TARAKAN, Headlinews.id — Laporan resmi mengenai perundungan dan pelecehan di lingkungan pendidikan masih sangat minim diterima Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara. Meski demikian, informasi mengenai siswa yang mengalami perundungan hingga merasa tidak nyaman bersekolah masih terdengar di masyarakat.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara, Maria Ulfah, S.E., M.Si., mengatakan persoalan ini membutuhkan perhatian karena sekolah harus menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa selama mengikuti proses belajar-mengajar. Minimnya laporan formal, menurutnya, tidak serta-merta berarti persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan tidak terjadi.
“Kalau berbicara aduan secara resmi, memang masih minim. Namun, di luar itu kami sering mendengar cerita di masyarakat. Ada anak yang sampai ingin keluar dari sekolah karena mengalami perundungan, tetapi cerita seperti itu belum tentu disampaikan secara formal kepada Ombudsman,” ujar Maria Ulfah.
Pembahasan mengenai persoalan tersebut turut dilakukan bersama Anggota DPR RI daerah pemilihan Kaltara, Rahmawati Zainal. Keduanya membicarakan gagasan pembentukan kelompok kecil di lingkungan sekolah dan masyarakat untuk memberikan edukasi serta membantu anak dan remaja berani menyampaikan persoalan yang mereka alami.
Maria Ulfah menjelaskan, Ombudsman menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Dalam konteks pendidikan, pengawasan tersebut berkaitan dengan upaya memastikan sekolah menjalankan fungsinya sebagai tempat belajar yang aman, nyaman, serta mampu memberi ruang bagi siswa untuk menyampaikan persoalan.
Ia melihat masih terdapat celah dalam penanganan kekerasan di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Maria Ulfah membandingkannya dengan perguruan tinggi yang telah memiliki satuan tugas untuk menangani persoalan kekerasan di lingkungan kampus.
“Selama ini, kalau berkaitan dengan kekerasan di lingkungan pendidikan, yang sudah dikenal adalah satuan tugas di tingkat universitas atau kampus. Sementara pada tingkat pendidikan dasar sampai SMA, kita melihat masih ada celah. Karena itu, sekolah perlu mengambil peran dengan dukungan inisiatif dari masyarakat,” jelasnya.
Menurut Maria Ulfah, keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan melalui kelompok atau unit yang memberikan edukasi kepada siswa agar berani menyampaikan persoalan yang dialami. Inisiatif tersebut dapat dimulai dari lingkungan sekolah karena lebih mudah dijangkau, kemudian dikembangkan lebih luas ke masyarakat.
“Anak-anak perlu diedukasi agar berani speak up ketika mengalami perundungan atau pelecehan. Sekolah membutuhkan suasana yang aman dan nyaman bagi siswa. Jadi, perlu ada peran lain yang membantu sekolah membangun ruang bagi mereka untuk menyampaikan masalah,” katanya.
Maria Ulfah mengungkapkan, laporan yang diterima Ombudsman terkadang berkaitan dengan siswa yang terancam dikeluarkan dari sekolah karena dianggap bermasalah. Dalam kasus seperti itu, laporan yang disampaikan berfokus pada keberatan terhadap keputusan sekolah, meskipun persoalan yang melatarbelakanginya dapat berkaitan dengan tindakan siswa yang membuat teman-temannya merasa terganggu atau terintimidasi.
“Pernah ada laporan mengenai anak yang akan dikeluarkan dari sekolah karena dianggap bermasalah. Dari situ terlihat ada tindakan yang membuat siswa lain tidak nyaman atau merasa terintimidasi. Namun, laporan yang masuk kepada kami berkaitan dengan anak yang akan dikeluarkan tersebut,” ungkapnya.
Ia menilai persoalan tersebut perlu dipahami secara menyeluruh agar penanganannya tidak hanya melihat keputusan sekolah, tetapi juga memperhatikan tindakan yang merugikan siswa lain. Mekanisme pengaduan juga perlu memberi ruang bagi pihak terkait untuk menyampaikan persoalan secara jelas.
Maria Ulfah membandingkan minimnya laporan perundungan dengan pengaduan mengenai pungutan liar. Menurutnya, masyarakat relatif lebih berani melaporkan persoalan pungutan liar, sedangkan kasus kekerasan dan pelecehan, terutama yang dialami pelajar, masih jarang disampaikan secara resmi.
“Kalau pungutan liar, masyarakat sudah berani speak up dan melapor. Namun, untuk kekerasan atau pelecehan, khususnya yang dialami pelajar, laporan resminya masih sangat sedikit. Padahal, di luar laporan formal, kami masih mendengar cerita-cerita seperti itu,” kata Maria Ulfah.
Ia menambahkan, informasi informal yang didengar Ombudsman antara lain mengenai anak yang mengalami perundungan hingga ingin meninggalkan sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya edukasi agar siswa dan masyarakat mengetahui cara menyampaikan persoalan kepada pihak yang berwenang.
“Kita perlu mengedukasi mereka supaya berani menyampaikan persoalannya. Mungkin bisa dimulai dari sekolah, karena aksesnya lebih mudah dijangkau, lalu ke depannya diperluas ke tengah masyarakat,” tutup Maria Ulfah. (saf)










