TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Kondisi Jembatan Sei Kayan yang mengalami kerusakan di beberapa titik, membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mengeluarkan kebijakan untuk pembatasan tonase kendaraan yang melintas sejak beberapa hari terakhir.
Namun, kebijakan pembatasan ini malah dikhawatirkan akan mengganggu distribusi berbagai kebutuhan masyarakat. Pasalnya, distribusi bahan pokok di sejumlah daerah masih bergantung dengan akses Jembatan Sei Kayan.
“Makanya, kalau jembatan tidak ditangani secepat mungkin, dikhawatirkan akan mengganggu distribusi ke beberapa daerah yang hanya bisa di akses melalui jalur darat. Mulai dari Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG hingga bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Kamis (6/3/2025).
Syarwani mengakui, pasca insiden tertabraknya Jembatan Sungai Kayan oleh kapal tongkang pada Sabtu (1/3/2025) lalu, didapati sejumlah kerusakan. Diantaranya, terhadap bangunan struktur jembatan yang mengalami pergeseran. Selain itu, ditemukan juga adanya deformasi pada rangka baja jembatan, pelepasan baut penyambung di beberapa titik serta retakan pada plat lantai jembatan.
Sehingga, dikhawatirkan kerusakan yang terjadi bisa menjadi lebih parah jika tetap dipaksakan sebagai akses utama untuk kendaraan dengan tonase besar. Diketahui pembatasan tonase kendaraan diatas 8 ton sementara waktu dilarang melintas dengan alasan keselamatan ini dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
“Tentu ini menjadi khawatir kita. Apalagi, salah satu yang paling krusial adalah distribusi terhadap bahan pokok, BBM dan gas itu. Ketika akses ini mengalami gangguan, seperti ini Itu pasti akan berdampak pada ketersediaannya yang ada di sekatak, Tanjung Palas Utara atau bisa saja beberapa kabupaten yang lain,” tandasnya.
Ia mengungkapkan, kendaraan pengangkut kebutuhan pokok, BBM dan gas elpiji menggunakan truk dengan tonase berat. Sehingga, meski kerusakan tidak signifikan, namun dengan kebijakan pembatasan ini cukup mengganggu distribusi pasokan.
“Solusinya harus di lansir atau bisa ganti kendaraan. Itu kan pasti memakan waktu lagi dan tentunya ada biaya tambahan,” pungkasnya.
Selain itu, demi lancarnya arus mudik nanti, ia juga mendorong agar percepatan penanganan bisa dilakukan kementerian terkait. Sehingga bisa diselesaikan sebelum memasuki arus mudik lebaran,
“Makanya, kami minta pihak terkait untuk segera melakukan perbaikan, jadi bisa secepatnya selesai dan mudah-mudahan sebelum lembaran itu bisa normal kembali seperti sebelum ada kejadian kemarin selesai sebelum memasuki lebaran Idulfitri 1446 H,” tuturnya. (*/rn)
