SAMARINDA, Headlinews.id– Tantangan penyaluran bantuan sosial di wilayah pedalaman menjadi perhatian utama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, terutama untuk daerah dengan keterbatasan akses seperti Kabupaten Mahakam Ulu.
Kondisi geografis yang sulit dijangkau disebut berpengaruh langsung terhadap pola distribusi dan pengawasan bantuan sosial.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak menjelaskan penyaluran bantuan sosial di wilayah pedalaman tidak dapat disamakan dengan daerah perkotaan.
Faktor jarak tempuh, keterbatasan transportasi, serta kondisi infrastruktur menjadi kendala yang harus diantisipasi sejak tahap perencanaan.
“Wilayah seperti Mahakam Ulu memiliki karakteristik khusus. Penyaluran bantuan memerlukan waktu lebih panjang dan pola distribusi yang disesuaikan dengan kondisi lapangan,” ujar Andi Muhammad Ishak.
Ia menyebutkan, proses distribusi bantuan sosial di daerah terpencil kerap melibatkan jalur sungai dan transportasi darat dengan medan yang berat.
Situasi tersebut menuntut koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta petugas lapangan agar bantuan dapat diterima masyarakat tepat waktu.
“Kalau di kota bantuan bisa disalurkan secara reguler dan cepat, di pedalaman perlu perhitungan matang. Mulai dari cuaca, ketersediaan transportasi, sampai kondisi keamanan jalur distribusi,” jelasnya.
Menurut Andi, kelompok rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat tidak mampu menjadi prioritas dalam penyaluran bantuan sosial.
Namun, keterbatasan akses membuat pendataan dan pemantauan penerima manfaat membutuhkan kerja ekstra.
“Pengawasan di lapangan menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, peran pendamping sosial dan aparat di tingkat lokal sangat penting untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak,” ungkapnya.
Dinas Sosial Kaltim juga terus melakukan penyesuaian mekanisme penyaluran agar lebih adaptif terhadap kondisi geografis pedalaman. Salah satunya melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten serta optimalisasi peran petugas lapangan.
“Pendekatan distribusi di daerah terpencil tidak bisa bersifat seragam. Setiap wilayah memiliki kebutuhan dan tantangan berbeda, sehingga kebijakan penyaluran harus fleksibel,” tambah Andi.
Ia berharap, dengan pemetaan tantangan secara lebih detail, penyaluran bantuan sosial di wilayah pedalaman Kalimantan Timur dapat berjalan lebih efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, meski berada di daerah dengan keterbatasan akses. (*)
