TARAKAN, Headlinews.id – Arus migrasi masuk ke Kalimantan Utara masih didominasi melalui Kota Tarakan yang menjadi pusat akses transportasi udara dan laut di wilayah utara.
Kepala BPS Tarakan, Umar Riyadi menyebut pertumbuhan penduduk di Tarakan dipengaruhi kombinasi faktor kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar daerah. Kondisi itu membuat perkembangan jumlah penduduk di Tarakan terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Kalau bicara Tarakan itu kombinasi. Antara kelahiran, kemudian migrasi masuk dibanding migrasi keluar. Jadi perkembangan penduduk Tarakan itu selalu bertambah,” ujarnya.
Menurut Umar, Tarakan selama ini menjadi titik awal masyarakat yang masuk ke Kalimantan Utara sebelum melanjutkan perjalanan ke sejumlah kabupaten lain.
Keberadaan pelabuhan dan bandara membuat mobilitas penduduk ke wilayah utara Kalimantan relatif terpusat melalui Tarakan.
“BPS tidak hanya memantau jumlah penduduk yang datang, tetapi juga melihat pola perpindahan masyarakat setelah berada di Tarakan,” katanya.
Sebagian pendatang memilih menetap, sementara lainnya melanjutkan perjalanan ke daerah lain seperti Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, hingga Malinau.
“Tarakan itu menjadi titik awal biasanya orang migrasi masuk ke Kalimantan Utara. Karena memang Tarakan punya pelabuhan dan punya bandara,” katanya.
Dalam pengamatan BPS, dua daerah yang cukup dominan memengaruhi arus migrasi ke Kalimantan Utara berasal dari Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.
Selain perpindahan masyarakat umum, dinamika penduduk juga dipengaruhi penambahan personel militer dan keluarganya di Tarakan.
“Tarakan juga menjadi daerah strategis dari sisi militer. Jadi ketika ada penambahan personel dan unit pasukan baru, itu juga mempengaruhi jumlah penduduk,” ujarnya.
Umar menjelaskan, dalam pendataan kependudukan BPS menggunakan dua pendekatan yakni de jure dan de facto. Pendekatan de jure didasarkan pada administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, sedangkan de facto melihat tempat tinggal nyata masyarakat.
Perbedaan kedua pendekatan tersebut, kata dia, cukup terlihat dalam kebutuhan pendidikan dan zonasi sekolah di Tarakan. Ada masyarakat yang secara administrasi masih tercatat di wilayah tertentu demi kebutuhan akses sekolah, padahal tempat tinggalnya sudah berpindah.
“Misalnya untuk kebutuhan sekolah favorit, ada warga yang sebenarnya tinggal di Tarakan Utara tetapi masih menggunakan alamat Tarakan Barat atau Tarakan Tengah,” katanya.
Kondisi itu menyebabkan konsentrasi administrasi penduduk masih banyak tercatat di kawasan tertentu, sementara secara riil penyebaran masyarakat sudah berkembang ke wilayah lain seperti Juwata dan Tarakan Utara.
Menurut Umar, data de facto menjadi penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan karena menggambarkan kondisi riil kebutuhan masyarakat di lapangan, termasuk untuk pembangunan sekolah dan fasilitas publik lainnya.
“Kita tidak bisa hanya berpatokan pada data administrasi. Bisa jadi kenyataannya penduduk di suatu wilayah sudah sangat padat dan membutuhkan tambahan sekolah maupun fasilitas publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, pola perpindahan penduduk biasanya mengikuti perkembangan fasilitas di suatu wilayah. Kawasan yang memiliki akses pendidikan, layanan publik, dan infrastruktur yang lengkap cenderung menjadi tujuan masyarakat untuk bermukim.
“Manusia pada akhirnya akan mendekati wilayah yang fasilitasnya lengkap. Makanya pembangunan infrastruktur itu penting untuk pemerataan sebaran penduduk,” tutupnya. (saf)
