TANA TIDUNG, Headlinews.id– Pengawasan terhadap perencanaan anggaran hingga pengadaan barang dan jasa (PBJ) menjadi salah satu fokus DPRD Kabupaten Tana Tidung dalam memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan penggunaan APBD sesuai kebutuhan pembangunan, tidak menyimpang dari ketentuan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung, Jamhari, mengatakan legislatif memiliki tanggung jawab dalam mengawal pengelolaan anggaran daerah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, sektor perencanaan dan penganggaran serta pengadaan barang dan jasa memiliki hubungan langsung dengan pelayanan publik dan kualitas pembangunan daerah.
“Dalam pembahasan anggaran, hal pertama yang harus dilihat adalah kebutuhan daerah. Setiap program yang diusulkan harus memiliki dasar yang jelas, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Jangan sampai ada program yang justru diarahkan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu,” ujar Jamhari dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung bersama KPK RI.
DPRD bersama pemerintah daerah menjalankan fungsi anggaran melalui pembahasan dan kesepakatan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), hingga rancangan APBD. Dalam tahapan tersebut, setiap usulan program dan kegiatan harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan serta kapasitas keuangan daerah.
Jamhari menyebut DPRD memiliki tiga fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi itu menjadi landasan legislatif dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah, termasuk memastikan alokasi anggaran memiliki sasaran yang jelas.
“Fungsi anggaran dan pengawasan harus berjalan dengan baik. Kami harus memastikan program yang dibahas bersama pemerintah daerah memang sesuai kebutuhan pembangunan. Setelah disepakati, pelaksanaannya juga harus dikawal agar tidak keluar dari perencanaan dan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Pengawasan terhadap program dan kegiatan tidak berhenti pada proses penganggaran. DPRD juga berkepentingan memastikan pekerjaan yang telah mendapatkan alokasi dana terlaksana sesuai aturan, menghasilkan pembangunan berkualitas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pelaksanaan kegiatan harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Sektor pengadaan barang dan jasa turut mendapat perhatian dalam pengawasan tersebut. Jamhari menilai proses PBJ harus berjalan transparan dan sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan pada setiap tahapan diharapkan dapat mempersempit celah terjadinya penyimpangan.
“Pengadaan barang dan jasa ini harus dikawal dengan baik. Prosesnya harus transparan dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Jangan sampai ada celah yang dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, sementara hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan,” tegasnya.
Jamhari turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim KPK RI yang dipimpin Kepala Satgas Korsup Pencegahan, Basuki Haryono, bersama anggota tim Deni dan Harsyah. Kehadiran tim tersebut dinilai memberikan pendampingan dan penguatan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, terutama pada sektor perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa.
Ia menyampaikan pencegahan korupsi membutuhkan koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Setiap lembaga memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya dalam mengawal penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
Jamhari juga meminta arahan, bimbingan, dan evaluasi dari KPK agar pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD semakin sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
“Pengawasan anggaran merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Setiap rupiah uang rakyat harus digunakan sesuai peruntukannya, menghasilkan pembangunan berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Tana Tidung,” pungkas Jamhari. (hr)










