TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Perbedaan biaya pembangunan antara wilayah perkotaan dan kawasan perbatasan masih menjadi persoalan dalam perencanaan anggaran di Kalimantan Utara. DPRD Kaltara mendorong penyesuaian standar satuan harga agar kebutuhan pembangunan di wilayah kepulauan dan perbatasan dapat terakomodasi sesuai kondisi geografis masing-masing daerah.
Ketua DPRD Provinsi Kaltara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., menyampaikan persoalan tersebut dalam Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 KPK RI di Ruang Rapat Kantor DPRD Kaltara, Selasa (17/11/2026).
Djufrie menjelaskan, kebutuhan pembangunan di setiap daerah tidak bisa dihitung menggunakan pendekatan yang sama. Wilayah dengan akses transportasi terbatas menghadapi biaya pengiriman material dan mobilisasi peralatan yang lebih tinggi dibandingkan kawasan perkotaan.
“Kalau kita melihat kondisi Kaltara, kebutuhan pembangunan setiap daerah tidak bisa disamakan. Ada wilayah yang aksesnya mudah, tetapi ada juga kawasan perbatasan dan kepulauan yang biaya mobilisasi materialnya jauh lebih tinggi. Ini yang kami sampaikan dalam pertemuan tadi, supaya kondisi riil di lapangan ikut diperhitungkan ketika pemerintah menyusun perencanaan dan anggaran,” ujar Djufrie.
Menurutnya, penyesuaian standar satuan harga diperlukan agar pelaksanaan pembangunan tidak terkendala perhitungan biaya yang kurang sesuai dengan kondisi lapangan. Perbedaan harga material, ongkos angkut, hingga mobilisasi alat berat harus masuk dalam pertimbangan penyusunan anggaran, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai standar harga yang digunakan justru menyulitkan pelaksanaan pembangunan di daerah perbatasan. Harga material, biaya angkut, sampai mobilisasi alat berat tentu berbeda dengan daerah yang akses transportasinya lebih mudah. Kami mendorong ada penyesuaian yang sesuai kondisi wilayah, tentunya tetap mengikuti aturan yang berlaku,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD juga menyampaikan kebutuhan masyarakat, terutama petani dan nelayan yang masih membutuhkan dukungan sarana produksi. Djufrie menilai aspirasi tersebut harus mendapat ruang dalam perencanaan program pemerintah agar alokasi anggaran memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Selain pembangunan infrastruktur, kami juga menyampaikan kebutuhan masyarakat, terutama petani dan nelayan. Mereka membutuhkan dukungan sarana produksi agar kegiatan ekonomi bisa berjalan lebih baik. Aspirasi seperti ini harus masuk dalam pembahasan perencanaan anggaran, sehingga program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah,” ungkapnya.
Rapat koordinasi tersebut turut mengevaluasi sejumlah sektor pengelolaan APBD, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pokok-pokok pikiran DPRD, pengelolaan hibah dan bantuan sosial, hingga pengadaan barang dan jasa. Pertemuan dihadiri Gubernur Kaltara, Direktur Korsup Wilayah 4 KPK RI Edi Suryanto beserta jajaran, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektorat, serta kepala organisasi perangkat daerah.
Djufrie menegaskan, pembenahan tata kelola anggaran harus berjalan seiring dengan penguatan pengawasan. DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran sehingga koordinasi dengan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan program yang dirancang sesuai kebutuhan serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami memahami pengawasan anggaran harus diperkuat. Setiap program yang direncanakan harus jelas peruntukannya, prosesnya mengikuti ketentuan, dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Kehadiran KPK dalam forum ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk mengevaluasi tata kelola, termasuk memperbaiki hal-hal yang masih perlu disesuaikan,” jelasnya.
Tim Korsup Wilayah 4 KPK RI turut mendorong penguatan pencegahan korupsi berbasis pengawasan dan deteksi dini. Tindak lanjut evaluasi akan diperkuat dengan meningkatkan peran Inspektorat Daerah dalam proses klarifikasi, verifikasi, serta audit kepatuhan terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Djufrie berharap koordinasi antara DPRD, pemerintah provinsi, dan KPK dapat memperkuat kualitas perencanaan serta penggunaan anggaran daerah. Pengawasan yang berjalan baik diharapkan tetap memberi ruang bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat, termasuk di kawasan perbatasan dan kepulauan.
“DPRD tentu mendukung penguatan pengawasan. Namun, pembangunan juga harus tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat harus terjawab. Jadi, bagaimana anggaran disusun secara tepat, pelaksanaannya sesuai aturan, dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. Itu yang harus kita dorong bersama,” tutup Djufrie. (*/saf)








