SAMARINDA, Headlinews.id — Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa postur APBD Kaltim 2026 yang disepakati pada angka Rp15,15 triliun harus digunakan secara selektif dengan fokus pada kebutuhan utama masyarakat.
Penekanan tersebut ia sampaikan menyusul penandatanganan kesepakatan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Gubernur Kaltim, yang berlangsung pada Jumat malam.
Hasanuddin menyampaikan bahwa secara formal, APBD Kaltim 2026 diketok pada angka Rp15 triliun lebih. Namun ia mengingatkan bahwa jumlah tersebut tidak sepenuhnya dapat diandalkan sebagai angka riil, sebab serapan yang masuk ke daerah biasanya tidak mencapai 100 persen.
“APBD 2026 di angka Rp15 triliun. Alhamdulillah malam hari ini sudah sepakat antara Banggar DPRD dengan TAPD dan ditandatangani oleh Pak Gubernur. Tapi angka sebenarnya tidak sampai 15, sekitar 14 saja,” ujarnya.
Ia menjelaskan rata-rata serapan anggaran ke daerah hanya berada di kisaran 90 persen. Dengan demikian, kapasitas fiskal yang bisa benar-benar dimanfaatkan pemerintah diperkirakan berada pada nilai sekitar Rp14 triliun.
Penetapan postur APBD 2026 ini berlangsung di tengah kondisi menurunnya pendapatan daerah. Dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp21,74 triliun, APBD Kaltim 2026 lebih rendah sekitar Rp6,59 triliun.
Hasanuddin tak menampik bahwa situasi tersebut memberi tekanan besar terhadap ruang fiskal daerah.
“Sekitar Rp6 triliun pemotongannya cukup besar. Karena itu harapan kita pemerintah lebih bijak memprioritaskan program-program yang benar-benar dibutuhkan,” tegasnya.
Menurutnya, penetapan prioritas tak bisa dilepaskan dari indeks pembangunan yang ingin dicapai pemerintah daerah.
Ia menekankan sektor-sektor yang langsung terkait dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat perlu mendapatkan porsi anggaran yang kuat dan terukur.
“Harapannya kita memprioritaskan program-program yang punya indeks pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat sektor ekonomi kerakyatan, terutama usaha kecil dan menengah (UKM).
Dengan tekanan pendapatan daerah yang signifikan, Hasanuddin menilai program pemberdayaan UKM akan sangat relevan dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal.
“Pembangunan ekonomi harus lebih menyentuh UKM-UKM, karena sekarang kita mengalami tekanan. Jadi perlu dukungan yang lebih kuat agar pelaku usaha kecil tetap bergerak,” katanya.
Hasanuddin memastikan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat untuk memastikan setiap alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan sasaran pembangunan. (*/az)
