TARAKAN, Headlinews.id – Sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Tarakan dan perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Senin (2/3/2026). Salah satu poin utama adalah penghentian sementara tiga dapur SPPG sebagai bagian dari proses evaluasi.
Ketua Komisi III DPRD Tarakan, Simon Patino mengatakan rapat tersebut lebih difokuskan pada upaya perbaikan sistem ketimbang membahas polemik yang sempat viral.
“Kita memang mengundang dua sekolah, termasuk yang sempat viral dan dihentikan sementara. Tapi yang viral itu tidak kita bahas lagi, karena persoalannya sudah kita pahami. Sekarang kita cari solusinya,” ujarnya.
Dari hasil pembahasan, DPRD mencatat beberapa persoalan mendasar. Di antaranya belum adanya standar khusus pembagian MBG selama bulan Ramadan, belum jelasnya korelasi antara harga dan komposisi menu makanan, serta belum tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) alur pengaduan.
“Karena belum ada SOP pengaduan yang jelas, akhirnya keluhan orang tua murid muncul di media. Itu yang harus kita benahi,” tegas Simon.
Sebagai tindak lanjut, DPRD dan SPPG sepakat melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah dengan memasang banner informasi mengenai mekanisme pengaduan dan rincian harga menu.
“Nanti standar harga dan rincian menu disampaikan ke PIC sekolah. Kalau ada orang tua yang merasa tidak sesuai, silakan langsung bertanya ke PIC sekolah sebagai perpanjangan tangan SPPG,” jelasnya.
Selain itu, persoalan kemasan makanan juga menjadi perhatian. DPRD menargetkan dalam waktu satu minggu ke depan sudah ada perbaikan dari dapur yang belum memenuhi standar pengemasan.
“Kita beri waktu satu minggu untuk pembenahan kemasan. Setelah itu tetap akan kita evaluasi secara berkala,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Tarakan, Dewi Triadiah menjelaskan tiga dapur yang dihentikan sementara berada di wilayah Juata Laut, Kampung 4, dan Karang Anyar. Penghentian dilakukan untuk proses evaluasi administrasi dan analisis menu.
“Penutupannya dari pusat, jadi sekarang masih dalam proses pengajuan ulang. Kalau administrasinya sudah lengkap, bisa dibuka kembali,” katanya.
Ia menyebut evaluasi dilakukan terhadap tiga menu yang sempat dikeluhkan, terutama dari sisi pengemasan dan komposisi makanan.
“Ada tiga menu yang sedang dianalisis, termasuk soal pengemasan dan komposisinya. Karena ada keluhan penerima manfaat, maka dihentikan sementara untuk dievaluasi,” jelas Dewi.
Terkait durasi evaluasi, ia menegaskan tidak ada batas waktu pasti karena bergantung pada kelengkapan administrasi yang diajukan kembali.
“Tidak ada minimal atau maksimal waktu. Kalau pengajuannya cepat dan lengkap, tentu bisa segera dibuka kembali,” ujarnya.
Diperkirakan sekitar 10 hingga 15 sekolah terdampak dari penghentian sementara tersebut. Satu dapur SPPG maksimal melayani hingga 3.000 penerima manfaat.
“Satu SPPG itu hitungannya jumlah penerima manfaat, bukan jumlah sekolah. Maksimal sekitar tiga ribu. Kalau ada yang melayani lebih, berarti masih ada proses pembangunan dapur tambahan,” katanya.
Menanggapi keluhan pembagian MBG yang dinilai mengganggu jam belajar atau tidak rutin diterima setiap hari, Dewi menyebut hal tersebut biasanya merupakan hasil komunikasi antara pihak sekolah dan kepala SPPG.
“Itu biasanya kesepakatan antara sekolah dan SPPG. Tapi tetap akan kita cek lagi supaya tidak terjadi miskomunikasi,” ujarnya.
Ia memastikan pihaknya akan menyusun flowchart alur pelaporan agar mekanisme pengaduan lebih jelas dan mudah dipahami.
“Nanti prosedur pelaporan akan kita buat dalam bentuk flowchart dan kita sebar ke SPPG supaya alurnya jelas. Komunikasi harus diperkuat agar tidak ada kesalahpahaman,” tutupnya. (saf)
