NUNUKAN, Headlinews.id – Kesiapan lembaga penyedia layanan menjadi salah satu faktor penting dalam menangani anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) di Kalimantan Utara. Penanganan terhadap kelompok anak ini dinilai membutuhkan kemampuan lembaga dalam memberikan pendampingan sesuai persoalan yang dihadapi masing-masing anak.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Rahman, mengatakan kebutuhan perlindungan setiap anak memiliki karakteristik berbeda. Ada anak yang membutuhkan pendampingan psikologis, layanan kesehatan, bantuan pendidikan, hingga dukungan untuk mengatasi persoalan di lingkungan keluarganya.
“Penanganan anak tidak bisa disamakan antara satu kasus dengan kasus lainnya. Ada yang membutuhkan pendampingan secara khusus, ada yang harus mendapatkan layanan kesehatan, dan ada pula yang membutuhkan dukungan pendidikan serta perhatian terhadap kondisi keluarganya,” ujar Rahman melalui pesan tertulis, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, keberadaan lembaga penyedia layanan harus didukung kemampuan sumber daya manusia yang memahami kebutuhan anak. Kapasitas petugas maupun pendamping turut menentukan kualitas penanganan, terutama ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan keterlibatan beberapa bidang sekaligus.
Rahman menilai, lembaga layanan perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai tahapan penanganan, mulai dari menerima laporan, mengidentifikasi kebutuhan anak, memberikan pendampingan, hingga menghubungkan anak dengan layanan lanjutan.
“Ketika anak menghadapi persoalan, penanganannya harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Petugas yang menerima laporan juga harus memahami langkah yang harus dilakukan, termasuk ketika kasus tersebut membutuhkan bantuan dari lembaga lain,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan, persoalan perlindungan anak tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu lembaga. Keterbatasan kewenangan maupun jenis layanan yang tersedia membuat koordinasi antarpihak diperlukan agar anak tidak harus menghadapi proses penanganan yang berulang.
Penguatan kapasitas tersebut juga perlu menyentuh aktivis perlindungan anak berbasis masyarakat. Mereka dinilai memiliki posisi strategis dalam membantu mengidentifikasi persoalan di lingkungan sekitar, sekaligus mengarahkan masyarakat untuk mengakses layanan yang tersedia.
“Lembaga penyedia layanan harus memiliki kemampuan menangani persoalan sesuai bidangnya. Kalau membutuhkan pendampingan lanjutan, harus ada jalur koordinasi yang jelas agar kebutuhan anak tetap terpenuhi,” kata Rahman.
Politisi asal daerah pemilihan Nunukan ini berharap peningkatan kemampuan lembaga layanan dapat berjalan seiring dengan penguatan koordinasi bersama pemerintah dan unsur masyarakat. Keterhubungan antarpihak diperlukan agar penanganan tidak terhenti pada penerimaan laporan, tetapi berlanjut sampai kebutuhan perlindungan anak terpenuhi.
“Setiap anak memiliki hak mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang sesuai dengan kondisinya. Kita harus memastikan lembaga yang bertugas menangani persoalan ini memiliki kemampuan dan kesiapan untuk memberikan pendampingan,” tegasnya. (*/saf)
