TARAKAN, Headlinews.id – Insiden kebakaran di salah satu bangunan di Pelabuhan Malundung, area Pelindo Regional 4 Tarakan, Kamis (18/6/2026) malam lalu, menjadi bahan evaluasi finalisasi standar operasional prosedur (SOP) penanganan kebakaran lintas instansi di kawasan objek vital.
Kabid Pemadam Kebakaran Dinas Satpol PP dan PMK Tarakan, Eko Supriyatnoko, mengatakan peristiwa tersebut menjadi uji langsung terhadap SOP yang selama ini masih dalam tahap penyusunan dan belum pernah diuji melalui simulasi atau fire drill di lapangan.
Menurut dia, penyusunan SOP telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari konsolidasi lintas instansi pada 19 Mei hingga penetapan standar pelayanan pada 1 Juni, namun implementasinya belum pernah diuji secara langsung di lapangan bersama seluruh unsur terkait.
“Ini sebenarnya sudah masuk tahap finalisasi SOP, tapi memang belum pernah kita simulasi. Jadi kejadian kemarin itu seperti kita langsung main di lapangan, langsung ketemu kondisi riil yang selama ini hanya kita bahas di meja,” ujarnya.
Ia menyebut, salah satu kendala yang muncul di lapangan adalah belum terbangunnya koordinasi langsung antarunsur sebelum kejadian, sehingga masih terjadi ketidaksinkronan dalam proses penanganan.
“Karena memang belum pernah ketemu langsung di lapangan, tadi masih ada beberapa miss koordinasi. Jadi bukan soal siapa yang tidak jalan, tapi memang belum pernah disatukan dalam satu skema lapangan,” katanya.
Eko menegaskan SOP yang sedang disusun tidak akan efektif apabila tidak diuji terlebih dahulu melalui simulasi, karena setiap unsur harus memahami perannya dalam kondisi darurat yang sesungguhnya.
“Kalau SOP itu harus kita simulasikan dulu, harus kita fire drill-kan dulu. Kalau tidak, ya di lapangan akan selalu ada yang belum sinkron, karena masing-masing jalan dengan persepsi sendiri,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan dalam konsep yang sedang disusun, penanganan kebakaran di kawasan objek vital akan dipimpin oleh pengelola sebagai incident commander (HSE), sementara Damkar dan unsur lain bergerak sebagai pendukung sesuai kebutuhan di lapangan.
Dalam kondisi tertentu, Damkar disebut dapat berperan sebagai spotting atau penguatan teknis di lapangan dengan tetap mengikuti arahan komando dari pengelola kawasan.
“Kalau konsepnya, incident commander itu dari pengelola objek vital, dalam hal ini HSE. Kami dari Damkar masuk sebagai pendukung. Bahkan bisa jadi spotting di lapangan, tapi tetap semua harus satu komando,” katanya.
Eko menambahkan, pola penanganan tersebut mencakup berbagai skenario di objek vital maupun pemukiman, sehingga pembagian peran antarinstansi harus benar-benar dipahami sebelum SOP ditetapkan secara final.
Dalam kejadian kebakaran tersebut, ia juga menyebut adanya respons cepat dari seluruh unsur pendukung yang masuk ke lokasi dalam waktu singkat, bahkan kurang dari 15 menit, yang sempat mendapat apresiasi dari pihak pengelola kawasan.
“Tim pendukung tadi datang ke lokasi itu tidak sampai 15 menit. Jadi secara respons sebenarnya cepat, hanya saja di awal ada beberapa hal yang masih perlu disesuaikan di lapangan,” ujarnya.
Pihaknya akan segera menggelar pertemuan lanjutan dengan seluruh pengelola objek vital seperti pelabuhan, depo Pertamina, bandara, fasilitas energi, hingga unsur TNI untuk menyamakan pola penanganan sekaligus menyiapkan simulasi atau fire drill bersama.
“Kita akan duduk satu meja lagi. Harapannya sinergi ini bisa terbentuk sebelum SOP benar-benar difinalkan, supaya tidak ada lagi kejadian di lapangan yang membuat kita harus menyesuaikan sambil berjalan,” katanya.
Ia menegaskan, simulasi menjadi tahapan wajib agar SOP tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar bisa diterapkan saat kondisi darurat.
“Memang sebelum difinalkan harus ada simulasi supaya semua pihak benar-benar paham perannya masing-masing di lapangan, bukan hanya di atas kertas,” pungkasnya. (saf)
