TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan kapabilitas aparat pengawas internal menjadi fokus kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Perwakilan BPKP Kalimantan Utara yang diteken pada Senin (22/6/2026).
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih terukur, transparan, dan akuntabel.
Bupati Bulungan, Syarwani, mengatakan kerja sama dengan BPKP diarahkan untuk memperkuat berbagai aspek pengawasan, mulai dari pengendalian internal, manajemen risiko, hingga peningkatan kapasitas aparatur pengawas di lingkungan pemerintah daerah.
“Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan agar setiap program yang dijalankan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menurutnya, tuntutan terhadap akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik terus meningkat, sehingga pemerintah daerah dituntut mampu membangun sistem kerja yang lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai peran BPKP tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan pendampingan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui konsultasi, pembinaan, dan evaluasi terhadap berbagai program pembangunan.
“Pemerintah daerah membutuhkan mitra yang dapat memberikan masukan dan pendampingan agar proses pembangunan berjalan lebih baik serta meminimalkan berbagai risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya,” kata Syarwani.
Ruang lingkup kerja sama mencakup penguatan SPIP, peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengelolaan risiko, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan strategis daerah.
Menurut Syarwani, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan dan manfaat yang diterima masyarakat.
“Yang ingin kita pastikan adalah setiap program benar-benar memberikan hasil yang dirasakan masyarakat. Karena itu, pengawasan menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Selain mendukung pengawasan pembangunan, kerja sama tersebut juga diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, reformasi birokrasi, serta pengembangan sistem pemerintahan yang lebih modern dan adaptif.
Syarwani meminta seluruh organisasi perangkat daerah memanfaatkan pendampingan yang diberikan BPKP sebagai sarana untuk memperbaiki kinerja dan memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Saya berharap seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan kerja sama ini secara optimal sehingga kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur terus meningkat dari waktu ke waktu,” pungkasnya. (rn)
