TARAKAN, Headlinews.id – Integritas sektor pendidikan Kalimantan Utara masih menghadapi sejumlah persoalan. Hasil survei yang dipaparkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat Kaltara memperoleh nilai 68,64 dan berada di peringkat 32 dari 38 provinsi di Indonesia.
Ketua Tim/Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Direktorat Wilayah IV KPK RI, Basuki Haryono, mengatakan hasil tersebut menjadi gambaran kondisi integritas di lingkungan pendidikan, baik dari aspek karakter, ekosistem maupun tata kelola. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Bulungan dan dilanjutkan di Kota Tarakan sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman antikorupsi di lingkungan pendidikan.
“Di Kalimantan Utara sendiri ini memang nilainya cukup rendah di 68,64, itu peringkat 32 dari 38 provinsi di Indonesia,” kata Basuki dalam kegiatan koordinasi pencegahan korupsi sektor pendidikan di Tarakan, Jumat (20/11/2026).
Dari pemetaan kabupaten dan kota di Kaltara, Tarakan menempati peringkat pertama. Kendati demikian, capaian tersebut masih berada pada level kuning. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat aspek tata kelola pendidikan yang membutuhkan pembenahan.
Basuki menyebut sejumlah persoalan yang teridentifikasi dalam tata kelola pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), gratifikasi, sumbangan hingga kecurangan dalam akreditasi.
“Beberapa temuan yang di tata kelola tadi mungkin adanya pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa, dana BOS, adanya gratifikasi, sumbangan, dan juga kecurangan dalam akreditasi. Nah, ini mungkin beberapa nilai yang kami fokuskan,” ungkapnya.
KPK mendorong penguatan pengawasan melalui sejumlah langkah, di antaranya menjaga independensi pengadaan barang dan jasa, memetakan kebutuhan serta pengelolaan anggaran, menyediakan kanal pengaduan, meningkatkan transparansi biaya kegiatan, dan membuka akses informasi beasiswa.
Basuki mengatakan rekomendasi tersebut disampaikan agar pengelolaan pendidikan memiliki sistem yang lebih terbuka, terutama dalam penggunaan anggaran dan penyelenggaraan kegiatan di sekolah.
“Rekomendasi yang tim kami di bagian pendidikan sebagai lingkungan pendidikan di Kota Tarakan yaitu adanya independensi pengadaan barang dan jasa, pemetaan kebutuhan dan pengelolaan anggaran, kanal pengaduan, transparansi biaya kegiatan, dan juga keterbukaan informasi beasiswa,” jelasnya.
Selain tata kelola anggaran, persoalan gratifikasi turut menjadi materi yang disampaikan kepada kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Basuki mengingatkan pemberian kepada tenaga pendidik, termasuk voucher minimarket dari orang tua siswa saat pembagian rapor, dapat menimbulkan persoalan apabila berkaitan dengan jabatan penerima.
Ia mencontohkan kebiasaan orang tua yang merasa tidak enak datang ke sekolah tanpa membawa sesuatu untuk guru. Menurutnya, pemberian semacam itu tetap harus dicermati meskipun tidak didahului kesepakatan atau transaksi.
“Saya bilang, jangan, enggak boleh, ini gratifikasi. Tetap saja, ini namanya gratifikasi. Kenapa gratifikasi dilarang? Karena gratifikasi itu sifatnya jangka panjang. Coba dipahami, orang memberikan sesuatu itu karena jabatannya. Kalau dia tidak memiliki jabatan tersebut, apakah orang itu tetap akan memberikan sesuatu?” ujarnya.
Basuki menjelaskan gratifikasi memiliki cakupan luas, mulai dari uang, barang, fasilitas penginapan, potongan harga, tiket perjalanan hingga fasilitas pengobatan. Pemberian yang berkaitan dengan jabatan harus diperhatikan, termasuk apabila diterima setelah pelayanan atau pekerjaan selesai dilaksanakan.
Ia menegaskan penerimaan yang masuk kategori gratifikasi pada prinsipnya harus ditolak. Apabila dalam kondisi tertentu pemberian terlanjur diterima, penerima wajib melaporkannya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Makanya kalau kita kena gratifikasi wajib ditolak. Kalau kita terpaksa menerima, harus dilaporkan. Maksimal 30 hari. Di inspektorat itu namanya Unit Pengendalian Gratifikasi. Teman-teman di inspektorat yang bertugas di UPG sudah dilatih untuk menganalisis, apakah pemberian itu boleh atau tidak, apakah berlaku umum atau tidak,” tegas Basuki.
Ia juga mengingatkan potensi persoalan dalam pembiayaan kegiatan perpisahan dan karya wisata siswa yang diselenggarakan di luar sekolah. Menurutnya, sekolah negeri memiliki ketentuan pengelolaan anggaran tersendiri karena memperoleh dukungan pembiayaan dari APBN dan APBD.
“Saya tanya, guru sama kepala sekolahnya ikut nyumbang enggak? Nah, itu salah satu bentuk-bentuk gratifikasi, bisa dikenakan tadi yang saya sampaikan, adanya feedback. Jadi memang bedanya kita sekolah di negeri dan di swasta, di negeri ini sudah dijamin. Apalagi nanti akan ada sekolah yang semuanya sudah dibiayai full oleh negara,” tuturnya.
Persoalan pembiayaan kegiatan sekolah juga muncul dalam sesi diskusi bersama komite dan tenaga pendidik. Perwakilan komite mempertanyakan batasan penggunaan dana BOS untuk kegiatan ekstrakurikuler serta mekanisme sumbangan orang tua dalam kegiatan perpisahan siswa.
Menanggapi hal itu, Basuki menekankan pengelola sekolah harus berpegang pada ketentuan yang berlaku dalam mengelola anggaran pendidikan. Keinginan orang tua untuk memberikan fasilitas atau menyelenggarakan kegiatan bagi anak tetap harus ditempatkan dalam koridor regulasi.
“Nah, artinya kalau kita sudah mendapatkan anggaran dari APBN maupun APBD, pengelolaannya harus mengikuti aturan yang berlaku. Memang terkadang keinginan kita sebagai orang tua cukup besar untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak, tetapi ketika sudah masuk pada pengelolaan anggaran dan kegiatan pendidikan, regulasi tetap harus dijaga. Itu yang harus dapat kita pahami bersama,” tutup Basuki. (saf)










