SAMARINDA, Headlinews.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pengawasan kesehatan hewan ternak sepanjang 2025 untuk menjaga keamanan pasokan daging dan produk hewani bagi masyarakat.
Meski beberapa kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD) sempat muncul di sejumlah wilayah, langkah penanganan terpadu dan vaksinasi masif membuat kondisi saat ini tetap terkendali.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim, Fahmi Himawan menegaskan pengawasan dilakukan secara berlapis, melibatkan tim provinsi hingga kabupaten/kota, serta memanfaatkan sistem digital iSIKHNAS untuk memantau pergerakan hewan ternak secara real-time.
“Setiap ternak yang masuk ke wilayah Kaltim harus melalui prosedur lengkap, mulai rekomendasi dari daerah asal hingga Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari pejabat veteriner. Semua ini kami pantau melalui aplikasi iSIKHNAS agar risiko penyebaran penyakit bisa diminimalkan,” ujar Fahmi.
Ia menambahkan, meskipun jumlah kasus PMK saat ini masih ada, tingkat penyebarannya jauh lebih rendah dibandingkan periode 2022–2023.
Sementara untuk LSD, kasus yang sempat meningkat pada 2024 terutama di Kabupaten Paser, kini mulai menurun signifikan berkat vaksinasi rutin dan edukasi kepada peternak.
“LSD memang sempat menjadi perhatian serius, namun dengan program penanganan intensif termasuk vaksinasi, disinfeksi kandang, dan sosialisasi ke peternak, kasusnya sudah mulai berkurang. Kami tetap memantau setiap titik yang pernah terdampak,” tambah Fahmi.
Selain itu, Dinas Peternakan Kaltim juga menyiapkan tim respons cepat untuk menangani kondisi darurat, termasuk penyediaan obat-obatan dan bantuan teknis ke kabupaten yang membutuhkan.
Koordinasi lintas daerah menjadi faktor penting, agar pergerakan hewan ternak dan produk hewan tetap aman dan sehat.
Fahmi menekankan pentingnya kesadaran peternak dalam menjaga biosekuriti kandang dan lingkungan ternak.
“Pencegahan penyakit hewan tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Peternak harus aktif melakukan vaksinasi, menjaga kebersihan kandang, dan melapor bila ada ternak yang menunjukkan gejala penyakit,” katanya.
Dengan pengawasan yang ketat dan penanganan berbasis teknologi, Pemprov Kaltim optimistis kesehatan hewan ternak tetap terjaga, sehingga masyarakat bisa memperoleh produk hewani yang aman dan berkualitas.
Langkah ini juga diyakini memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus meningkatkan produktivitas peternak lokal.
“Ke depan, kami akan terus mengembangkan sistem pemantauan dan edukasi, agar kasus PMK maupun LSD bisa dikendalikan lebih cepat. Harapan kami, seluruh hewan yang dikirim ke Kaltim sehat, aman, dan dapat dikonsumsi masyarakat tanpa risiko,” tutup Fahmi. (adv/Diskominfo Kaltim)
