TANJUNG SELOR, Headlinews.id — Meski menghadapi penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Bulungan tetap mematok target pendapatan daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp1,58 triliun. Pemerintah daerah menyiapkan langkah efisiensi dan inovasi untuk menjaga stabilitas fiskal serta memperkuat sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Target pendapatan tersebut disampaikan Bupati Bulungan, Syarwani dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan ke-III Tahun 2025 di Gedung DPRD Bulungan, Senin (3/11/2025).
Ia menyebutkan, komposisi pendapatan masih didominasi oleh dua komponen utama, yaitu PAD dan pendapatan transfer.
Dari sisi PAD, targetnya mencapai Rp234,37 miliar, terdiri dari pajak daerah sebesar Rp113,06 miliar, retribusi Rp22,25 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp13,01 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp86,03 miliar.
Adapun pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp1,35 triliun, turun sekitar 17,99 persen dibanding tahun sebelumnya. Komponen terbesar bersumber dari transfer pemerintah pusat, yakni Rp1,23 triliun, sementara pendapatan transfer antar daerah ditargetkan Rp113,58 miliar.
Bupati Syarwani menilai, kondisi fiskal yang menurun harus dijadikan momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada dana transfer, melainkan harus menumbuhkan sumber pendapatan baru yang lebih mandiri.
“Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan kinerja. Justru ini kesempatan untuk membangun sistem keuangan daerah yang lebih efisien dan transparan,” ujar Syarwani.
Ia menjelaskan, langkah yang disiapkan antara lain optimalisasi pelayanan pajak dan retribusi berbasis digital, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pengelolaan aset daerah yang lebih produktif.
“Pendapatan daerah perlu diperkuat melalui inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah akan terus membuka ruang kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga keuangan,” katanya.
Selain penguatan PAD, Bupati menegaskan pentingnya efisiensi belanja daerah agar setiap rupiah anggaran memberi dampak nyata bagi masyarakat. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyesuaikan program kerja dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
“Setiap program harus memiliki nilai manfaat yang jelas bagi masyarakat. Arah kebijakan anggaran harus berpihak pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik,” tegasnya.
Syarwani juga mengingatkan agar proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran dijalankan secara disiplin dan akuntabel, mengingat tantangan fiskal tahun depan diperkirakan lebih ketat.
“Transparansi dan akurasi data menjadi kunci dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan begitu, kebijakan fiskal dapat berjalan efektif dan dipercaya publik,” tutupnya. (rn)
