TARAKAN, Headlinews.id – Anggaran beasiswa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengalami penyusutan cukup besar. Dari kisaran Rp15 miliar pada tahun-tahun sebelumnya, dana yang tersedia tahun ini hanya sekitar Rp5 miliar atau berkurang Rp10 miliar.
Penurunan alokasi tersebut turut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, saat menggelar reses di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026). Ia menyebut kondisi fiskal daerah berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah mempertahankan dukungan pembiayaan pendidikan.
Menurut Syamsuddin, selisih anggaran yang cukup besar berpengaruh terhadap ruang pembiayaan program beasiswa. Dengan dana yang lebih terbatas, jumlah penerima maupun cakupan bantuan harus menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, anggaran beasiswa sekarang memang mengalami penurunan cukup jauh. Dulu alokasinya bisa mencapai Rp15 miliar, sedangkan tahun ini hanya sekitar Rp5 miliar. Selisihnya cukup besar dan tentu berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah membantu mahasiswa,” ungkap politisi PKS dari daerah pemilihan Tarakan tersebut.
Ia mengatakan, pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa masih membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Terlebih, biaya perkuliahan dan kebutuhan penunjang pendidikan menjadi beban tersendiri bagi keluarga yang memiliki anak sedang menempuh pendidikan tinggi.
Syamsuddin menyampaikan, pembahasan anggaran tahun berikutnya akan dimanfaatkan DPRD untuk memperjuangkan penambahan dana beasiswa. Komisi IV berupaya mendorong agar alokasi pada APBD 2027 tidak kembali berada pada angka yang sama dengan tahun ini.
“Untuk anggaran 2027, kami sedang berupaya agar beasiswa ini bisa ditambah lagi. Jangan sampai mahasiswa yang membutuhkan bantuan justru semakin sulit memperoleh dukungan untuk melanjutkan kuliah. Pendidikan ini menyangkut kesempatan anak-anak kita untuk meraih masa depan,” katanya.
Ia mengakui, upaya penambahan anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Namun, keterbatasan fiskal tidak boleh membuat pembiayaan pendidikan kehilangan ruang dalam penyusunan prioritas belanja pemerintah provinsi.
Menurutnya, program beasiswa memiliki manfaat langsung bagi mahasiswa dan keluarga penerima. Dukungan tersebut dapat membantu meringankan beban pembiayaan kuliah sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda Kaltara untuk mengenyam pendidikan tinggi.
“Kami akan terus memperjuangkan penambahan anggaran ini dalam pembahasan bersama pemerintah daerah. Harus ada ruang bagi beasiswa agar mahasiswa dari Kaltara tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa terlalu terbebani persoalan biaya,” tegas Syamsuddin.
Ia berharap kondisi keuangan daerah berangsur membaik sehingga alokasi untuk sektor pendidikan dapat ditingkatkan. Penambahan dana beasiswa pada APBD 2027 pun diharapkan mampu memperluas dukungan bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan pembiayaan pendidikan.
“Kalau anggaran beasiswa bisa ditambah, tentu jangkauan penerimanya juga berpeluang lebih luas. Ini yang sedang kami perjuangkan, supaya mahasiswa yang membutuhkan bantuan tidak kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan,” katanya. (*/saf)
