SAMARINDA, Headlinews.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyoroti capaian penurunan prevalensi stunting di tiga daerah, yakni Kutai Kartanegara, Bontang, dan Samarinda, sekaligus mendorong percepatan di wilayah lain yang belum menunjukkan progres signifikan.
Wakil Gubernur Kaltim sekaligus Ketua Percepatan Penurunan Stunting Provinsi, H. Seno Aji, menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (18/11/2025).
Ia mengapresiasi daerah yang berhasil menurunkan angka stunting, namun mengingatkan bahwa ketimpangan capaian antarwilayah masih harus diatasi agar rata-rata prevalensi provinsi dapat bergerak turun sesuai target nasional.
“Daerah yang berhasil menurunkan angka stunting patut diapresiasi. Namun masih ada kabupaten dan kota yang progresnya belum terlihat. Ini harus jadi perhatian serius supaya penurunan di tingkat provinsi juga dapat dicapai,” ujarnya.
Menurut Seno Aji, percepatan penurunan stunting harus berpegang pada intervensi yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021.
Intervensi tersebut meliputi penguatan gizi bagi ibu hamil dan remaja putri, pemenuhan ASI eksklusif, cakupan imunisasi, perbaikan layanan gizi buruk, hingga peningkatan sanitasi, air bersih, pendidikan, ketahanan pangan, dan lingkungan sehat.
Ia menjelaskan capaian daerah sangat bergantung pada konsistensi implementasi intervensi tersebut dan kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, hingga pemerintahan desa.
“Seluruh intervensi itu harus berjalan seimbang. Tidak cukup hanya bergantung pada sektor kesehatan. Peran lintas sektor, termasuk desa, sangat menentukan keberhasilan,” tegasnya.
Pemprov Kaltim, lanjut Seno, memastikan dukungan anggaran bagi kabupaten atau kota yang mengajukan bantuan untuk percepatan penanganan stunting. Namun ia menegaskan daerah yang tidak mengajukan usulan anggaran harus memiliki strategi pembiayaan dan program yang jelas.
“Kalau memang tidak mengajukan bantuan, berarti daerah tersebut sudah punya pola pendanaan lain. Yang penting program di lapangan tetap berjalan dan memberikan hasil nyata,” katanya.
Wagub juga menyatakan Kaltim menargetkan prevalensi stunting turun hingga mencapai 19 persen pada tahun mendatang. Target tersebut menurutnya realistis, namun membutuhkan komitmen penuh seluruh pemangku kepentingan.
“Kita punya target yang harus dicapai bersama. Dengan kerja terukur dan komitmen semua pihak, penurunan sampai 19 persen sangat mungkin diwujudkan,” ujarnya.
Rakor dihadiri Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni yang hadir sebagai narasumber, Wakil Wali Kota Bontang Abdul Haris, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, Sekda Kukar Sunggono, Kepala BKKBN Kaltim dr. Nurizky Permanazaty, Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana, serta sejumlah kepala OPD lingkup provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim. (*)
