Jumat, November 20, 2026
Headlinews.id
  • Home
  • BERITA
  • DAERAH
    • KALTARA
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Bulungan
      • Malinau
      • Tana Tidung
    • KALTIM
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Penajam Paser Utara
      • Sangatta
      • Kutai Kertanegara
      • Kutai Barat
      • Berau
      • Bontang
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • INFOGRAFIS
  • RUBRIK
    • HUKUM
    • KRIMINAL
    • POLITIK
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olahraga
    • Kesehatan
    • Otomotif
    • HIBURAN
    • Sosial Budaya
    • PILKADA
    • TEKNOLOGI
  • ADV
    • Pemprov Kaltara
    • Pemprov Kaltim
    • Parlemen
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • BERITA
  • DAERAH
    • KALTARA
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Bulungan
      • Malinau
      • Tana Tidung
    • KALTIM
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Penajam Paser Utara
      • Sangatta
      • Kutai Kertanegara
      • Kutai Barat
      • Berau
      • Bontang
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • INFOGRAFIS
  • RUBRIK
    • HUKUM
    • KRIMINAL
    • POLITIK
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olahraga
    • Kesehatan
    • Otomotif
    • HIBURAN
    • Sosial Budaya
    • PILKADA
    • TEKNOLOGI
  • ADV
    • Pemprov Kaltara
    • Pemprov Kaltim
    • Parlemen
  • Opini
No Result
View All Result
HealthNews
No Result
View All Result
Home Tana Tidung

Jamhari Tekankan Pengawasan APBD dan PBJ untuk Cegah Penyimpangan

by Redaksi 2
18 November 2026
in Tana Tidung
A A
Jamhari Tekankan Pengawasan APBD dan PBJ untuk Cegah Penyimpangan

Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung Jamhari menyampaikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Tata Kelola Pemerintahan Daerah bersama Tim KPK RI.

TANA TIDUNG, Headlinews.id– Pengawasan terhadap perencanaan anggaran hingga pengadaan barang dan jasa (PBJ) menjadi salah satu fokus DPRD Kabupaten Tana Tidung dalam memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan penggunaan APBD sesuai kebutuhan pembangunan, tidak menyimpang dari ketentuan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung, Jamhari, mengatakan legislatif memiliki tanggung jawab dalam mengawal pengelolaan anggaran daerah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, sektor perencanaan dan penganggaran serta pengadaan barang dan jasa memiliki hubungan langsung dengan pelayanan publik dan kualitas pembangunan daerah.

“Dalam pembahasan anggaran, hal pertama yang harus dilihat adalah kebutuhan daerah. Setiap program yang diusulkan harus memiliki dasar yang jelas, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Jangan sampai ada program yang justru diarahkan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu,” ujar Jamhari dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung bersama KPK RI.

BACA JUGA
  • Rakor SP4N-LAPOR! Perkuat Sinergi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
  • Efisiensi Anggaran, DPRD Nunukan Ingatkan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Publik
  • DPRD KTT Dorong Pendataan Lahan Warga untuk Peluang Kemitraan Perkebunan

DPRD bersama pemerintah daerah menjalankan fungsi anggaran melalui pembahasan dan kesepakatan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), hingga rancangan APBD. Dalam tahapan tersebut, setiap usulan program dan kegiatan harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan serta kapasitas keuangan daerah.

Jamhari menyebut DPRD memiliki tiga fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi itu menjadi landasan legislatif dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah, termasuk memastikan alokasi anggaran memiliki sasaran yang jelas.

Baca Juga  Dikelola Secara Akuntabel, Pelaksanaan APBD Sejalan dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kaltara

“Fungsi anggaran dan pengawasan harus berjalan dengan baik. Kami harus memastikan program yang dibahas bersama pemerintah daerah memang sesuai kebutuhan pembangunan. Setelah disepakati, pelaksanaannya juga harus dikawal agar tidak keluar dari perencanaan dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Pengawasan terhadap program dan kegiatan tidak berhenti pada proses penganggaran. DPRD juga berkepentingan memastikan pekerjaan yang telah mendapatkan alokasi dana terlaksana sesuai aturan, menghasilkan pembangunan berkualitas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pelaksanaan kegiatan harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Sektor pengadaan barang dan jasa turut mendapat perhatian dalam pengawasan tersebut. Jamhari menilai proses PBJ harus berjalan transparan dan sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan pada setiap tahapan diharapkan dapat mempersempit celah terjadinya penyimpangan.

“Pengadaan barang dan jasa ini harus dikawal dengan baik. Prosesnya harus transparan dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Jangan sampai ada celah yang dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, sementara hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan,” tegasnya.

Jamhari turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim KPK RI yang dipimpin Kepala Satgas Korsup Pencegahan, Basuki Haryono, bersama anggota tim Deni dan Harsyah. Kehadiran tim tersebut dinilai memberikan pendampingan dan penguatan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, terutama pada sektor perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa.

Ia menyampaikan pencegahan korupsi membutuhkan koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Setiap lembaga memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya dalam mengawal penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.

Jamhari juga meminta arahan, bimbingan, dan evaluasi dari KPK agar pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD semakin sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Baca Juga  Markus Yuteng Dukung Peluang Dayak Bulusu Masuk TNI

“Pengawasan anggaran merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Setiap rupiah uang rakyat harus digunakan sesuai peruntukannya, menghasilkan pembangunan berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Tana Tidung,” pungkas Jamhari. (hr)

 

Tags: APBDDPRD Tana TidungJamharikpk riPBJPencegahan KorupsiPengadaan Barang dan Jasapengawasan anggaranTata Kelola Pemerintahan
Advertisement Banner

Baca Juga

DPRD KTT Dorong Pendataan Lahan Warga untuk Peluang Kemitraan Perkebunan
Tana Tidung

DPRD KTT Dorong Pendataan Lahan Warga untuk Peluang Kemitraan Perkebunan

19 November 2026
Dewan Hakim Tegaskan Taekwondo KTT Wajib Bertanding, Hasil Laga Tanpa Kontingen Tak Diakui
KALTARA

Dewan Hakim Tegaskan Taekwondo KTT Wajib Bertanding, Hasil Laga Tanpa Kontingen Tak Diakui

19 November 2026
Ibrahim Ali Paparkan Capaian Pencegahan Korupsi dan Progres Proyek Strategis Tana Tidung
Tana Tidung

Ibrahim Ali Paparkan Capaian Pencegahan Korupsi dan Progres Proyek Strategis Tana Tidung

18 November 2026
Disdikbud Tana Tidung Siapkan Tiga Lomba untuk Kembangkan Bakat Pelajar
Tana Tidung

Disdikbud Tana Tidung Siapkan Tiga Lomba untuk Kembangkan Bakat Pelajar

18 November 2026
Empat Emas Antar Tarakan Juara Lari Trail, ALTI Siapkan Seleksi Pra-PON
Bulungan

Empat Emas Antar Tarakan Juara Lari Trail, ALTI Siapkan Seleksi Pra-PON

15 November 2026
Tarakan Sapu Bersih Nomor Beregu Tenis, Putra dan Putri Rebut Emas Porprov
Bulungan

Tarakan Sapu Bersih Nomor Beregu Tenis, Putra dan Putri Rebut Emas Porprov

15 November 2026
Next Post
Brigif TP 32/Mangkalihat Tingkatkan Kemampuan Personel Kelola Peternakan Ayam Petelur

Brigif TP 32/Mangkalihat Tingkatkan Kemampuan Personel Kelola Peternakan Ayam Petelur

Bimtek PAJALE Perkuat Pengetahuan Pertanian Jajaran Brigif TP 32/Mangkalihat

Bimtek PAJALE Perkuat Pengetahuan Pertanian Jajaran Brigif TP 32/Mangkalihat

Pramuka Malinau Bawa Misi Kerukunan ke Jambore Daerah Kaltara

Pramuka Malinau Bawa Misi Kerukunan ke Jambore Daerah Kaltara

Berita Populer

  • Empat Tersangka Kredit Fiktif Bankaltimtara Diserahkan ke Jaksa

    Empat Tersangka Kredit Fiktif Bankaltimtara Diserahkan ke Jaksa

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sidang Dugaan Penggelapan Bankaltimtara, Delapan ATM Tercatat Selisih Rp3,7 Miliar

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Operasi Patuh 2026 Catat Dua Kecelakaan, Penindakan Pelanggaran Meningkat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kombes Dadan Tegaskan Pengawasan Pajak BBM, Hasil Penyelidikan Satgas PBBKB Capai Rp4,55 Miliar

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Diduga Tertekan Persoalan Utang, Pria 29 Tahun Ditemukan Meninggal di Kos

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Headlinews.id

Kami merupakan portal berita online yang berdiri pada tahun 2024, berkomitmen untuk menghadirkan berita dan informasi terkini yang akurat, kredibel, dan berimbang.

Tentang Kami

  • Kontak
  • Redaksi
  • Tentang kami
  • Pedoman Media Siber

Menu

  • Balikpapan
  • Berau
  • BERITA
  • Bontang
  • Bulungan
  • DPRD bulungan
  • Ekonomi
  • HIBURAN
  • HUKUM
  • INTERNASIONAL
  • KALTARA
  • KALTIM
  • Kesehatan
  • KRIMINAL
  • Kutai Barat
  • Kutai Kertanegara
  • Malinau
  • NASIONAL
  • Nunukan
  • Olahraga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemprov Kaltara
  • Pemprov Kaltim
  • Penajam Paser Utara
  • Pendidikan
  • PILKADA
  • POLITIK
  • Samarinda
  • Sosial Budaya
  • Tana Tidung
  • Tarakan
  • TEKNOLOGI

© 2023 PT. Borneo Media Grup.

No Result
View All Result
  • Home
  • BERITA
  • DAERAH
    • KALTARA
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Bulungan
      • Malinau
      • Tana Tidung
    • KALTIM
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Penajam Paser Utara
      • Sangatta
      • Kutai Kertanegara
      • Kutai Barat
      • Berau
      • Bontang
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • INFOGRAFIS
  • RUBRIK
    • HUKUM
    • KRIMINAL
    • POLITIK
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olahraga
    • Kesehatan
    • Otomotif
    • HIBURAN
    • Sosial Budaya
    • PILKADA
    • TEKNOLOGI
  • ADV
    • Pemprov Kaltara
    • Pemprov Kaltim
    • Parlemen
  • Opini

© 2023 PT. Borneo Media Grup.