TARAKAN, Headlinews.id – Penyusunan sejumlah peraturan daerah (perda) di Kalimantan Utara diarahkan untuk melibatkan kalangan akademisi. DPRD Kaltara berencana menggandeng Universitas Borneo Tarakan (UBT) dalam penyusunan kajian akademis sebagai tahapan awal sebelum regulasi dibahas lebih lanjut.
Rencana tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, saat menggelar reses di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026). Pertemuan itu dihadiri sejumlah ketua RT, tokoh masyarakat, dan warga yang turut menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan masing-masing.
Syamsuddin mengatakan, pertemuan dengan masyarakat tidak sebatas membicarakan pembangunan dan kondisi keuangan daerah. Sejumlah agenda legislasi DPRD juga menjadi bahan diskusi, termasuk evaluasi perda yang sudah diberlakukan serta rencana regulasi baru.
“Jadi, tadi kami juga berdiskusi mengenai perda yang sudah berjalan dan beberapa perda yang masuk dalam rencana pembahasan. Ada yang nantinya akan kami bahas lebih lanjut, bahkan ada kemungkinan dibentuk pansus. Tentu semuanya harus dipersiapkan, tidak bisa langsung masuk pembahasan tanpa melihat kebutuhan dan dasar penyusunannya,” kata Syamsuddin.
Terkait persiapan regulasi baru, ia menyebut kajian akademis menjadi salah satu tahapan yang akan dilakukan. DPRD berencana melibatkan perguruan tinggi agar materi perda memiliki dasar kajian yang sesuai dengan persoalan dan kebutuhan daerah.
“Untuk kajian akademisnya, kami berencana bekerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan. Jadi, nanti kami koordinasikan dengan pihak kampus untuk membantu penyusunan kajiannya. Setelah tahapan itu selesai, baru kita lanjutkan ke proses pembahasan perda di DPRD,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, persoalan sosial juga mendapat ruang pembahasan. Salah satu masukan yang mengemuka berkaitan dengan pendidikan moral generasi muda serta pentingnya pengawasan di lingkungan masyarakat.
Menurut Syamsuddin, persoalan sosial tidak bisa dilepaskan dari peran keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan warga menjadi gambaran mengenai kondisi yang berkembang di lapangan dan dapat menjadi bahan pembahasan dalam menentukan arah kebijakan.
“Masukan seperti ini penting bagi kami. Ada persoalan yang mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya cukup besar bagi lingkungan masyarakat. Termasuk pendidikan moral anak-anak muda, ini tentu membutuhkan peran bersama, tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, reses memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara langsung kepada wakil rakyat. Berbagai masukan tersebut selanjutnya dapat dipetakan sesuai kewenangan DPRD, baik berkaitan dengan fungsi legislasi maupun pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Melalui pertemuan seperti ini, kami bisa mendengar langsung apa yang sedang dihadapi masyarakat. Ada persoalan pembangunan, sosial, sampai kebutuhan terhadap regulasi. Semua masukan itu kami catat dan menjadi bahan untuk dibahas sesuai kewenangan DPRD,” tutup Syamsuddin. (*/saf)
