TARAKAN, Headlinews.id – Kebutuhan industri terhadap tenaga kerja terampil masih berhadapan dengan persoalan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Utara. Akses pendidikan yang belum merata dan keterbatasan pendidikan vokasional turut memengaruhi kesiapan masyarakat memasuki dunia kerja.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga, dr. Rustan Samsuddin, M.M., menyebut ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan.
“Persoalan yang masih kita hadapi saat ini adalah kesesuaian kemampuan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Akses pendidikan dan kualitasnya belum merata, sementara pendidikan vokasional juga masih perlu diperluas agar masyarakat memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja,” ujar Rustan, penutupan Benuanta Economic Forum (BEF) 2026 di Ballroom Hotel Tarakan Plaza, Kamis (12/11) sore.
Ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan menjadi tantangan tersendiri seiring perkembangan investasi dan aktivitas industri di Kaltara. Kondisi ini menuntut kesiapan tenaga kerja daerah agar peluang pekerjaan yang tersedia dapat diisi masyarakat setempat.
Menurut Rustan, peningkatan kualitas tenaga kerja perlu diarahkan pada sektor-sektor unggulan daerah. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, instansi vertikal, industri, lembaga pendidikan hingga masyarakat, terutama dalam penyediaan program pemagangan dan penempatan kerja.
“Perkembangan investasi dan aktivitas industri di Kalimantan Utara harus diikuti kesiapan sumber daya manusia daerah. Kami mendorong agar peluang kerja yang tersedia dapat dimanfaatkan masyarakat lokal, sehingga mereka bisa mengambil bagian dalam perkembangan ekonomi di daerahnya sendiri,” katanya.
Peningkatan kualitas SDM dan kohesivitas masyarakat telah masuk dalam prioritas pembangunan Pemprov Kaltara melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Kebijakan tersebut diarahkan pada pembangunan SDM unggul dengan dukungan peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan sesuai potensi serta kebutuhan ekonomi masa depan.
Pada sektor ekonomi, pemerintah daerah juga mengarahkan pembangunan pada penguatan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan hilirisasi industri berbasis sektor potensial, peningkatan interaksi antarwilayah hingga pengembangan pariwisata dengan mengoptimalkan mitra dan tenaga kerja lokal menjadi bagian dari arah kebijakan tersebut.
Selain menyiapkan kompetensi pekerja, Pemprov Kaltara mendorong perusahaan yang beroperasi di daerah agar memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal. Kebijakan ini diharapkan berjalan seiring dengan pertumbuhan investasi sehingga masyarakat setempat memperoleh kesempatan lebih luas untuk bekerja di sektor industri.
“Kami mendorong perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Utara untuk memberikan ruang lebih besar kepada tenaga kerja lokal. Kebutuhan industri harus bisa dijawab dengan peningkatan kompetensi masyarakat setempat, termasuk melalui pelatihan dan program pemagangan,” ungkapnya.
Dorongan tersebut juga memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Regulasi ini mengatur sejumlah aspek, mulai dari perencanaan tenaga kerja, pelatihan, pemagangan, penempatan hingga perluasan kesempatan kerja.
“Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, pemerintah memiliki landasan untuk mengatur perencanaan tenaga kerja, pelatihan, pemagangan, penempatan hingga perluasan kesempatan kerja. Hak-hak pekerja juga menjadi bagian yang diatur dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan,” jelas Rustan.
Pemprov Kaltara juga membuka komunikasi bagi talenta maupun buruh yang bekerja di daerah apabila menghadapi perlakuan tidak adil atau menemukan pelanggaran hak dalam hubungan kerja. Hal ini turut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penyelenggaraan ketenagakerjaan berjalan sesuai ketentuan.
“Kami membuka komunikasi bagi talenta maupun buruh yang bekerja di Kalimantan Utara apabila mengalami perlakuan tidak adil atau menemukan pelanggaran hak dalam hubungan kerja. Persoalan seperti ini dapat disampaikan agar mendapat perhatian dan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya.
Di luar persoalan ketenagakerjaan, keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) daerah juga didorong agar pertumbuhan industri memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian masyarakat.
“Pertumbuhan industri harus memberikan manfaat bagi masyarakat daerah. Selain mendorong penyerapan tenaga kerja lokal, kami juga mengharapkan perusahaan melibatkan pelaku UMKM sehingga aktivitas ekonomi yang berkembang dapat membuka peluang bagi usaha masyarakat,” katanya.
Rustan turut mengapresiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara atas penyelenggaraan BEF 2026. Forum tersebut dinilai relevan untuk memperkuat hubungan antara talenta daerah dengan dunia usaha, terutama dalam menjawab kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri.
Salah satu inisiatif yang diperkenalkan dalam forum tersebut adalah pendataan talent pool. Pendataan ini diharapkan menyediakan informasi mengenai kompetensi tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah maupun perusahaan dalam memetakan kebutuhan dan potensi perekrutan.
“Pendataan talent pool merupakan langkah awal untuk menyediakan informasi mengenai kompetensi tenaga kerja di Kalimantan Utara. Data ini diharapkan dapat dimanfaatkan pemerintah maupun perusahaan untuk mengetahui potensi tenaga kerja yang tersedia dan menyesuaikannya dengan kebutuhan industri,” paparnya.
Dia berharap kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan dunia usaha berlanjut dalam program konkret, terutama untuk mengurangi kesenjangan kompetensi dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Kami berharap kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan dunia usaha terus berlanjut. Benuanta Economic Forum jangan berhenti sebagai kegiatan pertemuan, tetapi harus menghasilkan tindak lanjut yang mampu mengurangi kesenjangan kompetensi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal,” tutupnya. (rs)
