TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Alokasi dana hibah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Bulungan meningkat menjadi Rp 2,2 miliar pada 2026, naik signifikan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 1,4 miliar.
Peningkatan anggaran tersebut diikuti dengan pengetatan seleksi serta pengawasan penggunaan dana. Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan hibah yang disalurkan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kalau anggarannya naik, tentu kontribusinya juga harus lebih terasa. Ormas yang menerima hibah harus bisa menunjukkan program yang benar-benar berjalan dan bermanfaat,” kata Syarwani saat ditemui, Kamis (2/4/2026).
Ia menjelaskan, seluruh penerima hibah telah melalui proses verifikasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), terutama menyangkut legalitas dan kelengkapan administrasi organisasi.
“Prosesnya cukup ketat. Mulai dari dokumen sampai legalitas organisasi kita cek. Jadi tidak semua yang mengajukan langsung bisa menerima,” ujarnya.
Selain seleksi, pengawasan penggunaan anggaran juga menjadi perhatian. Pemkab Bulungan menyerahkan audit kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Utara, bersamaan dengan pemeriksaan LKPJ 2025.
“Penggunaan dana hibah ini pasti diaudit. Jadi nanti terlihat apakah programnya benar dijalankan atau tidak. Itu akan jadi bahan evaluasi juga,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Bulungan, Dharmawan menyebutkan dari 24 ormas yang diusulkan menerima hibah, baru 20 yang dinyatakan lolos verifikasi, sementara empat lainnya masih dalam proses penilaian lanjutan.
“Masih ada yang kami cek lagi di lapangan. Tidak hanya administrasi, tapi juga aktivitas organisasinya benar berjalan atau tidak,” kata Dharmawan.
Selain itu, peningkatan jumlah anggaran yang harus diikuti dengan peningkatan kualitas program ormas.
“Tahun ini memang lebih besar, Rp 2,2 miliar untuk 24 ormas. Tahun lalu Rp 1,4 miliar untuk 13 ormas. Artinya, tanggung jawabnya juga lebih besar,” ujarnya.
Meski anggaran meningkat, Pemkab tetap membatasi penerima hibah agar distribusi bantuan lebih merata. Ormas yang telah menerima bantuan pada tahun sebelumnya tidak otomatis kembali mendapatkan hibah.
“Tidak semua bisa menerima setiap tahun. Kita atur supaya bergantian, kecuali ada kondisi tertentu yang memang diatur,” jelas Dharmawan.
Ia menegaskan, setiap program ormas harus selaras dengan arah pembangunan daerah dan memiliki output yang jelas.
“Yang dilihat itu programnya. Harus jelas kegiatannya apa, manfaatnya apa, dan sejalan dengan program pemerintah daerah,” tegasnya.
Berdasarkan data Kesbangpol, saat ini terdapat 184 ormas terdaftar di Bulungan, dengan 148 di antaranya telah memiliki sertifikasi. Data tersebut menjadi dasar dalam proses seleksi penerima hibah.
Pemkab Bulungan berharap peningkatan anggaran ini diimbangi dengan peran aktif ormas dalam menjaga stabilitas daerah dan mendorong pembangunan.
“Harapannya, ormas ini benar-benar hadir di tengah masyarakat. Ada kegiatan, ada dampak, dan bisa dirasakan langsung,” tutup Dharmawan. (rn)
