JAKARTA, Headlinews.id – Penyelamatan aset sejarah di Kalimantan Utara tidak bisa dilakukan secara parsial. Salah satunya, Kesultanan Bulungan merupakan identitas besar yang tidak boleh hilang ditelan zaman.
Anggota DPR RI Dapil Kaltara, Rahmawati Zainal, S.H., mendorong Kementerian Pariwisata untuk segera menjalin kolaborasi strategis dengan Kementerian Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif guna memugar situs Kesultanan Bulungan yang kini kondisinya kian memprihatinkan.
Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata, Rahmawati menekankan sinergi antar-lembaga harusnya sudah dilakukan agar kekayaan sejarah di Bumi Benuanta tidak hilang ditelan zaman. Ia menilai ego sektoral harus dipinggirkan demi menyelamatkan identitas bangsa.
Rahmawati menyadari pengelolaan situs sejarah sering terbentur kewenangan yang tumpang tindih. Ia meminta Kementerian Pariwisata bertindak sebagai inisiator kolaborasi.
“Adakah dari Kementerian Pariwisata dan lembaga lain berkolaborasi, misalnya dengan Menteri Kebudayaan dan juga Menteri Ekonomi Kreatif? Agar jangan sampai punah,” ujarnya di ruang sidang Komisi VII, Jakarta.
Ia menambahkan, meskipun urusan penganggaran sering bermuara di Kementerian Keuangan, perencanaan program perlindungan situs harus matang di tingkat kementerian teknis agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif.
Kekhawatiran Rahmawati didasari kondisi riil di lapangan, situs-situs peninggalan Kesultanan Bulungan mulai kehilangan wujud fisiknya. Padahal, nama Bulungan sangat besar dan melekat pada berbagai institusi di Kalimantan Utara.
“Kita tahu di Kalimantan Utara itu ada Kesultanan Bulungan yang bukan main. Tapi situs-situs itu sekarang mulai punah. Jangan sampai ini hanya menjadi dongeng yang kita tidak melihat wujudnya lagi,” tegasnya.
Seharusnya tidak hanya pelestarian saja, Rahmawati menilai ada potensi ekonomi besar jika situs-situs tersebut dikelola dengan baik melalui kolaborasi yang ia usulkan. Situs sejarah yang terawat akan menjadi magnet wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
Rahmawati berharap rencana kerja tahun 2026 sudah memasukkan poin-poin konkret mengenai revitalisasi situs sejarah di Kaltara, sehingga kekayaan budaya tetap tegak berdiri sebagai bukti kejayaan masa lalu sekaligus motor ekonomi masa depan.
“Situs-situs itu akan menjadi tujuan wisata yang sangat eksotis yang bisa dikunjungi oleh masyarakat luas,” jelasnya. (*/saf)
