TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Polda Kalimantan Utara memperluas pengusutan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga ke luar negeri. Setelah membongkar jaringan perekrutan dan penyaluran pekerja migran ilegal di dalam negeri, polisi kini membidik pihak yang diduga memesan dan mengendalikan pengiriman tenaga kerja dari Malaysia.
Dirreskrimum Polda Kaltara Kombes Pol. Yudhistira Midyahwan mengatakan, pengembangan perkara diarahkan untuk mengungkap seluruh mata rantai jaringan, termasuk pihak yang berada di negara tujuan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers pengungkapan kasus TPPO di Mapolda Kaltara, Jumat (20/11/2026) sore.
“Penanganan kasus ini tidak cukup hanya dengan mengungkap orang-orang yang bertugas merekrut dan mengantarkan calon pekerja. Kami juga sedang menelusuri pihak yang memberikan pesanan di Malaysia, termasuk siapa yang mengatur dan menerima para pekerja tersebut. Dari pengembangan ini, kami ingin mengetahui hubungan antara pelaku di dalam negeri dengan pihak yang berada di negara tujuan,” ujar Yudhistira.
Untuk menindaklanjuti pengembangan tersebut, Ditreskrimum Polda Kaltara menyiapkan koordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri dan Interpol. Langkah ini berkaitan dengan rencana penerbitan Red Notice terhadap pihak-pihak yang diduga mengendalikan jaringan perdagangan orang dari Malaysia.
Yudhistira menjelaskan, keterlibatan pihak di luar negeri menjadi bagian penting dalam pengungkapan jaringan. Penyidik tidak hanya mendalami peran perekrut dan penyalur, tetapi juga menelusuri pihak yang diduga memberikan instruksi maupun menerima pekerja migran ilegal.
“Dari pemeriksaan terhadap para tersangka, kami akan mendalami siapa saja yang terlibat dalam rangkaian pengiriman ini. Apabila ditemukan pihak yang berada di Malaysia dan memiliki keterkaitan dengan tindak pidana tersebut, identitas serta perannya akan kami telusuri untuk ditindaklanjuti melalui kerja sama kepolisian antarnegara,” katanya.
Pengembangan itu berangkat dari penanganan 18 kasus TPPO sepanjang Januari hingga November 2026. Dalam rangkaian pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 17 tersangka dan menyelamatkan 108 warga negara Indonesia (WNI) sebelum diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia.
Sebagian korban berasal dari luar Kaltara, di antaranya Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Selatan. Mereka direkrut dengan tawaran pekerjaan di perusahaan maupun perkebunan di Malaysia. Namun, proses pemberangkatan dilakukan tanpa mengikuti prosedur penempatan pekerja migran yang sah.
Polisi menggagalkan sejumlah pengiriman di pelabuhan wilayah Kabupaten Nunukan. Petugas juga mencegah keberangkatan calon pekerja saat masih dalam perjalanan menuju kawasan perbatasan melalui jalur tidak resmi.
“Pola perekrutannya dimulai dari daerah asal calon pekerja. Mereka ditawari pekerjaan di perusahaan atau perkebunan di Malaysia, kemudian dibawa menuju wilayah perbatasan. Ada yang kami cegah saat berada di pelabuhan Nunukan dan ada pula yang ditemukan ketika masih dalam perjalanan menggunakan jalur tidak resmi,” ungkap Yudhistira.
Menurut dia, pengungkapan terhadap 17 tersangka di dalam negeri menjadi dasar bagi penyidik untuk menelusuri hubungan antarpelaku. Polisi masih mengumpulkan keterangan dan mendalami barang bukti guna memperoleh gambaran lebih utuh mengenai pihak yang mengatur proses pengiriman tersebut.
“Pihak yang berada di luar negeri tidak boleh luput dari pengusutan apabila terbukti memiliki keterlibatan. Kami akan menelusuri setiap informasi dari hasil pemeriksaan, kemudian berkoordinasi dengan Divhubinter Polri dan Interpol untuk langkah hukum terhadap pihak yang berada di Malaysia,” tegasnya.
Polda Kaltara menyatakan pengembangan perkara masih berlangsung. Koordinasi dengan Divhubinter Polri dan Interpol akan menjadi bagian dari upaya menelusuri keberadaan pihak yang diduga menjadi pemesan maupun pengendali jaringan TPPO tersebut.
“Kami akan kembangkan sampai kepada pihak yang memesan di Malaysia. Koordinasi dengan Divhubinter Polri dan Interpol akan dilakukan untuk menindaklanjuti penerbitan Red Notice terhadap pihak-pihak yang sudah teridentifikasi,” pungkas Yudhistira. (rn)










