TARAKAN, Headlinews.id – Perdagangan kepiting dari Kalimantan Utara terus berjalan, tetapi data yang dapat menggambarkan kondisi populasi komoditas tersebut di alam belum sepenuhnya tersedia. Pada saat yang sama, rantai pasok kepiting dari nelayan hingga eksportir masih sulit ditelusuri secara menyeluruh.
Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Kalimantan Utara mencatat saat ini terdapat tiga eksportir kepiting aktif di Kaltara. Ketiganya juga berperan sebagai supplier atau penampung hasil tangkapan nelayan dan pemasok lainnya.
Kepala BKHIT Kalimantan Utara, Ichi Langlang Buana Machmud, mengatakan kondisi tersebut membuat penelusuran asal komoditas menjadi lebih kompleks. Kepiting yang masuk ke rantai perdagangan dapat berasal dari banyak pemasok dan berbagai titik pengiriman.
“Untuk saat ini ada tiga eksportir kepiting yang aktif di Kalimantan Utara. Ketiganya juga berperan sebagai supplier atau penampung hasil tangkapan dari nelayan dan pemasok lainnya,” ujar Ichi.
Belum terkonsolidasinya data tersebut juga berkaitan dengan kondisi geografis Tarakan sebagai wilayah kepulauan. Pengiriman melalui jalur laut dapat berasal dari berbagai titik sehingga pengawasan terhadap pergerakan komoditas membutuhkan penelusuran yang lebih menyeluruh.
“Rantai pasok melibatkan banyak pemasok serta kondisi geografis Tarakan sebagai pulau membuat akses pengiriman melalui jalur laut dapat berasal dari berbagai titik, sehingga pengawasan dan penelusuran komoditas menjadi lebih kompleks,” jelasnya.
Kondisi ini menjadi perhatian karena aktivitas perdagangan harus berjalan bersamaan dengan upaya memastikan keberlanjutan populasi kepiting. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan kepiting masih berada dalam batas yang dapat dipertahankan, diperlukan data mengenai hasil tangkapan dan kondisi populasinya.
Data hasil tangkapan menjadi salah satu kebutuhan utama dalam riset kepiting berkelanjutan yang dilakukan bersama Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), beberapa waktu lalu.
“Data yang paling dibutuhkan dalam riset ini adalah data hasil tangkapan kepiting. Dari data tersebut, riset bersama Unhas dan BRIN diharapkan dapat menghasilkan gambaran kondisi populasi kepiting di Kalimantan Utara sebagai dasar untuk mendukung pengelolaan kepiting yang berkelanjutan,” kata Ichi.
Hasil riset tersebut nantinya dapat menjadi salah satu dasar rekomendasi dalam pengaturan penangkapan maupun pemanfaatan kepiting untuk ekspor di Kaltara. Artinya, data populasi yang saat ini sedang dikejar berpotensi menjadi pijakan dalam menentukan arah pengelolaan komoditas kepiting ke depan.
Salah satu aspek yang ditekankan adalah perlindungan terhadap kepiting betina produktif. Penangkapan terhadap kepiting betina yang masih berperan dalam proses reproduksi dapat memengaruhi regenerasi populasi apabila berlangsung tanpa pengendalian.
“Untuk menjaga agar ekspor tetap berjalan dan populasi tetap berkelanjutan, salah satunya dengan menghindari penangkapan kepiting betina produktif, sehingga proses reproduksi dan keberlanjutan populasi tetap terjaga,” tegasnya.
Di sisi pemeriksaan, BKHIT Kaltara sejauh ini belum menemukan kepiting yang melanggar ketentuan berat dan ukuran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2026.
Ichi mengatakan kepiting yang memiliki nilai jual dan diminati pasar umumnya merupakan kepiting dengan ukuran dan bobot lebih besar sehingga memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Sejauh ini BKHIT Kalimantan Utara belum menemukan kepiting yang melanggar ketentuan berat dan ukuran sebagaimana diatur dalam Permen KP Nomor 5 Tahun 2026. Hal ini karena kepiting yang memiliki nilai jual dan diminati pasar umumnya merupakan kepiting dengan ukuran dan bobot yang lebih besar,” ujarnya.
Namun, pengawasan terhadap kepiting bertelur masih menghadapi persoalan perbedaan pemahaman. Permen KP Nomor 5 Tahun 2026 disebut belum menjelaskan secara detail tingkat kematangan gonad kepiting betina yang dilarang.
“Perbedaan pemahaman di lapangan muncul karena Permen KP Nomor 5 Tahun 2026 belum menjelaskan secara detail tingkat kematangan gonad kepiting betina yang dilarang, sehingga petugas dapat memiliki persepsi yang berbeda,” ungkap Ichi.
Di Kaltara, pemeriksaan masih mengacu pada Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 yang menjelaskan kepiting bertelur sebagai kepiting dengan telur yang terlihat pada bagian abdomen luar. Berdasarkan acuan tersebut, BKHIT belum menemukan kepiting bertelur dalam pemeriksaan pengiriman di Kaltara.
Persoalan lain terdapat pada identifikasi spesies. Berdasarkan diskusi dengan BRIN, terdapat empat jenis kepiting yang sering dilalulintaskan di Kaltara, yakni Scylla serrata, Scylla paramamosain, Scylla olivacea, dan Scylla tranquebarica.
Perbedaan morfologi yang relatif tipis antarkeempat spesies tersebut menjadi kendala dalam proses identifikasi. Kondisi itu membuat penyeragaman data spesies tidak selalu mudah dilakukan oleh petugas di lapangan.
“Kendala dalam penyamaan data spesies adalah perbedaan morfologi antarspesies yang relatif tipis, sehingga cukup sulit dibedakan oleh petugas di lapangan,” terang Ichi.
Sementara itu, data BKHIT mencatat layanan Karantina Ikan menangani 2.240 frekuensi lalu lintas ekspor sepanjang Januari-Juni 2026. Total volume berbagai komoditas yang melalui layanan tersebut mencapai 5.379.721 kilogram.
“Angka ini merupakan keseluruhan komoditas yang dilalulintaskan melalui Karantina Ikan, jadi tidak seluruhnya merupakan komoditas kepiting,” ujar Ichi.
Dengan kondisi tersebut, riset bersama Unhas dan BRIN menjadi penting untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hasil tangkapan dan populasi kepiting di Kaltara.
Data tersebut diharapkan dapat membantu mempertemukan kepentingan perdagangan dengan kebutuhan menjaga keberlanjutan sumber daya.
“Hasil riset dapat menjadi salah satu dasar rekomendasi dalam pengaturan penangkapan maupun pemanfaatan kepiting untuk ekspor di Kaltara,” pungkas Ichi. (saf)
