BALIKPAPAN, Headlinews.id – PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) menerima kunjungan kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka membahas dukungan kebijakan fiskal dan melakukan pemantauan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya DPR RI untuk memastikan proyek RDMP Balikpapan berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan memberikan manfaat optimal bagi ketahanan energi nasional serta perekonomian daerah.
Pertemuan berlangsung di Ruang Solar, Gedung Modifikasi Site Office PT KPB dan dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke area proyek RDMP Balikpapan pada Selasa (12/8). Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Keuangan.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Hanif Dhakiri, menyampaikan komitmennya dalam mendukung proyek RDMP Balikpapan. “Komisi XI akan terus mendukung proyek ini agar dapat memberikan manfaat nyata sekaligus menjadi kebanggaan bangsa Indonesia,” ujar Hanif.
Pada kesempatan ini, Komisi XI DPR RI juga menekankan peran strategis RDMP Balikpapan dalam memperkuat cadangan energi nasional. Dengan peningkatan kapasitas kilang dan efisiensi produksi, proyek ini mampu mengurangi ketergantungan impor bahan bakar, menjaga stabilitas pasokan, dan memastikan ketersediaan energi yang memadai untuk kebutuhan domestik, terutama di wilayah timur Indonesia.
Proyek yang dikelola PT KPB ini membawa transformasi signifikan pada performa kilang, mulai dari peningkatan kapasitas pengolahan minyak mentah menjadi 360 ribu barel per hari (KBPD) dari sebelumnya 260 KBPD. Selain itu, kualitas produk setara EURO V yang lebih ramah lingkungan, hingga kompleksitas kilang yang akan naik dari 3,7 skala Nelson Complexity Index (NCI) menjadi 8,0 NCI, mencerminkan kemampuan kilang mengolah minyak mentah dengan kualitas beragam menjadi produk bernilai tinggi.
Lebih lanjut, Hanif menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan DPR dalam memastikan keberhasilan proyek strategis seperti RDMP Balikpapan. Ia menilai, proyek ini memberikan kontribusi positif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur.
“Proyek ini memberikan kontribusi yang baik terhadap PDB nasional maupun PDRB daerah, dengan multiplier effect yang luar biasa, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru dan berbagai peluang usaha lainnya,” lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Vice President (VP) Legal and Relation PT KPB, Asep Sulaeman menyampaikan bahwa proyek RDMP ini juga memicu pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di sekitar lokasi yang mendorong aktivitas perdagangan, jasa, dan industri penunjang. “Dampak positifnya terlihat dari penyerapan hingga 24.000 tenaga kerja pada puncak konstruksi. UMKM, warung-warung makan, laundry, kendaraan pengantaran, rumah kontrakan semuanya kebanjiran rezeki”, ungkapnya.
Hingga minggu pertama Agustus 2025, Proyek RDMP Balikpapan telah mencapai progres 96,15%. Relevansi proyek ini erat kaitannya dengan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita, delapan program prioritas. Penyelesaian proyek ini diharapkan dapat berkontribusi langsung dalam memperkuat ketahanan ekonomi, melalui peningkatan kapasitas kilang dan kemandirian pasokan energi.
“Kami memastikan setiap tahapan proyek RDMP berjalan dengan mengedepankan keselamatan kerja serta kualitas hasil pekerjaan. Melalui peningkatan kapasitas dan kualitas kilang diharapkan memberikan manfaat maksimal bagi ketahanan energi nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup Asep.(**)
