TARAKAN, Headlinews.id – Persoalan legalitas, keterbatasan akses pembiayaan, hingga perlindungan usaha masih dihadapi pelaku usaha mikro dalam mengembangkan bisnisnya. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempertemukan sejumlah instansi pemerintah, lembaga keuangan, serta penyedia layanan perlindungan usaha dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Kalimantan Utara, Rabu (11/11).
Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, mengatakan festival tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem usaha mikro agar mampu tumbuh, berkembang, naik kelas, dan berkelanjutan. Penguatan dilakukan dengan menghubungkan pelaku usaha dengan fasilitas pemerintah, mulai dari pengurusan legalitas hingga pembiayaan dan pemasaran.
“Ini bagian dari rangkaian pembinaan UMKM agar tumbuh, berkembang, naik kelas, dan berkelanjutan. Kita ingin usaha mikro diperkuat lebih dulu, kemudian berkembang menjadi usaha kecil dan menengah, sehingga bisa ikut masuk dalam rantai pasok dan mendukung program hilirisasi,” ujar Helvi.
Festival yang mengangkat tema Legal, Terlindungi, Berdaya tersebut menargetkan partisipasi 1.000 pengusaha UMKM. Kegiatan ini menghadirkan fasilitasi legalitas dan perlindungan, booth layanan, pameran produk UMKM daerah, talkshow, dialog bersama Wamen UMKM, serta pemeriksaan kesehatan gratis.
Layanan legalitas yang disediakan mencakup pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, pendaftaran merek, pendirian perseroan perorangan, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SP-PIRT), izin edar BPOM, hingga SNI Bina-UMK. Pelaku usaha juga memperoleh ruang konsultasi untuk membahas kebutuhan pengembangan usaha.
Pada aspek perlindungan dan pembiayaan, festival melibatkan Bankaltimtara, lembaga perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Jamkrindo, Askrindo, BPJS Ketenagakerjaan, serta BP Tapera. Materi yang disampaikan mencakup akses permodalan, jaminan kredit, perlindungan tenaga kerja, dan program perumahan rakyat.
Helvi menjelaskan, kolaborasi lintas lembaga dibutuhkan agar pelaku UMKM tidak menghadapi layanan secara terpisah. Pemerintah juga mendorong penguatan SAPA UMKM, optimalisasi dan perluasan PTSP UMKM daerah, serta sinkronisasi data agar fasilitasi bagi pengusaha mikro dapat berjalan lebih terarah.
“Nah, inilah yang kita upayakan, bagaimana semua layanan ini menjadi satu kesatuan kolaborasi. Kita hadirkan pihak yang menangani legalitas, perizinan, sertifikasi halal, pembiayaan, hingga perlindungan usaha,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Helvi turut mengungkapkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Utara telah mencapai sekitar Rp640 miliar. Dengan waktu efektif sekitar dua bulan tersisa pada 2026, ia memperkirakan realisasi Rp800 miliar sudah menjadi capaian yang baik, sementara Rp1 triliun menjadi angka yang diharapkan dapat dikejar.
“Data yang ada, sekitar Rp640 miliar KUR sudah disalurkan di Kalimantan Utara. Masih ada waktu efektif kurang lebih dua bulan. Kalau bisa mencapai Rp1 triliun tentu sangat baik, tetapi dengan kondisi sekarang, Rp800 miliar saja sudah menjadi prestasi yang luar biasa,” ungkapnya.
Ia menyebut akses pembiayaan masih menjadi persoalan klasik bagi pelaku usaha. Helvi mengatakan pemerintah telah mendorong lembaga penyalur KUR, termasuk Himbara dan Bankaltimtara, agar memperluas fasilitasi pembiayaan. Ia juga menyampaikan BRI menguasai sekitar 70 persen alokasi KUR dan telah menandatangani kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM.
Selain KUR, pemerintah turut mendorong pembiayaan bagi kelompok ultra mikro. Helvi menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pembiayaan ultra mikro dengan bunga 8 persen, dari kisaran bunga sebelumnya sebesar 24 hingga 28 persen.
“Arahan Pak Presiden jelas, untuk ultra mikro itu ada pembiayaannya. Bahkan beliau menyampaikan, bunga yang sebelumnya 24 sampai 28 persen harus memberikan 8 persen kepada ultra mikro. Nah, itu yang harus kita lakukan,” ujarnya.
Penguatan ekosistem UMKM juga diarahkan sesuai potensi ekonomi daerah. Helvi menyebut sektor pertanian, perikanan, industri kreatif, industri makanan, dan pariwisata sebagai bidang yang dapat dipetakan untuk mendukung pengembangan usaha di Kaltara. Pemetaan tersebut telah dibicarakan bersama gubernur dan wali kota agar pelaku usaha dapat mengakses fasilitas pemerintah serta memperluas pasar.
Dalam rangkaian festival, sejumlah pelaku UMKM juga menerima manfaat berupa sertifikat NIB, halal, merek, PT perorangan, SP-PIRT, izin edar BPOM, dan SNI Bina-UMK. Penyerahan manfaat turut mencakup penerima KUR dari sejumlah bank, bantuan modal pengembangan usaha dari Jamkrindo, asuransi dari Askrindo dan BRINS, serta santunan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan.
Helvi berharap informasi mengenai fasilitas pemerintah tersebut dapat menjangkau pelaku UMKM hingga luar Tarakan. Sosialisasi dan koordinasi aktif dibutuhkan agar pengusaha dari kelompok ultra mikro, mikro, kecil, hingga menengah dapat memanfaatkan layanan yang telah disediakan.
“Kami berharap sahabat media juga melakukan sosialisasi hal ini kepada UMKM, sehingga UMKM mulai dari ultra mikro, mikro, kecil, sampai menengah mendapatkan hak mereka sesuai dengan fasilitas yang sudah disiapkan pemerintah,” tutup Helvi. (saf)
