TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi pembahasan utama Sarasehan Kebangsaan di Gedung Wanita, Tanjung Selor, Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan ruang edukasi untuk memperluas pemahaman mengenai konstitusi, demokrasi, dan kedaulatan rakyat.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., yang menghadiri kegiatan tersebut menilai pemahaman masyarakat terhadap lembaga negara masih harus terus diperkuat. Menurutnya, mengenal MPR tidak cukup sebatas mengetahui nama lembaganya, tetapi juga memahami tugas dan kewenangan dalam sistem ketatanegaraan.
“Selama ini masyarakat mungkin sering mendengar tentang MPR, tetapi belum semuanya memahami secara utuh apa tugas dan kewenangannya. Padahal, lembaga ini memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan kita. Jadi, kegiatan seperti ini bisa memberikan penjelasan lebih luas agar masyarakat memahami bagaimana konstitusi menjadi dasar dalam kehidupan bernegara,” ujar Achmad Djufrie.
Sarasehan tersebut menghadirkan Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., dengan tema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”. Materi yang disampaikan mencakup kedudukan MPR serta fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan negara.
Achmad Djufrie juga mengaitkan pemahaman konstitusi dengan pelaksanaan demokrasi. Menurutnya, masyarakat yang memahami aturan dasar negara akan lebih mengenal hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk memahami bagaimana lembaga negara menjalankan tugasnya.
“Pemahaman konstitusi itu berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Kita bisa memahami bagaimana demokrasi berjalan, bagaimana lembaga negara bekerja, serta apa saja hak dan kewajiban masyarakat. Jadi, wawasan kebangsaan tidak berhenti pada pengetahuan tentang sejarah atau simbol negara, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap aturan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa,” katanya.
Ia turut menyinggung keberagaman masyarakat Kalimantan Utara yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan latar belakang. Kondisi tersebut dinilainya sebagai kekuatan daerah yang harus dijaga dengan semangat persatuan serta pemahaman kebangsaan.
“Kaltara memiliki masyarakat yang beragam. Ada banyak suku, budaya, dan tradisi yang hidup berdampingan. Perbedaan ini merupakan kekayaan daerah. Kita harus menjaganya dengan semangat persatuan, saling menghormati, dan memahami posisi masing-masing sebagai bagian dari bangsa Indonesia,” ungkapnya.
Menurut Achmad Djufrie, forum kebangsaan juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperluas pengetahuan sekaligus mendiskusikan persoalan ketatanegaraan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan agar pemahaman mengenai lembaga negara dan konstitusi semakin dikenal masyarakat.
“Melalui forum seperti ini, peserta bisa mendapatkan penjelasan langsung dari narasumber dan memahami materi secara lebih mendalam. Saya berharap kegiatan edukasi kebangsaan terus dilakukan, sehingga masyarakat semakin mengenal sistem ketatanegaraan dan memiliki pemahaman yang kuat tentang demokrasi serta persatuan bangsa,” tutupnya. (*/saf)









