TARAKAN, Headlinews.id – Dukungan pemerintah daerah terhadap pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat di Kalimantan Utara (Kaltara) tetap dialokasikan dalam APBD 2027. Sebesar Rp6,14 miliar disiapkan untuk membiayai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Anggota Komisi VI DPRD Kaltara, Supaad Hadianto, mengatakan alokasi tersebut merupakan hasil pembahasan kemampuan keuangan daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027. Dari anggaran yang tersedia, pemerintah provinsi diperkirakan mampu membiayai sekitar 12 ribu hingga 13 ribu peserta.
“BPJS ini bagian terpenting dari kehidupan kita sehari-hari karena menyangkut kesehatan. Ada tiga kriteria pembiayaan, yakni PBI JKN yang ditanggung pemerintah pusat, BPJS mandiri yang dibayar peserta sendiri, serta PBI pemerintah daerah yang dijamin melalui APBD provinsi maupun kabupaten/kota,” jelas Supaad saat melaksanakan reses di Tarakan, Sabtu (14/11/2026).
Dia menerangkan, pembiayaan PBI melalui APBD provinsi sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah. Besaran anggaran yang dapat dialokasikan setiap tahun turut menentukan jumlah masyarakat yang bisa mendapatkan dukungan pembayaran iuran dari pemerintah daerah.
Dalam pembahasan anggaran 2027, Pemprov Kaltara menyiapkan Rp6,14 miliar untuk pembiayaan tersebut. Supaad menyebut angka itu diperkirakan dapat menjangkau 12 ribu hingga 13 ribu masyarakat Kaltara.
“Untuk tahun 2027, APBD kita hanya bisa meng-cover Rp6,14 miliar. Kalau dikalkulasikan atau dibagi, sekitar 12 sampai 13 ribu masyarakat Kaltara yang bisa dibiayai APBD provinsi. Angka itu sesuai kemampuan pemerintah setelah pembahasan KUA-PPAS,” ungkapnya.
Supaad mengakui dirinya sebelumnya berharap pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran lebih besar. Namun, hasil pembahasan bersama dalam penyusunan anggaran menunjukkan kemampuan keuangan daerah berada pada angka tersebut.
Dia mendorong pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar dukungan terhadap jaminan kesehatan dapat berjalan lebih optimal. Menurutnya, setiap daerah memiliki ruang untuk mengambil peran sesuai kapasitas APBD masing-masing.
“Harapan saya kemarin pemerintah bisa menganggarkan lebih besar. Namun setelah kita bahas di KUA-PPAS, memang kemampuan pemerintah provinsi saat ini Rp6,14 miliar. Masyarakat yang belum ter-cover di provinsi coba berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota,” tuturnya.
Lebih lanjut, Supaad menilai koordinasi antarpemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan program PBI JKN. Komunikasi yang terbangun antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat memperjelas pembagian pembiayaan berdasarkan kemampuan masing-masing daerah.
“Sehingga nanti bisa divalidasi semua. Mana yang bisa dibantu lewat provinsi, mana yang bisa dibantu oleh kabupaten/kota. Ini kan masalah data, apalagi sekarang datanya adalah data secara nasional,” pungkasnya. (*/saf)










