TANA TIDUNG, Headlinews.id – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung memaparkan sejumlah capaian dan evaluasi tata kelola pemerintahan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Laporan tersebut mencakup capaian indeks pencegahan korupsi, pelaksanaan proyek strategis daerah, pengelolaan bantuan, hingga penertiban aset milik pemerintah daerah.
Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, mengatakan pendampingan dan supervisi KPK memberikan ruang evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pemerintahan. Capaian penilaian yang diperoleh selama beberapa tahun terakhir juga menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
“Capaian MCP yang sudah diraih Tana Tidung tentu patut disyukuri. Namun, capaian itu harus dijaga dan ditingkatkan. Kami tidak hanya mengejar angka penilaian, tetapi juga memastikan sistem pemerintahan berjalan transparan, tertib, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Ibrahim Ali.
Ia memaparkan, dalam tiga tahun terakhir, yakni 2023, 2024, dan 2025, Kabupaten Tana Tidung mencatat capaian MCP yang membanggakan. Dalam sambutannya, Ibrahim menyebut Tana Tidung pernah menempati peringkat pertama tingkat Kalimantan Utara dan pada 2025 berada di peringkat kedua tingkat Kalimantan.
Untuk Indeks Integritas atau indeks pencegahan korupsi tahun 2025, Ibrahim menyampaikan nilai Kabupaten Tana Tidung mencapai 73,92. Dari hasil penilaian tersebut, terdapat tujuh rencana aksi yang ditindaklanjuti pada 2026 dengan pemenuhan 126 data dukung.
Pelaksanaan rencana aksi dibagi dalam dua periode. Untuk periode pertama, Januari hingga September 2026, pemerintah daerah telah menyelesaikan seluruh target dan memenuhi 100 persen dari 38 data dukung. Sementara periode kedua, Oktober hingga Desember 2026, masih dalam tahap pelaksanaan.
“Rekomendasi dari KPK kami jadikan bahan evaluasi. Ada sejumlah rencana aksi yang harus dituntaskan pada 2026. Periode pertama sudah selesai 100 persen sesuai target data dukung, sedangkan periode kedua masih berjalan dan terus kami kawal,” jelasnya.
Selain capaian pencegahan korupsi, Ibrahim turut melaporkan perkembangan proyek strategis daerah. Pada 2025, pemerintah daerah menetapkan 10 paket pekerjaan. Sembilan paket telah selesai dengan realisasi fisik dan keuangan 100 persen, sedangkan satu paket pembangunan kompleks Sekolah Dasar Negeri 017 tidak dapat dilaksanakan.
Paket pembangunan sekolah tersebut tidak dapat dikerjakan lantaran waktu pelaksanaan pekerjaan fisik dinilai tidak memungkinkan. Pemerintah daerah telah menyampaikan penjelasan terkait kondisi tersebut dalam surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 4 Agustus 2025.
Untuk proyek strategis 2026, terdapat 10 paket pekerjaan. Satu paket pembangunan lapangan upacara Kantor Bupati telah rampung dengan realisasi fisik dan keuangan 100 persen, sedangkan sembilan paket lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Ibrahim menjelaskan, sejumlah pekerjaan mengalami deviasi positif dan negatif. Untuk paket dengan deviasi negatif, kendala yang banyak ditemukan berkaitan dengan keterlambatan pengiriman material serta proses fabrikasi yang dilakukan di luar pulau.
“Untuk proyek strategis 2025, dari 10 paket pekerjaan, sembilan sudah selesai dengan realisasi fisik dan keuangan 100 persen. Satu paket pembangunan kompleks SDN 017 tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan pekerjaan fisik tidak memungkinkan,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, pemerintah daerah terus memantau pekerjaan yang masih berlangsung pada 2026, termasuk paket yang mengalami keterlambatan. “Pada tahun ini ada 10 paket proyek strategis. Satu paket sudah selesai, sementara sembilan lainnya masih dikerjakan. Kami terus memantau perkembangannya, termasuk pekerjaan yang mengalami keterlambatan akibat pengiriman material dan proses fabrikasi dari luar pulau,” katanya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga menyampaikan perkembangan usulan pokok pikiran DPRD dalam APBD 2026. Ibrahim menjelaskan, sejumlah usulan belum dapat terakomodasi dalam sistem penganggaran. Namun, beberapa kegiatan dengan kebutuhan serupa tetap dapat diusulkan berdasarkan aspirasi masyarakat dan mekanisme perencanaan daerah.
“Usulan pokok pikiran DPRD dalam APBD 2026 memang belum seluruhnya terakomodasi. Namun, aspirasi masyarakat tetap kami perhatikan dalam proses perencanaan pembangunan. Usulan yang belum masuk dalam penganggaran akan dilihat kembali sesuai mekanisme dan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Laporan lainnya mencakup pelaksanaan hibah, bantuan sosial, serta bantuan keuangan kepada desa untuk tahun anggaran 2025 dan 2026. Pemerintah daerah memaparkan alokasi dan realisasi anggaran beserta peruntukannya, termasuk bantuan kepada pemerintah desa, badan usaha milik daerah, organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial, partai politik, dan bantuan sosial bagi individu.
“Penyaluran hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Kami juga menyampaikan alokasi serta realisasinya secara terbuka agar pengelolaan bantuan dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Ibrahim.
Ibrahim turut menyampaikan posisi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) berdasarkan laporan realisasi APBD 2024 dan 2025. Pada 2024, pendapatan daerah tercatat sekitar Rp1,48 triliun dengan belanja daerah sekitar Rp1,35 triliun. Sementara pada 2025, pendapatan daerah tercatat sekitar Rp1,76 triliun dan belanja daerah sekitar Rp1,16 triliun. Rincian angka SiLPA dalam sambutan juga disampaikan kepada tim KPK sebagai bagian dari evaluasi pengelolaan keuangan daerah.
Selain pengelolaan anggaran, pemerintah daerah melaporkan perkembangan sertifikasi aset tanah. Dari total 261 bidang tanah milik pemerintah Kabupaten Tana Tidung, sebanyak 47 bidang telah bersertifikat dan 78 bidang sedang dalam proses pengajuan. Adapun 99 bidang lainnya menghadapi kendala sertifikasi, antara lain berkaitan dengan status kawasan hutan dan penyesuaian tata ruang.
“Untuk aset tanah pemerintah daerah, masih ada bidang yang belum bersertifikat. Kendalanya beragam, mulai dari status kawasan hutan hingga penyesuaian tata ruang. Ini akan terus kami koordinasikan agar aset milik pemerintah daerah memiliki kepastian administrasi dan hukum,” jelasnya.
Ibrahim menyambut baik pendampingan dan evaluasi KPK sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola pemerintahan. Ia menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap arahan dan rekomendasi agar pengelolaan anggaran, pelaksanaan pembangunan, serta administrasi aset semakin tertib.
“Kami menyambut baik pendampingan KPK. Evaluasi seperti ini sangat membantu pemerintah daerah mengetahui bagian mana yang sudah berjalan baik dan bagian mana yang masih harus dibenahi. Kami terbuka terhadap arahan agar tata kelola pemerintahan semakin baik,” pungkas Ibrahim Ali. (hr/*)










