SAMARINDA, Headlinews.id– Akses informasi tata ruang di Kalimantan Timur diperluas dengan menghubungkan data perencanaan wilayah ke tiga kanal digital milik pemerintah provinsi. Integrasi tersebut memungkinkan informasi tata ruang disajikan melalui dashboard pemerintahan, portal publik, hingga aplikasi layanan masyarakat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim, Irhamsyah, mengatakan pengembangan Diseminasi Informasi Tata Ruang Terpadu (TARU PADU) diarahkan untuk memudahkan masyarakat dan perangkat daerah memperoleh informasi sesuai kebutuhan.
“Informasi tata ruang harus semakin mudah dijangkau. Masyarakat perlu mengetahui informasi yang tersedia di lingkungan pemerintah provinsi, sementara perangkat daerah juga membutuhkan data yang terhubung agar bisa digunakan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan,” ujar Irhamsyah dalam kegiatan diseminasi di Kantor Dinas PUPR-PERA Kaltim, Samarinda, Rabu (18/11/2026).
TARU PADU menghubungkan informasi tata ruang dengan tiga layanan digital, yakni SENADA, Portal Kaltim, dan Super App SAKTI GEMAS. Ketiganya memiliki fungsi berbeda, mulai dari penyediaan informasi strategis bagi pimpinan daerah hingga akses layanan yang dapat digunakan masyarakat.
Irhamsyah menyebut pengembangan sistem tersebut sejalan dengan arah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi. Ia juga mendorong penyempurnaan layanan digital agar keterhubungan informasi antarsistem berjalan lebih baik.
“Pengembangan aplikasi tentu harus terus dievaluasi. Kami terbuka terhadap masukan dari peserta, terutama jika masih ada bagian yang belum berjalan maksimal. Masukan itu penting agar informasi yang sudah tersedia benar-benar bisa digunakan dan dirasakan manfaatnya,” katanya.
Project Leader TARU PADU yang juga Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas PUPR-PERA Kaltim, Dewi Puspita Sari, memaparkan proses pengolahan data sebelum informasi disajikan pada kanal digital pemerintah. Data bersumber dari Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (SIMTARU), kemudian diproses melalui sejumlah perangkat di SENADA.
Tahapan pengolahan mencakup pengelompokan dataset tematik, pemrosesan data spasial menggunakan GeoStudio, penyusunan panel informasi dengan Viewboard Builder, serta penyajian peta tematik melalui WatchMap. Rangkaian tersebut menghasilkan informasi tata ruang yang lebih terstruktur untuk diakses sesuai kebutuhan pengguna.
Dewi menjelaskan, penyajian data secara terpadu dapat membantu perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memperoleh informasi yang lebih mudah dipahami. Data tata ruang juga dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan pemanfaatan ruang sesuai rencana yang berlaku.
“Data tata ruang tidak cukup hanya dikumpulkan dalam sistem. Informasi itu harus diolah dan disajikan dengan format yang mudah dibaca, sehingga pengguna dapat memahami isi peta maupun informasi tematiknya. Dengan begitu, data tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan,” jelas Dewi.
Dari sisi pengelolaan layanan digital, Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) Diskominfo Kaltim, Fery, menerangkan perbedaan fungsi ketiga kanal yang terhubung dalam TARU PADU. SENADA disiapkan sebagai dashboard eksekutif untuk membantu pimpinan daerah mengakses informasi strategis dan indikator tata ruang.
Portal Kaltim berfungsi sebagai pintu akses informasi publik bagi masyarakat, pelaku usaha, akademisi, serta perangkat daerah. Sementara SAKTI GEMAS menyediakan akses layanan digital yang dapat digunakan masyarakat secara praktis melalui aplikasi.
Fery menekankan integrasi tersebut membutuhkan koordinasi antara Dinas PUPR-PERA sebagai pengelola sumber data dan Diskominfo sebagai pengelola kanal layanan. Pemutakhiran informasi dilakukan melalui SIMTARU, sedangkan perubahan data maupun tampilan pada kanal digital harus dikoordinasikan dengan Diskominfo.
“Pengelolaan data dan kanal penyajiannya harus berjalan searah. Ketika ada pembaruan informasi dari SIMTARU, koordinasi dengan pengelola layanan digital juga harus dilakukan agar data yang ditampilkan tetap sesuai. Pembagian tugas dan alur koordinasi ini penting untuk menjaga keberlanjutan integrasi,” papar Fery.
Ia juga menjelaskan, pengelolaan layanan membutuhkan standar operasional prosedur, mekanisme permintaan informasi, pembagian tanggung jawab, serta tata cara penanganan gangguan akses. Pengaturan keamanan turut disiapkan untuk memisahkan informasi yang dapat dibuka kepada masyarakat dan data yang penggunaannya dibatasi.
Pemantauan dan evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan ketersediaan data serta menjaga fungsi layanan digital. Rangkaian kegiatan diseminasi diawali dengan penandatanganan kerja sama antara Dinas PUPR-PERA dan Diskominfo Kaltim terkait integrasi ekosistem digital pemerintah provinsi, kemudian dilanjutkan diskusi bersama perangkat daerah dan mitra teknis untuk menyusun tindak lanjut. (*/fay)










