BALIKPAPAN, Headlinews.id– Komite IV DPD RI akan mengupayakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan lebih besar kedaerah penghasil.
Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, menegaskan akan terus mengawal revisi Undang-undang nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP.
“Upaya ini untuk memastikan keadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam,” katanya dalam diskusi bersama perwakilan daerah di Balikpapan, Selasa (25/2/2025).
Diakuinya daerah penghasil, seperti Kalimantan Timur yang kaya akan minyak, gas, dan batu bara, belum sepenuhnya menikmati hasil kekayaan alam mereka.
Penerimaan daerah dari gas yang hanya sekitar 15,5 persen harua ditingkatkan mencapai 25 persen hingga 40 persen.
Dia juga menyoroti soal kurangnya transparansi dalam pengelolaan PNBP. Selama ini, pemerintah daerah tidak mengetahui secara pasti jumlah PNBP yang dipungut dari wilayah mereka.
“Kementerian Keuangan dan Perbendaharaan Negara harus lebih transparan dengan melaporkan secara berkala penerimaan PNBP dari setiap daerah. Dengan begitu, kepala daerah bisa mengetahui potensi dan jumlah yang seharusnya mereka terima,” tegasnya.
Kurangnya transparansi ini, lanjut Nawardi, berpotensi menimbulkan korupsi dan penyelewengan.
Menurut dia, keterbukaan pengelolaan PNBP ini, maka daerah sebagai penghasil akan mengetahui jumlah penerimaan PNBP untuk daerah mereka.
“Kalau terbuka kan, enak. Sama-sama tahu, berapa jumlahnya. Saya yakin, kalau memang penerimannya kecil, pasti mereka juga legawa menerimanya. Karena memang jumlahnya yang kecil. Tapi kalau potensi besar tapi yang diterima kecil, tentu akan menimbulkan ketidakpuasan,” tambahnya.
Untuk itu, segala masukan yang didapatkan melalui kunjungan ini, DPR RI saat ini tengah mengusulkan revisi undang-undang agar pembagian PNBP lebih adil.
“Ini murni aspirasi daerah, bukan dampak dari kebijakan lain. Kami ingin memastikan bahwa revisi ini memberikan keadilan dalam penerimaan negara dan daerah,” jelas Nawardi.
Terkait target penyelesaian revisi UU ini, ia optimistis bisa selesai dalam tahun ini.
Apalagi, Presiden diakuinya sangat peduli dengan kesejahteraan rakyat dan daerah.
“Kami yakin beliau akan mendukung langkah ini agar manfaat PNBP benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
