang takedown,” jelas Erni.
Ia juga menyoroti fasilitas difabel di PPID yang dinilai masih terbatas.
“Saat ini baru ada ramp dan kursi roda. Ke depan, PPID sebaiknya dilengkapi alat bantu dengar atau petugas yang bisa berbahasa isyarat, supaya difabel tunarungu dan tunawicara bisa terlayani dengan baik,” tegasnya. (*)
