TANJUNG SELOR, Headlinews.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada masyarakat, meski mengalami tekanan akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Situasi ini menuntut strategi fiskal yang lebih efisien dan tepat sasaran agar pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur tetap berjalan optimal.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemprov dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.
Ia menekankan koordinasi yang erat antara legislatif dan eksekutif sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan anggaran berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kebijakan anggaran harus benar-benar berpihak pada masyarakat, meskipun TKD dari pemerintah pusat mengalami penurunan. DPRD bersama Pemprov harus berada dalam satu barisan untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal dan pembangunan infrastruktur tidak terganggu,” ujar Muddain.
Muddain menambahkan, kondisi fiskal yang menantang justru menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki efisiensi anggaran, menghapus pemborosan, serta memperkuat program-program yang menyentuh kebutuhan dasar warga.
“Situasi fiskal seperti ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Semua pihak harus bekerja agar masyarakat tidak dirugikan, terutama dalam hal layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” tambahnya.
Lebih lanjut, Muddain menegaskan DPRD Kaltara akan terus mengawal seluruh proses penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga implementasi di lapangan.
Pengawasan terhadap belanja daerah menjadi prioritas agar setiap rupiah dari APBD dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat nyata.
“Kami akan memastikan penganggaran dijalankan secara transparan dan akuntabel, sehingga program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara,” tuturnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Pemprov, DPRD, dan masyarakat dalam menyusun prioritas anggaran. Menurutnya, keterlibatan publik melalui mekanisme musyawarah dan konsultasi menjadi salah satu cara memastikan kebijakan fiskal mencerminkan aspirasi warga.
“Keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan sangat penting. Ini dilakukan tentang bagaimana setiap program menyentuh langsung kehidupan warga,” ujar Muddain. (*/saf)
