TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Kualitas pekerjaan dan manfaat pembangunan bagi masyarakat perlu menjadi tolok ukur dalam pengawasan proyek pemerintah daerah. Setiap temuan di lapangan harus ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) agar penggunaan anggaran tidak berhenti pada penyelesaian fisik pekerjaan.
Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Rismanto, menilai pengawasan langsung terhadap proyek pembangunan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan yang tidak selalu terlihat dalam laporan administrasi. Ia mengapresiasi kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala di Kabupaten Nunukan, Pulau Sebatik hingga Kota Tarakan pada 4–7 November 2026.
“Pengecekan langsung di lapangan memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi pekerjaan. Pemerintah bisa melihat hasil yang sudah dicapai, memeriksa kualitas bangunan, sekaligus mengetahui kendala yang dihadapi selama pelaksanaan proyek. Hasil pemeriksaan seperti ini harus diteruskan menjadi bahan pembenahan bagi OPD terkait,” ujar Rismanto, Jumat (20/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, sejumlah proyek dan fasilitas publik ditinjau, mulai dari sarana pendidikan, pembangunan jalan hingga fasilitas pendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah gedung utama SMAN 3 Nunukan dengan nilai anggaran Rp11,4 miliar dari APBD Pemprov Kaltara.
Gedung sekolah tersebut saat ini digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar 348 siswa dengan dukungan 24 guru. Bagi Rismanto, keberadaan fasilitas pendidikan harus diikuti kualitas bangunan dan kelayakan pemanfaatan agar investasi pemerintah benar-benar menunjang aktivitas pendidikan.
“Bangunan yang sudah selesai harus bisa digunakan secara optimal. Kita melihat bukan hanya bentuk fisiknya, tetapi juga kesesuaian pekerjaan dengan kebutuhan pengguna. Fasilitas pendidikan, misalnya, harus memberikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa maupun guru,” katanya.
Rismanto juga meminta hasil monitoring dan evaluasi tidak berhenti sebagai dokumentasi kegiatan. OPD yang bertanggung jawab atas proyek harus memeriksa setiap catatan, kemudian menentukan langkah penyelesaian apabila ditemukan pekerjaan yang belum sesuai spesifikasi atau target.
Koordinasi lintas perangkat daerah turut dinilai berpengaruh terhadap kualitas pengawasan. Dinas PUPR-Perkim, Biro Pembangunan, serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa memiliki peran dalam memastikan proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemeriksaan hasil pekerjaan.
“Ketika ditemukan kekurangan, harus ada penjelasan mengenai penyebabnya dan siapa yang bertanggung jawab menindaklanjuti. Jangan sampai hasil evaluasi hanya tersimpan dalam laporan. Setiap catatan di lapangan harus memiliki penyelesaian sehingga kualitas proyek berikutnya bisa lebih baik,” tegasnya.
Menurut Rismanto, pengawasan juga perlu menjangkau pembangunan di wilayah pedalaman dan perbatasan. Kondisi geografis Kaltara membuat pemeriksaan lapangan memiliki arti penting untuk memastikan fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai tujuan program.
Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari ketepatan penyelesaian proyek. Daya tahan infrastruktur, keamanan penggunaan, serta manfaat dalam jangka panjang juga harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan hingga pekerjaan diserahkan.
“Warga membutuhkan fasilitas yang benar-benar bisa digunakan dan bertahan dalam jangka panjang. Jalan harus aman dilalui, bangunan harus layak digunakan, dan fasilitas publik harus sesuai kebutuhan masyarakat. Pengawasan yang baik akan membantu memastikan anggaran daerah menghasilkan pembangunan dengan kualitas yang bisa dirasakan masyarakat,” pungkas Rismanto. (saf)










