BALIKPAPAN, Headlinews.id – Sebagai kota penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan arah kebijakan fiskal tahun 2026 melalui penyampaian Nota Keuangan APBD dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (12/9/2025).
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, yang mewakili Wali Kota, menyampaikan bahwa penyusunan Nota Keuangan tahun depan mengusung tema “Pemantapan Seluruh Sektor Pembangunan untuk Menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri, dan Modern.”
Tema tersebut, menurutnya, bukan hanya menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, tetapi juga menegaskan peran Balikpapan sebagai kota strategis yang menopang pembangunan IKN.
“Sebagai mitra utama IKN, Balikpapan harus memastikan seluruh sektor pembangunan berjalan selaras dan mampu memberikan dukungan nyata. APBD 2026 diarahkan untuk memperkuat infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bagus dalam rapat paripurna.
Dalam paparannya, Bagus memaparkan proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp3,83 triliun. Angka itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,58 triliun dan pendapatan transfer Rp2,25 triliun.
Rincian PAD antara lain pajak daerah Rp1,33 triliun, retribusi Rp171,83 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp24,01 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp52,16 miliar.
Sedangkan pendapatan transfer diperkirakan berasal dari transfer pemerintah pusat Rp1,87 triliun dan transfer antar daerah Rp373,68 miliar. Bagus menegaskan bahwa angka tersebut masih berupa proyeksi tahun sebelumnya.
“Penyesuaian akan dilakukan setelah Presiden menetapkan rincian APBN 2026. Dengan begitu, rencana pendapatan dapat lebih akurat,” jelasnya.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyebut rapat paripurna kali ini menjadi langkah awal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2026.
Ia mengingatkan bahwa sebelumnya, pada 13 Agustus 2025, Pemkot dan DPRD telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), termasuk program tahun jamak untuk pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur.
“Rapat hari ini adalah tahap penting untuk memastikan arah kebijakan fiskal kota sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Nota keuangan yang disampaikan pemerintah kota akan menjadi landasan utama pembahasan detail di DPRD,” ucap Alwi.
Ia menambahkan, pembahasan selanjutnya akan menitikberatkan pada keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah APBD dapat dipergunakan secara efektif, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat Balikpapan,” tegasnya. (*)
