JAKARTA, Headlinews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya menyiapkan aparatur yang berkualitas sekaligus calon pemimpin birokrasi di masa depan.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam kegiatan expose Manajemen Talenta ASN Pemprov Kaltara di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Selasa (1/9).
Gubernur Zainal mengatakan manajemen talenta menjadi bagian penting dalam membangun sistem pembinaan ASN yang lebih terarah. Melalui pemetaan yang dilakukan, pemerintah dapat mengetahui potensi, kompetensi, kinerja, serta kebutuhan pengembangan masing-masing ASN.
Menurutnya, data hasil pemetaan tersebut harus benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar dalam pembinaan dan pengembangan karier ASN, bukan hanya menjadi data administratif.
“Data ini harus benar-benar digunakan untuk pembinaan ASN, sehingga pengembangan karier dan kebutuhan organisasi bisa berjalan lebih tepat,” kata Zainal.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Kaltara telah melakukan asesmen terhadap 2.356 ASN melalui metode Computer Assisted Competency Test (CACT) dan Pro ASN. Hasil asesmen tersebut kemudian dipetakan menggunakan 9-Box Matrix untuk melihat posisi dan potensi masing-masing ASN.
Pemetaan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Kaltara membangun sistem manajemen talenta yang lebih objektif dan berbasis data.
Saat ini, Pemprov Kaltara memiliki 6.029 ASN, terdiri dari 4.109 PNS dan 1.920 PPPK yang tersebar pada 34 perangkat daerah.
Zainal menegaskan, penerapan manajemen talenta diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan pengembangan kompetensi ASN, termasuk dalam menyiapkan kader yang memiliki potensi untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintahan.
Selain itu, hasil pemetaan juga menjadi dasar penyusunan Individual Development Plan (IDP) dan perencanaan suksesi jabatan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., menjelaskan bahwa implementasi manajemen talenta di Kaltara telah mulai bergerak dari tahap pemetaan menuju proses pengembangan dan penyiapan suksesor.
Denny menyebutkan, dari hasil pemetaan tersebut telah disiapkan 23 kandidat suksesor untuk mengisi kebutuhan jabatan JPT Pratama dan Administrator.
“Pemetaan ini menjadi dasar untuk melihat siapa yang memiliki potensi dan kesiapan untuk dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan organisasi,” jelasnya.
Denny mengungkapkan, proses pemilihan kandidat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari hasil wawancara, presentasi, rekam jejak, hingga kompetensi yang dimiliki. Proses tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/326/2026.
Ia menambahkan, penerapan manajemen talenta akan terus dikembangkan agar pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Kaltara semakin objektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
“Tujuannya bukan hanya menempatkan seseorang pada jabatan, tetapi memastikan orang yang dipilih memiliki kompetensi dan potensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., memberikan apresiasi terhadap langkah Pemprov Kaltara dalam mengembangkan manajemen talenta ASN.
Ia menyampaikan, manajemen talenta merupakan bagian penting dalam membangun birokrasi yang profesional karena pengembangan karier ASN harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
“Manajemen talenta bukan hanya persoalan administrasi. Yang paling penting adalah memastikan pengembangan karier ASN dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi dan kinerja,” ujarnya.
Zudan berharap penerapan manajemen talenta di Kaltara dapat terus diperkuat dan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ASN maupun peningkatan kualitas birokrasi.
Melalui penerapan sistem tersebut, Pemprov Kaltara berkomitmen membangun pengelolaan ASN yang lebih terencana, sekaligus menyiapkan sumber daya aparatur yang mampu menjawab kebutuhan organisasi dan tantangan pembangunan daerah ke depan. (dkisp)
