BALIKPAPAN, Headlinews.id– Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan seluruh arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan dijalankan secara konsisten, khususnya terkait upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyatakan pihaknya bersama Wali Kota Balikpapan siap mengambil langkah cepat apabila muncul dinamika sosial di lapangan, termasuk potensi aksi unjuk rasa dari elemen mahasiswa maupun kelompok masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Bagus usai mengikuti rapat koordinasi nasional secara virtual yang dipimpin Mendagri, Sabtu (30/8/2025) sore. Pertemuan tersebut melibatkan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam arahannya, Mendagri meminta agar kepala daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi sosial politik di wilayah masing-masing.
Hal ini dinilai penting untuk mengantisipasi potensi gejolak, terutama menjelang masa politik nasional yang kerap diwarnai aksi penyampaian pendapat.
Mendagri juga menekankan pentingnya kehadiran langsung kepala daerah di tengah masyarakat apabila terjadi aksi demonstrasi, sehingga aspirasi dapat didengar dan dijawab secara terbuka.
“Pemerintah pusat menginginkan daerah tetap kondusif. Karena itu, kepala daerah tidak boleh hanya menonton dari jauh. Harus hadir, mendengarkan, dan menjelaskan,” kata Bagus, menyampaikan arahan Mendagri.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Bagus menegaskan Pemkot Balikpapan siap membuka ruang komunikasi yang luas. Menurutnya, setiap aspirasi dari masyarakat adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dihargai.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tetap memiliki batas agar tidak mengganggu kepentingan umum.
“Kami menjamin hak warga untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Tetapi, penyampaian aspirasi tidak boleh anarkis, tidak boleh merusak fasilitas, dan tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Balikpapan harus tetap aman agar perekonomian berjalan lancar,” tegas Bagus.
Selain membahas soal unjuk rasa, Mendagri juga menginstruksikan pembatasan perjalanan ke luar negeri bagi seluruh kepala daerah. Perjalanan dinas hanya diperkenankan apabila ada undangan resmi dari pemerintah pusat atau pimpinan negara lain.
Untuk perjalanan ke luar daerah dalam negeri masih diperbolehkan, tetapi tetap dengan alasan jelas dan kepentingan resmi.
Bagus menyambut baik arahan tersebut dan memastikan pemerintahan daerah tidak akan terhambat. “Kami tidak ingin roda pemerintahan di Balikpapan terhenti hanya karena kepala daerah tidak berada di tempat. Saya bersama Wali Kota berkomitmen menjaga agar pelayanan publik tetap berjalan normal,” katanya.
Meskipun hingga saat ini belum ada laporan mengenai rencana aksi demonstrasi di Balikpapan, Pemkot tidak ingin lengah. Bagus menegaskan pihaknya bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) terus memantau perkembangan situasi.
Koordinasi juga dilakukan dengan aparat keamanan untuk memastikan setiap potensi gangguan bisa diantisipasi sejak dini.
“Balikpapan dikenal sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Stabilitas daerah ini sangat penting bukan hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga bagi kepentingan nasional. Karena itu, menjaga ketenangan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama,” jelasnya.
Di sisi lain, Bagus mengajak masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, agar menyalurkan aspirasi dengan cara yang sehat dan produktif. Ia menilai, ruang dialog terbuka selalu tersedia di Pemkot Balikpapan, baik melalui forum resmi maupun komunikasi langsung.
“Kami selalu siap menerima masukan. Dialog adalah jalan terbaik. Mari kita bersama-sama menjaga kota ini agar tetap aman, nyaman, dan kondusif,” tutupnya. (*)
