TARAKAN, Headlinews.id – Program Sekolah Rakyat di Kota Tarakan telah berjalan sejak Tahun 2025 lalu, namun jumlah siswa yang terdaftar hingga kini masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah. Saat ini, kegiatan belajar mengajar masih menumpang di fasilitas milik Pemerintah Kota Tarakan, di gedung UPTD Lembaga Latihan Kerja (LLK) Tarakan yang berada di Kelurahan Kampung Enam.
Kepala Dinas Sosial Tarakan, Arbain, mengatakan target awal program tersebut menampung 150 siswa SD dan 50 siswa SMP. Namun hingga saat ini, jumlah peserta didik baru mencapai 69 orang, terdiri dari 42 siswa SD dan 27 siswa SMP.
“Target awalnya memang 150 siswa SD dan 50 siswa SMP. Tapi sampai hari ini jumlahnya masih berubah-ubah, dan sekarang totalnya baru 69 siswa. Artinya memang belum sesuai dengan target yang kita harapkan,” ujarnya, (27/4/2026).
Menurut Arbain, kondisi tersebut tidak lepas dari momentum pembukaan program yang berbarengan dengan pendaftaran sekolah umum.
Dalam situasi itu, ketidakpastian jadwal operasional Sekolah Rakyat turut memengaruhi minat masyarakat. Kekhawatiran anak tidak mendapatkan sekolah menjadi pertimbangan utama. Banyak warga kurang mampu akhirnya memilih jalur sekolah formal karena dinilai lebih pasti pada saat itu.
“Waktu Sekolah Rakyat dibuka, sekolah umum sudah lebih dulu buka pendaftaran. Kami juga belum bisa memastikan waktu itu apakah program ini benar-benar berjalan, jadi masyarakat khawatir anaknya tidak sekolah dan akhirnya mendaftar ke sekolah umum,” jelasnya.
Meski demikian, peluang untuk berpindah ke Sekolah Rakyat tetap terbuka. Hanya saja, proses administrasi yang harus dilalui membuat tidak semua orang tua bersedia mengurus perpindahan tersebut.
Sejauh ini, baru beberapa siswa yang mengajukan perpindahan dan sedang dalam proses penyesuaian data.
“Secara aturan boleh pindah, tapi prosesnya memang agak repot. Ada sekitar delapan sampai sembilan anak yang ingin pindah dan kami bantu, tetapi tidak mudah secara administrasi,” katanya.
Selain itu, sistem asrama juga menjadi tantangan, khususnya bagi siswa usia dini yang belum siap berpisah dengan orang tua dalam waktu lama.
Kondisi ini tidak hanya dirasakan anak, tetapi juga orang tua yang belum sepenuhnya siap melepas anaknya untuk tinggal di lingkungan sekolah. Seluruh kebutuhan siswa sebenarnya telah disediakan, mulai dari konsumsi, tempat tinggal, hingga perlengkapan belajar. Namun aspek emosional tetap menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan keluarga.
“Untuk anak SD kelas awal, mereka masih sulit berpisah dengan orang tuanya. Orang tua juga kadang belum siap melepas, walaupun sebenarnya semua kebutuhan di Sekolah Rakyat sudah ditanggung negara,” ungkap Arbain.
Ia menegaskan, kendala tersebut lebih bersifat psikologis dibandingkan fasilitas. Pemerintah terus melakukan pendekatan agar orang tua memahami bahwa lingkungan sekolah aman dan mendukung perkembangan anak.
“Kami terus meyakinkan anak-anak di sana aman, ada pendamping yang mengawasi siang dan malam. Jadi dari sisi fasilitas sebenarnya sudah siap, tinggal bagaimana masyarakat bisa lebih percaya,” tambahnya.
Seiring waktu, kondisi siswa mulai menunjukkan perubahan. Anak-anak yang awalnya kesulitan beradaptasi kini mulai terbiasa dengan lingkungan sekolah dan aktivitas yang dijalankan.
Aktivitas tambahan di luar pembelajaran, termasuk kegiatan keagamaan dan pembinaan, turut membantu proses penyesuaian tersebut.
“Sekarang sudah mulai lebih tertib. Aktivitas mereka juga bertambah, dan keluhan-keluhan di awal sudah mulai berkurang. Anak-anak sudah mulai menyesuaikan diri,” tandasnya. (saf)
