Sabtu, November 21, 2026
Headlinews.id
  • Home
  • BERITA
  • DAERAH
    • KALTARA
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Bulungan
      • Malinau
      • Tana Tidung
    • KALTIM
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Penajam Paser Utara
      • Sangatta
      • Kutai Kertanegara
      • Kutai Barat
      • Berau
      • Bontang
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • INFOGRAFIS
  • RUBRIK
    • HUKUM
    • KRIMINAL
    • POLITIK
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olahraga
    • Kesehatan
    • Otomotif
    • HIBURAN
    • Sosial Budaya
    • PILKADA
    • TEKNOLOGI
  • ADV
    • Pemprov Kaltara
    • Pemprov Kaltim
    • Parlemen
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • BERITA
  • DAERAH
    • KALTARA
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Bulungan
      • Malinau
      • Tana Tidung
    • KALTIM
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Penajam Paser Utara
      • Sangatta
      • Kutai Kertanegara
      • Kutai Barat
      • Berau
      • Bontang
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • INFOGRAFIS
  • RUBRIK
    • HUKUM
    • KRIMINAL
    • POLITIK
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olahraga
    • Kesehatan
    • Otomotif
    • HIBURAN
    • Sosial Budaya
    • PILKADA
    • TEKNOLOGI
  • ADV
    • Pemprov Kaltara
    • Pemprov Kaltim
    • Parlemen
  • Opini
No Result
View All Result
HealthNews
No Result
View All Result
Home KALTARA

Nilai Integritas Pendidikan Kaltara 68,64, KPK Petakan Area Rawan Korupsi

by Redaksi 2
20 November 2026
in KALTARA, Tarakan
A A
Nilai Integritas Pendidikan Kaltara 68,64, KPK Petakan Area Rawan Korupsi

Ketua Tim Korsup Direktorat Wilayah IV KPK RI Basuki Haryono menyampaikan pemetaan integritas pendidikan dan area rawan korupsi dalam kegiatan koordinasi di Tarakan.

TARAKAN, Headlinews.id – Integritas sektor pendidikan Kalimantan Utara masih menghadapi sejumlah persoalan. Hasil survei yang dipaparkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat Kaltara memperoleh nilai 68,64 dan berada di peringkat 32 dari 38 provinsi di Indonesia.

Ketua Tim/Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Direktorat Wilayah IV KPK RI, Basuki Haryono, mengatakan hasil tersebut menjadi gambaran kondisi integritas di lingkungan pendidikan, baik dari aspek karakter, ekosistem maupun tata kelola. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Bulungan dan dilanjutkan di Kota Tarakan sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman antikorupsi di lingkungan pendidikan.

“Di Kalimantan Utara sendiri ini memang nilainya cukup rendah di 68,64, itu peringkat 32 dari 38 provinsi di Indonesia,” kata Basuki dalam kegiatan koordinasi pencegahan korupsi sektor pendidikan di Tarakan, Jumat (20/11/2026).

BACA JUGA
  • KPK Temukan Anomali Pokir DPRD di Kaltara, Inspektorat Diminta Telusuri
  • Jamhari Tekankan Pengawasan APBD dan PBJ untuk Cegah Penyimpangan
  • Disdik Tarakan Petakan Kebutuhan Tenaga Pendidik, Kekurangan Guru Diantisipasi

Dari pemetaan kabupaten dan kota di Kaltara, Tarakan menempati peringkat pertama. Kendati demikian, capaian tersebut masih berada pada level kuning. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat aspek tata kelola pendidikan yang membutuhkan pembenahan.

Basuki menyebut sejumlah persoalan yang teridentifikasi dalam tata kelola pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), gratifikasi, sumbangan hingga kecurangan dalam akreditasi.

“Beberapa temuan yang di tata kelola tadi mungkin adanya pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa, dana BOS, adanya gratifikasi, sumbangan, dan juga kecurangan dalam akreditasi. Nah, ini mungkin beberapa nilai yang kami fokuskan,” ungkapnya.

KPK mendorong penguatan pengawasan melalui sejumlah langkah, di antaranya menjaga independensi pengadaan barang dan jasa, memetakan kebutuhan serta pengelolaan anggaran, menyediakan kanal pengaduan, meningkatkan transparansi biaya kegiatan, dan membuka akses informasi beasiswa.

Baca Juga  Warga Pamusian Keluhkan Pengurusan 42 Lahan Tertahan, Pertanyakan Dasar Keberatan

Basuki mengatakan rekomendasi tersebut disampaikan agar pengelolaan pendidikan memiliki sistem yang lebih terbuka, terutama dalam penggunaan anggaran dan penyelenggaraan kegiatan di sekolah.

“Rekomendasi yang tim kami di bagian pendidikan sebagai lingkungan pendidikan di Kota Tarakan yaitu adanya independensi pengadaan barang dan jasa, pemetaan kebutuhan dan pengelolaan anggaran, kanal pengaduan, transparansi biaya kegiatan, dan juga keterbukaan informasi beasiswa,” jelasnya.

Selain tata kelola anggaran, persoalan gratifikasi turut menjadi materi yang disampaikan kepada kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Basuki mengingatkan pemberian kepada tenaga pendidik, termasuk voucher minimarket dari orang tua siswa saat pembagian rapor, dapat menimbulkan persoalan apabila berkaitan dengan jabatan penerima.

Ia mencontohkan kebiasaan orang tua yang merasa tidak enak datang ke sekolah tanpa membawa sesuatu untuk guru. Menurutnya, pemberian semacam itu tetap harus dicermati meskipun tidak didahului kesepakatan atau transaksi.

“Saya bilang, jangan, enggak boleh, ini gratifikasi. Tetap saja, ini namanya gratifikasi. Kenapa gratifikasi dilarang? Karena gratifikasi itu sifatnya jangka panjang. Coba dipahami, orang memberikan sesuatu itu karena jabatannya. Kalau dia tidak memiliki jabatan tersebut, apakah orang itu tetap akan memberikan sesuatu?” ujarnya.

Basuki menjelaskan gratifikasi memiliki cakupan luas, mulai dari uang, barang, fasilitas penginapan, potongan harga, tiket perjalanan hingga fasilitas pengobatan. Pemberian yang berkaitan dengan jabatan harus diperhatikan, termasuk apabila diterima setelah pelayanan atau pekerjaan selesai dilaksanakan.

Ia menegaskan penerimaan yang masuk kategori gratifikasi pada prinsipnya harus ditolak. Apabila dalam kondisi tertentu pemberian terlanjur diterima, penerima wajib melaporkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Makanya kalau kita kena gratifikasi wajib ditolak. Kalau kita terpaksa menerima, harus dilaporkan. Maksimal 30 hari. Di inspektorat itu namanya Unit Pengendalian Gratifikasi. Teman-teman di inspektorat yang bertugas di UPG sudah dilatih untuk menganalisis, apakah pemberian itu boleh atau tidak, apakah berlaku umum atau tidak,” tegas Basuki.

Baca Juga  Pemkab Bulungan Siapkan 4,6 Ha Lahan Dukungan Program Ketahanan Pangan Nasional

Ia juga mengingatkan potensi persoalan dalam pembiayaan kegiatan perpisahan dan karya wisata siswa yang diselenggarakan di luar sekolah. Menurutnya, sekolah negeri memiliki ketentuan pengelolaan anggaran tersendiri karena memperoleh dukungan pembiayaan dari APBN dan APBD.

“Saya tanya, guru sama kepala sekolahnya ikut nyumbang enggak? Nah, itu salah satu bentuk-bentuk gratifikasi, bisa dikenakan tadi yang saya sampaikan, adanya feedback. Jadi memang bedanya kita sekolah di negeri dan di swasta, di negeri ini sudah dijamin. Apalagi nanti akan ada sekolah yang semuanya sudah dibiayai full oleh negara,” tuturnya.

Persoalan pembiayaan kegiatan sekolah juga muncul dalam sesi diskusi bersama komite dan tenaga pendidik. Perwakilan komite mempertanyakan batasan penggunaan dana BOS untuk kegiatan ekstrakurikuler serta mekanisme sumbangan orang tua dalam kegiatan perpisahan siswa.

Menanggapi hal itu, Basuki menekankan pengelola sekolah harus berpegang pada ketentuan yang berlaku dalam mengelola anggaran pendidikan. Keinginan orang tua untuk memberikan fasilitas atau menyelenggarakan kegiatan bagi anak tetap harus ditempatkan dalam koridor regulasi.

“Nah, artinya kalau kita sudah mendapatkan anggaran dari APBN maupun APBD, pengelolaannya harus mengikuti aturan yang berlaku. Memang terkadang keinginan kita sebagai orang tua cukup besar untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak, tetapi ketika sudah masuk pada pengelolaan anggaran dan kegiatan pendidikan, regulasi tetap harus dijaga. Itu yang harus dapat kita pahami bersama,” tutup Basuki. (saf)

 

Tags: Basuki Haryonodana BOSgratifikasi guruintegritas pendidikankorupsi pendidikanKPK KaltaraOmbudsman Kaltarapendidikan TarakanPengadaan Barang dan Jasatata kelola sekolah
Advertisement Banner

Baca Juga

Gedung Baru SMAN 3 Nunukan Tampung 348 Siswa, DPRD Kaltara Tekankan Kualitas Pembelajaran
KALTARA

Gedung Baru SMAN 3 Nunukan Tampung 348 Siswa, DPRD Kaltara Tekankan Kualitas Pembelajaran

20 November 2026
Terkendala Biaya dan BPJS, Anak di Pagaluyon Butuh Pengobatan Lanjutan
KALTARA

Terkendala Biaya dan BPJS, Anak di Pagaluyon Butuh Pengobatan Lanjutan

20 November 2026
DPRD Kaltara Dukung Pramuka Tanamkan Jiwa Kepemimpinan Generasi Muda
KALTARA

DPRD Kaltara Dukung Pramuka Tanamkan Jiwa Kepemimpinan Generasi Muda

20 November 2026
Lima Emas Diamankan, Soft Tenis Bulungan Perkuat Modal ke Pra-PON
KALTARA

Lima Emas Diamankan, Soft Tenis Bulungan Perkuat Modal ke Pra-PON

20 November 2026
Kalahkan Malinau, Bulungan Siapkan Laga Hidup Mati Hadapi Nunukan
KALTARA

Kalahkan Malinau, Bulungan Siapkan Laga Hidup Mati Hadapi Nunukan

20 November 2026
Wagub Turun ke Lapangan, DPRD Minta OPD Tindak Lanjuti Temuan Proyek
KALTARA

Wagub Turun ke Lapangan, DPRD Minta OPD Tindak Lanjuti Temuan Proyek

20 November 2026
Next Post
Rismanto Perjuangkan Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Perbatasan

Rismanto Perjuangkan Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Perbatasan

Polda Kaltara Buru Pemesan Pekerja Migran Ilegal di Malaysia

Polda Kaltara Buru Pemesan Pekerja Migran Ilegal di Malaysia

Wagub Turun ke Lapangan, DPRD Minta OPD Tindak Lanjuti Temuan Proyek

Wagub Turun ke Lapangan, DPRD Minta OPD Tindak Lanjuti Temuan Proyek

Berita Populer

  • Kapolda Kaltara Sapa Anak-Anak di Warung Kamtibmas, Tinjau Langsung Kegiatan Rumah Belajar

    Kapolda Kaltara Sapa Anak-Anak di Warung Kamtibmas, Tinjau Langsung Kegiatan Rumah Belajar

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Empat Tersangka Kredit Fiktif Bankaltimtara Diserahkan ke Jaksa

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sidang Dugaan Penggelapan Bankaltimtara, Delapan ATM Tercatat Selisih Rp3,7 Miliar

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Operasi Patuh 2026 Catat Dua Kecelakaan, Penindakan Pelanggaran Meningkat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kombes Dadan Tegaskan Pengawasan Pajak BBM, Hasil Penyelidikan Satgas PBBKB Capai Rp4,55 Miliar

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Headlinews.id

Kami merupakan portal berita online yang berdiri pada tahun 2024, berkomitmen untuk menghadirkan berita dan informasi terkini yang akurat, kredibel, dan berimbang.

Tentang Kami

  • Kontak
  • Redaksi
  • Tentang kami
  • Pedoman Media Siber

Menu

  • Balikpapan
  • Berau
  • BERITA
  • Bontang
  • Bulungan
  • DPRD bulungan
  • Ekonomi
  • HIBURAN
  • HUKUM
  • INTERNASIONAL
  • KALTARA
  • KALTIM
  • Kesehatan
  • KRIMINAL
  • Kutai Barat
  • Kutai Kertanegara
  • Malinau
  • NASIONAL
  • Nunukan
  • Olahraga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemprov Kaltara
  • Pemprov Kaltim
  • Penajam Paser Utara
  • Pendidikan
  • PILKADA
  • POLITIK
  • Samarinda
  • Sosial Budaya
  • Tana Tidung
  • Tarakan
  • TEKNOLOGI

© 2023 PT. Borneo Media Grup.

No Result
View All Result
  • Home
  • BERITA
  • DAERAH
    • KALTARA
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Bulungan
      • Malinau
      • Tana Tidung
    • KALTIM
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Penajam Paser Utara
      • Sangatta
      • Kutai Kertanegara
      • Kutai Barat
      • Berau
      • Bontang
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • INFOGRAFIS
  • RUBRIK
    • HUKUM
    • KRIMINAL
    • POLITIK
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olahraga
    • Kesehatan
    • Otomotif
    • HIBURAN
    • Sosial Budaya
    • PILKADA
    • TEKNOLOGI
  • ADV
    • Pemprov Kaltara
    • Pemprov Kaltim
    • Parlemen
  • Opini

© 2023 PT. Borneo Media Grup.