TARAKAN, Headlinews.id – Sejumlah organisasi masyarakat asal Sulawesi Selatan di Tarakan mengusulkan dukungan operasional untuk kegiatan organisasi serta bantuan bagi rumah ibadah saat agenda reses, Jumat (13/11/2026).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, menerima masukan itu dalam pertemuan bersama tokoh masyarakat, pemuda, serta perwakilan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), KKBM, IPPM, dan Ikatan Wanita Sulawesi Selatan (IWSS).
“Pertemuan seperti ini menjadi ruang untuk saling mengenal lebih dekat dan membangun hubungan yang baik. Kita berasal dari latar belakang berbeda, tetapi memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga suasana Tarakan tetap aman dan kondusif,” ujar Syamsuddin.
Menurut dia, pertemuan lintas organisasi juga menjadi ruang untuk merawat hubungan antarkelompok masyarakat. Terlebih, dinamika sosial dan politik membutuhkan komunikasi yang baik agar perbedaan pandangan tidak mengganggu kerukunan yang telah terbangun.
“Soliditas masyarakat harus terus dirawat. Jangan sampai perbedaan pilihan atau pandangan membuat hubungan kekeluargaan renggang. Komunikasi yang baik akan membantu kita menjaga persatuan di Tarakan,” katanya.
Dalam sesi dialog, perwakilan organisasi menyampaikan kebutuhan masing-masing, mulai dari dukungan operasional kegiatan hingga bantuan rumah ibadah. Usulan itu berkaitan dengan keberlangsungan aktivitas organisasi dan kebutuhan fasilitas keagamaan di lingkungan masyarakat.
Syamsuddin mengatakan seluruh masukan telah dicatat untuk menjadi bahan pembahasan lebih lanjut. Pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kewenangan DPRD, ketersediaan anggaran, serta mekanisme pengajuan yang berlaku.
“Semua usulan yang disampaikan sudah saya catat. Nanti akan dilihat peluangnya dan disesuaikan dengan aturan serta mekanisme yang ada. Kami akan mengupayakan agar aspirasi masyarakat bisa masuk dalam pembahasan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Ia juga mengajak organisasi masyarakat menjaga komunikasi secara berkelanjutan, sehingga berbagai persoalan di lingkungan warga dapat disampaikan dan dibicarakan bersama tanpa harus menunggu agenda reses berikutnya.
“Silaturahmi seperti ini jangan hanya dilakukan saat reses. Komunikasi harus tetap berjalan. Kalau ada persoalan di lingkungan masyarakat, sampaikan agar bisa dibicarakan dan dicarikan jalan keluarnya bersama,” tandasnya. (*/saf)
