TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi Kalimantan Utara (Kaltara) memuat pengaturan yang mencakup penyediaan buku, pengembangan muatan lokal, pembinaan pelaku perbukuan hingga pengawasan dan pendanaan. Regulasi tersebut disusun dalam 11 bab dan 23 pasal.
Ketua Pansus IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menjelaskan penyusunan Ranperda tidak hanya mengatur ketersediaan bahan bacaan. Substansinya juga mencakup rangkaian kegiatan perbukuan, mulai dari produksi, penyediaan, distribusi, pemanfaatan hingga pelestarian buku.
“Ruang lingkup pengaturannya cukup luas. Kami membahas penyediaan buku teks dan nonteks, buku muatan lokal, pelestarian naskah kuno, pembinaan pelaku perbukuan, sampai pengembangan budaya literasi. Seluruh bagian itu saling berkaitan dalam membangun ekosistem perbukuan di Kaltara,” ujar Syamsuddin.
Dalam rancangan tersebut, buku teks dan nonteks diarahkan memiliki mutu yang baik, terjangkau, serta sesuai kebutuhan pembaca. Pengembangan buku muatan lokal juga dimasukkan untuk memperkuat pengetahuan mengenai sejarah, bahasa, potensi, dan kearifan lokal Kaltara.
Ranperda turut mengatur penerbitan serta pelestarian buku langka dan naskah kuno sebagai bagian dari warisan intelektual dan kebudayaan daerah. Pembinaan pelaku perbukuan mencakup penulis, penerjemah, editor, ilustrator, penerbit, pencetak, serta unsur pendukung lainnya.
Syamsuddin menyampaikan penyusunan regulasi tersebut telah melewati pembahasan sejak Februari hingga Agustus 2026. Tahapannya mencakup pembahasan internal, penyamaan persepsi bersama Biro Hukum dan perangkat daerah terkait, pembahasan materi pasal demi pasal, harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum, serta fasilitasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
“Pembahasannya dilakukan bertahap, mulai dari penyamaan persepsi sampai pendalaman setiap pasal. Kami juga melibatkan tim pakar dan pihak INOVASI untuk memberikan masukan terhadap substansi Ranperda. Proses ini dilakukan agar rumusan yang disusun memiliki dasar hukum dan bisa diterapkan sesuai kebutuhan daerah,” katanya.
Landasan penyusunan Ranperda mengacu pada Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019. Regulasi tersebut memberikan ruang bagi pemerintah provinsi dalam menetapkan kebijakan pengembangan budaya literasi.
Selain pengaturan teknis perbukuan, rancangan regulasi juga memuat penguatan kolaborasi pemerintah, satuan pendidikan, perpustakaan, komunitas, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Pengawasan penyelenggaraan perbukuan serta pengaturan pendanaan turut dimasukkan sebagai bagian dari substansi kebijakan.
“Regulasi ini diharapkan bisa memberikan arah yang jelas bagi pengembangan perbukuan dan budaya literasi di Kaltara. Pelaksanaannya nanti melibatkan banyak pihak, sehingga pembagian peran dan koordinasi antarlembaga juga menjadi bagian penting dalam penerapan kebijakan,” pungkasnya. (*/saf)
