TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Penyusunan anggaran Kalimantan Utara tahun 2027 diarahkan agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Pengalokasian belanja juga diharapkan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga setiap program memiliki sasaran dan manfaat yang jelas.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., mengatakan kebijakan anggaran harus disusun dengan melihat kebutuhan di seluruh wilayah Kaltara. Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltara telah menjadi landasan untuk melanjutkan penyusunan RAPBD tahun mendatang.
“Penyusunan APBD 2027 harus mengacu pada kebutuhan daerah dan kepentingan masyarakat. Program yang direncanakan pemerintah harus memiliki sasaran jelas, sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan secara tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Utara,” ujar Achmad.
Menurut dia, sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga tetap membutuhkan ruang dalam kebijakan belanja daerah. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta peningkatan pelayanan publik merupakan bidang yang harus diperhitungkan dalam penentuan program prioritas.
Selain menentukan sektor penerima anggaran, ketepatan penggunaan belanja juga menjadi bagian yang harus dicermati. Setiap program perlu memiliki perencanaan terukur agar pelaksanaannya tidak sekadar memenuhi target penyerapan, tetapi menghasilkan capaian yang dapat dirasakan masyarakat.
“Setiap alokasi anggaran harus diperhitungkan secara matang. Jangan sampai anggaran terserap untuk kegiatan yang dampaknya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Hasil pembangunan harus bisa diukur dari manfaat yang diterima warga,” katanya.
Pembahasan anggaran juga berkaitan dengan kemampuan fiskal daerah. Pemerintah provinsi harus memperhitungkan pendapatan yang tersedia sebelum menentukan besaran belanja, termasuk menyesuaikan rencana program dengan kondisi keuangan serta kebutuhan masing-masing wilayah.
DPRD memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan dalam proses tersebut. Pembahasan bersama pemerintah daerah diharapkan menghasilkan susunan anggaran yang realistis, dengan tetap memberikan ruang bagi program prioritas dan pelayanan kepada masyarakat.
“DPRD dan pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab bersama dalam menentukan arah pembangunan daerah. Pembahasan anggaran harus dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan di lapangan,” ungkap Achmad.
Setelah kesepakatan KUA-PPAS, tahapan penyusunan berlanjut pada pembahasan RAPBD 2027. Pada tahap ini, rincian program dan alokasi belanja akan dicermati agar selaras dengan kebijakan umum serta prioritas plafon anggaran yang telah disepakati.
Achmad berharap APBD tahun mendatang dapat menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Kaltara. Penggunaan anggaran juga harus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan pembangunan.
“Anggaran daerah harus benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan. Kami berharap APBD 2027 dapat menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Utara,” tutupnya. (*/saf)
