TANJUNG SELOR, Headlinews.id– Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2026 menjadi instrumen utama Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam mempercepat sertifikasi aset tanah milik daerah yang hingga kini masih belum sepenuhnya memiliki kepastian hukum.
Upaya tersebut diarahkan untuk menuntaskan ribuan bidang tanah aset pemerintah daerah yang masih belum bersertifikat, sekaligus memperkuat sistem pengamanan aset agar tidak menimbulkan persoalan hukum di masa mendatang.
Dari sekitar 1.600 bidang tanah aset Pemkab Bulungan, baru sekitar 400 bidang yang telah memiliki sertifikat resmi.
Bupati Bulungan, Syarwani menyampaikan percepatan sertifikasi aset merupakan bagian dari pembenahan tata kelola aset daerah yang harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
“Sertifikasi aset tanah daerah menjadi fondasi penting dalam menjaga kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pemerintahan,” kata Syarwani, Senin (26/1/2026).
Ia menegaskan, masih besarnya jumlah aset tanah yang belum bersertifikat membutuhkan perhatian serius, mengingat aset tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kepentingan daerah.
“Bidang tanah yang belum memiliki legalitas berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Karena itu, proses penertiban harus dipercepat,” ujarnya.
Syarwani menjelaskan, melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Pemkab Bulungan telah melakukan inventarisasi aset secara bertahap. Dari hasil pendataan sementara, sekitar 600 bidang tanah telah dinyatakan siap secara administratif untuk diusulkan dalam program PTSL tahun 2026.
“Data awal menunjukkan ratusan bidang tanah telah memenuhi persyaratan dan siap diusulkan untuk proses sertifikasi melalui PTSL,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengusulan sejak awal tahun agar proses sertifikasi dapat berjalan lebih optimal, mengingat tahapan PTSL memerlukan waktu yang cukup panjang.
“Perencanaan yang matang dari awal akan membantu kelancaran proses, terutama pada tahap pengukuran dan verifikasi,” ucap Syarwani.
Pelaksanaan PTSL 2026 di Kabupaten Bulungan direncanakan memanfaatkan teknologi foto udara untuk mempercepat pemetaan bidang tanah. Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas menjadi wilayah prioritas dalam tahap awal pelaksanaan program tersebut.
“Pemanfaatan foto udara, salah satu solusi untuk mempercepat pemetaan aset, terutama di wilayah dengan jumlah bidang tanah yang cukup besar,” terangnya.
Selain aset milik pemerintah daerah, Pemkab Bulungan juga mendorong agar aset sosial dan keagamaan, termasuk rumah ibadah, dapat diakomodasi dalam program PTSL agar memiliki kepastian hukum yang jelas.
“Perlindungan hukum terhadap aset sosial dan keagamaan juga penting, agar pemanfaatannya ke depan lebih aman dan tertib,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Bulungan, Muhammad Eka Diana menyampaikan bahwa pada tahun 2025 pihaknya telah menyelesaikan sertifikasi aset Pemkab Bulungan melalui program PTSL.
“Pada tahun lalu, sertifikat aset daerah yang disiapkan berjumlah lebih dari seratus bidang, dan sebagian besar telah diserahkan kepada pemerintah daerah,” ungkap Eka Diana.
Ia menambahkan, hingga kini BPN Bulungan masih menunggu usulan resmi dari Pemkab Bulungan untuk program sertifikasi aset tahun 2026, sembari terus membuka ruang koordinasi lintas instansi.
“Sepanjang usulan disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku, proses sertifikasi siap untuk ditindaklanjuti,” tutupnya. (rn)
