KUTAI KERTANEGARA, Headlinews.id – Pembayaran insentif guru honorer/non-ASN dan guru agama di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk periode Juli hingga Oktober 2026 masih dalam proses penyelesaian administrasi dan pencairan. Komisi IV DPRD Kukar meminta pemerintah daerah segera menuntaskan pembayaran sekaligus membenahi mekanisme penyaluran agar keterlambatan serupa tidak terulang pada 2027.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, M. Andi Faisal, S.Si., meminta seluruh tahapan penyaluran dievaluasi, mulai dari pendataan penerima, verifikasi berkas, penyesuaian anggaran hingga pencairan. Menurutnya, setiap tahapan harus memiliki alur kerja dan jadwal yang jelas agar pembayaran insentif tidak terus mengalami keterlambatan.
“Kami melihat persoalan keterlambatan ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai setiap tahun pola yang sama terus terjadi, sementara guru harus menunggu pencairan insentifnya,” ujar Andi Faisal, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kukar, Kamis (12/11/2026), di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kukar.
Rapat dipimpin Andi Faisal bersama anggota Komisi IV Mohammad Idham dan dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Hukum, Kementerian Agama Kukar serta organisasi profesi guru.
Dalam pembahasan itu, pembayaran insentif periode Juli hingga Oktober 2026 turut dibicarakan. Andi Faisal meminta proses administrasi yang masih berjalan segera diselesaikan agar pencairan tidak semakin tertunda. Dia menilai kepastian pembayaran diperlukan mengingat insentif tersebut berkaitan dengan hak tenaga pendidik.
“Insentif ini berkaitan dengan hak para guru. Kami meminta pemerintah daerah memberikan kepastian kapan pembayaran dilakukan, terutama untuk periode Juli sampai Oktober 2026 yang masih berproses,” katanya.
Selain menuntaskan pembayaran tahun berjalan, dia meminta satuan pendidikan lebih cermat dalam menyiapkan dokumen penerima. Kelengkapan berkas dan kesesuaian data harus dipastikan sebelum disampaikan kepada instansi terkait, baik melalui sistem elektronik maupun dokumen fisik.
Andi Faisal menilai ketidaksesuaian data maupun dokumen yang belum lengkap berpotensi memperpanjang proses verifikasi. Kondisi itu perlu diantisipasi sejak tahap pengajuan agar tidak menghambat tahapan berikutnya.
“Proses administrasi memang harus dilalui, tetapi jangan sampai tahapan tersebut justru membuat pembayaran berlarut-larut. Harus ada koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait,” tegasnya.
Koordinasi antara perangkat daerah juga diminta berjalan lebih efektif. Pembagian tanggung jawab dalam proses pemeriksaan hingga pencairan perlu diperjelas agar setiap kendala dapat segera ditangani tanpa harus menunggu terlalu lama.
Untuk penyaluran 2027, Komisi IV menginginkan adanya jadwal yang lebih terukur. Perencanaan sejak awal dinilai dapat membantu pemerintah daerah mengantisipasi hambatan administrasi maupun anggaran, sekaligus memberikan kepastian kepada para penerima insentif.
“Kami meminta sejak sekarang dilakukan evaluasi untuk persiapan tahun 2027. Pendataan penerima, penganggaran sampai proses pencairan harus dipersiapkan lebih matang agar tidak terjadi keterlambatan lagi,” pungkasnya. (*/saf)
