TARAKAN, Headlinews.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tarakan menyusun pemetaan kebutuhan tenaga pendidik untuk mengantisipasi kekurangan guru pada sejumlah mata pelajaran dalam beberapa tahun mendatang. Perhitungan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah guru yang tersedia saat ini serta proyeksi tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun.
Kepala Disdik Tarakan, Endah Sarastiningsih, mengatakan pemetaan kebutuhan telah disusun oleh bidang terkait. Sejumlah mata pelajaran, termasuk matematika dan Bahasa Indonesia, sudah memiliki proyeksi kebutuhan berdasarkan perkiraan jumlah guru yang akan memasuki masa purnatugas.
“Di bidang terkait sebenarnya sudah ada hitungannya. Nanti guru matematika, misalnya, pada tahun tertentu akan mengalami kekurangan karena ada sejumlah guru yang pensiun. Untuk Bahasa Indonesia juga sudah dihitung. Mereka sudah memiliki peta kebutuhan masing-masing mata pelajaran,” ujar Endah.
Pemetaan tersebut menjadi dasar Disdik dalam mengusulkan penambahan tenaga pendidik kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tarakan. Pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan setiap mata pelajaran agar ketersediaan guru dapat direncanakan berdasarkan kondisi sekolah dan proyeksi kekurangan tenaga pengajar.
Namun, pemenuhan kebutuhan tersebut masih bergantung pada kebijakan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) serta jumlah formasi yang dialokasikan pemerintah pusat. Disdik berkoordinasi dengan BKPSDM untuk menyampaikan kebutuhan tenaga pendidik, baik melalui jalur calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Kalau pemerintah pusat membuka penerimaan CPNS atau PPPK guru, tentu kami menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Persoalannya, kuota yang diberikan belum tentu bisa memenuhi seluruh kebutuhan guru di Tarakan. Pemerintah pusat juga menghitung kemampuan pembiayaan gaji pegawai, sehingga tidak semua usulan daerah bisa dipenuhi,” jelasnya.
Endah mengakui kondisi distribusi tenaga pendidik di Tarakan saat ini belum sepenuhnya ideal. Komposisi guru yang bertugas masih terdiri dari beberapa kategori kepegawaian, yakni PNS, PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu, serta tenaga honorer yang diangkat oleh sekolah.
Keberadaan berbagai status tersebut menggambarkan kondisi pemenuhan tenaga pengajar yang masih beragam. Disdik juga mencermati keberadaan PPPK paruh waktu, termasuk kemungkinan perubahan status menjadi penuh waktu. Namun, kebijakan tersebut berkaitan dengan kesiapan pembiayaan, terutama apabila tambahan gaji harus ditanggung pemerintah daerah.
“Kalau memang bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu, tentu kami menyambut baik. Tetapi harus dilihat juga siapa yang membiayai gajinya. Kalau pemerintah pusat yang membayar, tentu daerah sangat terbantu. Persoalannya, kalau pembiayaan itu dibebankan kepada daerah, tentu harus dihitung lagi kemampuan anggarannya,” ungkap Endah.
Selain jumlah dan status kepegawaian, kebutuhan tenaga pendidik juga dipengaruhi perubahan kurikulum. Kembalinya Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di sekolah dasar, misalnya, membuat sekolah kembali membutuhkan guru dengan kemampuan mengajar bidang studi tersebut. Sejumlah sekolah sementara memanfaatkan guru Bahasa Inggris dari SMP yang masih memiliki sisa jam mengajar.
“Dulu sekitar 2009, guru Bahasa Inggris masih ada di SD. Kemudian secara bertahap mereka bergeser ke SMP karena saat itu tidak ada lagi dasar aturan yang mengharuskan Bahasa Inggris diajarkan di sekolah dasar. Sekarang kebijakannya kembali berubah, sehingga kebutuhan guru Bahasa Inggris di SD juga harus disesuaikan,” kata Endah.
Kebutuhan tenaga pengajar juga berkembang pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Setelah sempat bergeser ke prakarya, TIK kembali diwajibkan dengan materi yang lebih beragam, mulai dari penggunaan aplikasi perkantoran hingga coding, animasi, dan pembuatan film pendek. Kondisi tersebut membuat sekolah membutuhkan guru yang menguasai keterampilan digital secara praktik.
Endah menjelaskan, pemenuhan guru TIK dapat mempertimbangkan kemampuan dan kompetensi pengajar dalam menyampaikan materi. Namun, untuk mata pelajaran yang mensyaratkan latar belakang pendidikan tertentu, kualifikasi akademik tetap harus disesuaikan dengan bidang studi yang diajarkan.
“Sekarang materi TIK sudah lebih berkembang. Anak-anak tidak hanya belajar pengenalan komputer, tetapi juga menggunakan PowerPoint, Excel, Word, kemudian ada coding, animasi sampai membuat film pendek. Jadi, guru harus memiliki kemampuan praktik dan bisa mengajarkan materi yang dibutuhkan,” tuturnya.
Endah menegaskan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik akan menjadi bahan bagi Disdik dalam menyampaikan usulan formasi kepada BKPSDM. Data tersebut mencakup proyeksi kekurangan guru berdasarkan mata pelajaran serta kebutuhan tenaga pengajar yang harus disesuaikan dengan perkembangan pembelajaran di sekolah.
“Sebetulnya mereka sudah punya peta untuk itu. Itulah yang menjadi dasar kami mengajukan ke BKPSDM, supaya bisa ada penambahan guru, apakah melalui PPPK guru ataukah PNS,” tutup Endah. (saf)










