JAKARTA, Headlinews.id— Tragedi bunuh diri seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, menjadi peringatan keras tentang masih mengakarnya persoalan kemiskinan ekstrem di berbagai daerah di Indonesia.
Anggota DPD RI Hasan Basri menilai, peristiwa tersebut tidak boleh dipandang sebagai kejadian tunggal, melainkan cermin kegagalan negara dan lingkungan sosial dalam melindungi kelompok paling rentan.
Hasan Basri yang juga menjabat sebagai Anggota Komite III DPD RI menegaskan, kasus bunuh diri anak berusia 10 tahun itu seharusnya menggugah semua pihak untuk melihat persoalan kemiskinan secara lebih jujur dan menyeluruh.
Menurutnya, apabila tidak ada media yang mengangkat kasus tersebut, besar kemungkinan tragedi kemanusiaan itu berlalu tanpa perhatian publik.
“Masalah ini jangan dilokalisir seolah hanya terjadi di satu kabupaten di NTT. Akar persoalannya ada di hampir seluruh wilayah Indonesia, yaitu kemiskinan ekstrem yang tidak tertangani dengan baik,” ujar Hasan Basri dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, keputusan bunuh diri pada anak tidak terjadi secara tiba-tiba. Tekanan hidup yang terus menumpuk, ditambah tidak adanya jalan keluar, dapat mendorong seseorang—termasuk anak-anak—mengalami depresi berat.
Permintaan uang sebesar Rp10 ribu kepada ibunya untuk membeli peralatan sekolah, yang kemudian tidak terpenuhi, menurutnya hanyalah pemicu terakhir.
“Itu bukan sebab utama. Itu hanya ‘trigger’. Yang sebenarnya terjadi adalah tekanan mental berkepanjangan akibat kemiskinan ekstrem. Anak itu hidup dalam kondisi serba kekurangan, dengan seorang ibu janda yang harus menghidupi lima anak dari penghasilan yang tidak menentu,” katanya.
Sebagai Wakil Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Hasan Basri menilai, tragedi tersebut menunjukkan lemahnya sistem pendataan dan intervensi negara terhadap keluarga miskin ekstrem.
Padahal, kondisi kemiskinan bukanlah peristiwa mendadak, melainkan situasi yang terlihat dan dialami sehari-hari oleh masyarakat sekitar.
“Kesusahan mereka disaksikan tetangga, ketua RT, aparat kelurahan, hingga pemerintah daerah. Sangat memprihatinkan jika keluarga dalam kondisi seperti ini tidak tersentuh bantuan hanya karena kesalahan data,” ucapnya.
Hasan Basri juga membagikan pengalaman pribadinya saat melihat langsung kondisi warga miskin ekstrem di daerah.
Ia menggambarkan pernah menyaksikan seorang lanjut usia tidur beralaskan tikar yang tidak layak, di dalam rumah yang kondisinya bahkan menyerupai kandang hewan.
“Situasi seperti itu bukan hanya menyayat hati, tapi juga menunjukkan ada yang salah dalam sistem kita. Kemiskinan ekstrem itu nyata, kasat mata, dan seharusnya bisa dideteksi jauh sebelum berujung pada tragedi,” tegasnya.
Menurut Senator asal Kalimantan Utara tersebut, peristiwa di Ngada menjadi pelajaran penting bahwa negara harus segera melakukan pendataan cepat dan akurat terhadap keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Tanpa data yang valid, program bantuan berisiko tidak tepat sasaran dan gagal menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan langkah-langkah konkret, mulai dari program bedah rumah, bantuan tunai langsung dari APBD, hingga penyediaan sumber penghasilan bagi keluarga miskin ekstrem yang masih memiliki kemampuan bekerja.
“Kalau masih bisa bekerja, beri mereka kesempatan menjadi petugas kebersihan, pekerja proyek fisik, atau fasilitasi modal usaha kecil. Jangan berhenti di tataran wacana,” ujarnya.
Hasan Basri menegaskan, upaya mengangkat harkat hidup masyarakat miskin seharusnya bukan sekadar jargon politik, melainkan kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia mengingatkan, bagi sebagian orang di perkotaan, nilai Rp10 ribu mungkin terasa sepele, namun bagi keluarga miskin ekstrem di desa, jumlah tersebut bisa menentukan keberlanjutan hidup.
“Tragedi ini terlalu mahal untuk diabaikan. Ini panggilan kemanusiaan agar negara hadir secara nyata, sebelum putus asa kembali merenggut nyawa anak-anak kita,” tutupnya. (*/saf)
