TARAKAN, Headlinews.id – Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) 2027 mulai dipersiapkan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara menjadwalkan rapat Dewan Pengupahan Provinsi pada Jumat (13/11/2026) untuk membahas mekanisme pengambilan keputusan sembari menunggu petunjuk teknis pemerintah pusat.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disnakertrans Kaltara H. Asnawi, S.Sos., M.Si. mengatakan, rapat tersebut akan melibatkan sejumlah unsur, mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS), Biro Hukum, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, perwakilan pengusaha, serikat pekerja hingga kalangan akademisi.
“Jumat nanti kami mengadakan rapat Dewan Pengupahan Provinsi. Salah satu yang dibahas adalah persiapan tata tertib dalam pengambilan keputusan. Sambil berjalan, kami juga menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai mekanisme dan perhitungan upah minimum,” kata Asnawi, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, pembahasan awal diperlukan agar seluruh unsur Dewan Pengupahan memiliki pemahaman yang sama sebelum masuk pada penentuan besaran kenaikan. Petunjuk teknis dari pemerintah pusat masih ditunggu, terutama terkait formula perhitungan UMP 2027.
Asnawi menyebutkan, data pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari BPS akan menjadi salah satu bahan pertimbangan. BPS juga merupakan bagian dari Dewan Pengupahan yang akan menyampaikan angka resmi dalam proses pembahasan.
“Alhamdulillah, berdasarkan laporan dari BPS dan BI tadi ada peningkatan. Tetapi untuk angka riil pertumbuhan ekonomi dan inflasi, nanti BPS yang menyampaikan karena mereka juga salah satu unsur dalam Dewan Pengupahan,” ujarnya.
Dia mengaku berharap kenaikan UMP tahun depan bisa lebih tinggi. Namun, besaran akhirnya tetap harus mengikuti ketentuan dan formula yang ditetapkan pemerintah.
“Kalau ditanya keinginan pribadi, saya berharap kenaikannya bisa lebih tinggi, bahkan kalau memungkinkan melampaui Kebutuhan Hidup Layak. Tetapi kita tetap memiliki aturan dan mekanisme yang harus diikuti. Tidak bisa menentukan besaran kenaikan berdasarkan keinginan sendiri,” tuturnya.
Asnawi menjelaskan, formula pengupahan tahun depan menggunakan istilah indeks tertentu dalam perhitungan. Rentang indeks tersebut menjadi salah satu variabel yang harus diperhatikan bersama kondisi ekonomi daerah. Disnakertrans belum dapat memperkirakan angka kenaikan sebelum petunjuk teknis diterima.
“Kami belum bisa memastikan berapa kenaikannya karena petunjuk teknis dari pusat belum diterima. Kalau nanti ada ketentuan mengenai indeks tertentu yang digunakan dalam perhitungan, tentu itu yang akan menjadi pedoman dalam pembahasan,” katanya.
Berdasarkan catatan Asnawi, sejak Kaltara terbentuk, UMP provinsi selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Salah satu kenaikan yang masih diingatnya mencapai 5 persen. Namun, dia belum dapat menyebutkan angka kenaikan tertinggi maupun terendah selama periode tersebut.
“Sejak Kaltara terbentuk, UMP selalu mengalami kenaikan. Saya ingat pernah ada kenaikan sebesar 5 persen, tetapi untuk angka kenaikan paling rendah dan paling tinggi harus melihat kembali data yang ada,” ungkapnya.
Penetapan UMP juga akan menjadi acuan bagi kabupaten dan kota dalam menyusun upah minimum kabupaten (UMK). Asnawi menegaskan, besaran UMK tidak boleh berada di bawah UMP provinsi.
Selain membahas penetapan upah, Disnakertrans juga menjalankan pengawasan terhadap pemenuhan hak pekerja di perusahaan. Asnawi menyebut terdapat 36 norma ketenagakerjaan yang menjadi bagian dari pengawasan, dengan beberapa aspek utama seperti pembayaran upah, kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta keselamatan dan kesehatan kerja.
“Dari 36 norma pengawasan itu, saya selalu menekankan tiga hal, yaitu pembayaran upah, perlindungan pekerja melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta keselamatan dan kesehatan kerja,” jelasnya.
Terkait pembayaran upah minimum, Asnawi menyebut sejauh ini belum menerima laporan maupun temuan pengawas mengenai perusahaan yang membayar pekerja di bawah ketentuan. Namun, dia mengakui terdapat perusahaan yang menghitung pembayaran dengan menggabungkan upah pokok dan komponen lain, seperti uang kehadiran.
“Memang ada perusahaan yang menghitung upah pokok kemudian menambahkan uang kehadiran atau komponen lainnya. Struktur pembayaran yang benar adalah upah pokok ditambah tunjangan-tunjangan lainnya. Ada perusahaan yang menggunakan komponen kehadiran untuk memenuhi jumlah pembayaran setara upah minimum. Itu yang kami temukan selama ini,” paparnya.
Dia juga membuka kemungkinan masih ada pekerja yang belum menyampaikan laporan ketika mengalami persoalan pembayaran upah. Informasi dari pekerja maupun masyarakat yang diterimanya akan diteruskan kepada pengawas ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti.
“Saya tidak menutup kemungkinan ada pekerja yang mengalami persoalan pembayaran upah tetapi belum melaporkannya. Kalau saya bertemu masyarakat atau pekerja, terkadang saya tanyakan juga. Informasi yang saya dapatkan kemudian saya sampaikan kepada pengawas,” pungkasnya. (rs)
