TARAKAN, Headlinews.id – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 4 Tarakan, Senin (2/3/2026), untuk melakukan pengecekan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Sidak ini bertujuan memastikan kualitas gizi, harga, dan kelayakan menu yang diterima siswa, serta memastikan penggunaan dana negara berjalan sesuai ketentuan.
Dalam sidak tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah menegaskan sejumlah temuan penting yang memerlukan perhatian serius.
“Kita sidak ya, keterkaitan dengan MBG, dan kita sudah mendapatkan temuan di SMA 1 yang sangat tidak sesuai. Nanti akan ada rekomendasi dari Komisi IV,” ujarnya.
Menurut Syamsuddin, terdapat dua permasalahan utama di SMA 1. Pertama, kecukupan gizi menu MBG diduga tidak sesuai standar. Kedua, harga makanan yang disediakan di dapur sekolah masih berada di bawah standar yang ditetapkan.
“Sanksi untuk pihak dapur yang mengadakan harus jelas, agar ada tindakan yang tepat. Itu yang pertama,” jelasnya.
Selain SMA 1, sidak juga mencakup SMK 4 Tarakan. Menurut Syamsuddin, sebagian besar pelaksanaan MBG di SMK 4 sudah memenuhi standar gizi dan harga. Namun, terdapat masalah pada penggabungan menu Jumat dan Sabtu, yang membuat siswa hanya menerima satu porsi padahal seharusnya mendapatkan dua porsi.
“Ini menjadi celah dari aspek gizi. Kalau untuk dua hari digabung, jumlahnya tidak cukup. Harga juga menurut kami tidak sesuai,” tambahnya.
Syamsuddin menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan MBG di seluruh sekolah. Ia menilai pengawasan ini yang akan mencegah kelalaian serupa di sekolah lain.
“Kalau ini tidak dikontrol dengan baik, kemungkinan banyak sekolah lain bisa mengalami hal serupa seperti di SMA 1. Monitoring minimal harus jelas, tapi kita juga harus buat baku prosedurnya. Kerja sama antara siswa, sekolah, dan pihak terkait sangat penting untuk selalu melaporkan ketidaksesuaian,” katanya.
Selain itu, Syamsuddin menekankan program MBG harus sesuai standar gizi, karena melibatkan uang negara yang digunakan untuk mendukung kesehatan dan pertumbuhan siswa.
Selain itu juga untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan, memberikan manfaat nyata bagi siswa, dan penggunaan anggaran negara tetap transparan dan akuntabel.
“Ini untuk memastikan anak sekolah mendapatkan gizi yang sesuai ketentuan,” pungkasnya.
Komisi IV DPRD Kaltara, kata Syamsuddin berencana mengeluarkan rekomendasi resmi terkait temuan di SMA 1 dan menindaklanjuti pengawasan dapur sekolah.
“Kami mungkin akan memanggil pengawas program dan menentukan langkah selanjutnya supaya pelaksanaan MBG benar-benar sesuai standar. Kami menduga masalah seperti ini tidak hanya terjadi di SMA 1, sehingga pengawasan lebih luas diperlukan,” tegasnya. (saf)
