TARAKAN, Headlinews.id – Keberadaan tiang beton milik PT PLN (Persero) di area teras rumah warga di Jalan Sebengkok Waru, Tarakan, berujung pada tuntutan kompensasi. Tiga ahli waris almarhum H. Ismail, yakni Siti Fatimah, Mohammad Saly, dan Ardy, melalui kuasa hukumnya, Nunung Tri Sulistiawati, meminta PLN memindahkan tiang tersebut sekaligus membayar ganti rugi atas penggunaan tanah yang disebut berlangsung tanpa izin sejak sebelum 2018.
Ketiga ahli waris tersebut merupakan pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1326 dengan luas 557 meter persegi.
“Persoalan ini sudah kami sampaikan sejak 2018. Keluarga klien kami datang langsung ke bagian pengaduan PLN, kemudian pada 2019 kembali menyampaikan laporan. Namun, sampai rumah dibangun, tiang itu tidak juga dipindahkan,” ungkap Nunung Tri Sulistiawati saat diwawancarai, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, tiang beton setinggi sembilan meter itu berdiri di dalam teras depan rumah dengan jarak kurang dari 50 sentimeter dari bangunan.
Upaya pengaduan juga dilakukan dengan bantuan ketua RT melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan atas nama Buyung tersebut sempat mendapat respons pada 2023 hingga 2024. Namun, bukti tangkapan layar pengaduan kini tidak lagi tersimpan.
“Pengaduan tidak hanya dilakukan dengan datang langsung ke kantor PLN. Keluarga juga pernah meminta bantuan melalui ketua RT untuk melaporkan persoalan ini menggunakan aplikasi PLN Mobile atas nama Buyung. Jadi, ada beberapa upaya yang sudah dilakukan keluarga untuk meminta tiang tersebut dipindahkan,” katanya.
Setelah sejumlah upaya tersebut tidak membuahkan penyelesaian, pihak keluarga menunjuk Nunung sebagai kuasa hukum. Somasi pertama dan terakhir dilayangkan kepada PLN pada 28 Oktober 2026 dengan Nomor 30/S.Som/Adv.NN/X/2026.
Dalam somasi tersebut, pihak keluarga mempersoalkan keberadaan tiang tanpa persetujuan pemilik tanah, perjanjian penggunaan lahan, maupun pemberian kompensasi. Kuasa hukum juga mencantumkan sejumlah dasar hukum, di antaranya Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.
“Kami meminta kompensasi karena penggunaan tanah milik klien kami tidak pernah didahului perjanjian maupun persetujuan dari pemilik lahan. Tiang itu sudah berdiri selama bertahun-tahun, sementara sampai sekarang belum ada kompensasi yang diberikan kepada keluarga,” tegas Nunung.
Perhitungan kerugian yang dicantumkan dalam somasi mencakup potensi kehilangan pemanfaatan teras, biaya perbaikan bangunan, hambatan untuk memperluas rumah, kompensasi penggunaan tanah, serta kerugian immateriel.
Total tuntutan ganti rugi mencapai Rp61.560.000. Selain pembayaran kompensasi, keluarga meminta PLN memindahkan tiang beton tersebut keluar dari bidang tanah SHM Nomor 1326 dengan seluruh biaya pemindahan ditanggung perusahaan.
“Perhitungan kerugian sudah kami cantumkan dalam somasi, mulai dari pemanfaatan teras yang terganggu, biaya perbaikan bangunan, hambatan untuk memperluas rumah, hingga kerugian immateriel. Total tuntutan yang kami ajukan sebesar Rp61.560.000,” paparnya.
Nunung menyebut, PLN kemudian memberikan tanggapan melalui surat Nomor 0474/STH.01.03/F14080100/2026 tertanggal 5 November 2026. Dalam surat itu, PLN menyampaikan sedang melakukan penelusuran dokumen arsip terkait teknis jaringan dan catatan pelayanan atas pengaduan yang dimaksud.
Kemudian PLN juga mengusulkan pemeriksaan lapangan bersama melalui koordinasi ULP Tarakan. Perusahaan meminta pihak pemilik lahan menyerahkan salinan sertifikat hak milik, dokumen yang menunjukkan kedudukan para pihak, informasi batas tanah, serta dokumen pengaduan terdahulu apabila masih tersedia.
Menanggapi surat tersebut, Nunung kembali menyurati PLN pada 11 November 2026. Pihaknya menyatakan menyetujui pemeriksaan lapangan bersama, tetapi meminta kegiatan itu segera dijadwalkan paling lambat 14 hari kerja sejak surat diterima.
“Kami sudah menerima tanggapan dari PLN. Manajer PLN juga sempat datang langsung ke rumah klien kami untuk menyerahkan surat jawaban atas somasi. Kami sudah memberikan tanggapan lagi dan menyatakan bersedia dilakukan pemeriksaan lapangan bersama,” ujarnya.
Ia juga meminta hasil pemeriksaan mencantumkan titik koordinat tiang, luas tanah yang terdampak, serta jenis jaringan listrik yang terpasang. Selain itu, pihaknya tetap meminta PLN memberikan kompensasi dan menyampaikan tawaran penyelesaian secara tertulis.
“Kami meminta pemeriksaan lapangan dilakukan secara bersama-sama agar persoalan ini bisa dilihat secara jelas. Dalam pemeriksaan itu harus dicantumkan titik koordinat tiang, luas tanah yang terdampak, serta jenis jaringan listrik yang terpasang. Kami juga meminta ada tawaran penyelesaian secara tertulis,” katanya.
Nunung mengungkapkan, hingga saat ini tiang listrik tersebut masih berdiri di area teras rumah. Jika tidak ada penyelesaian, pihaknya menyiapkan langkah hukum lanjutan berupa gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tarakan. Pengaduan kepada Ombudsman RI juga menjadi opsi yang akan ditempuh terkait pelayanan dan penanganan laporan warga.
“Kalau persoalan ini tidak ditindaklanjuti dan tidak ada penyelesaian yang jelas, kami akan menempuh langkah hukum. Kami bisa mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tarakan dan melaporkan persoalan pelayanan ini kepada Ombudsman,” tegasnya. (saf)
